Menanti Vaksin untuk Komunitas Marginal, Transgender: Saya Merasa Tak Diperhatikan Pemerintah

KOMPAS.com - Komunitas transpuan di berbagai daerah menanti rangkulan pemerintah setempat untuk mendapatkan vaksin.

Banyak dari mereka yang tak memiliki kartu identitas, sementara pemerintah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data penerima vaksin. Perlu pendekatan berbeda untuk kelompok marginal, kata ahli epidemiologi.

"Saya merasa tidak diperhatikan pemerintah. Tidak pernah ada arahan ke kelompok LGBT soal vaksin. Padahal saya pengen banget divaksin biar merasa aman," begitu curahan hati Elsa Fadia, seorang transpuan yang tahun ini berusia 51 tahun.

Baca juga: Sebanyak 30 Transpuan Rekam e-KTP di Disdukcapil Tangsel, Status Gender Tak Berubah

Elsa tinggal di Depok, Jawa Barat. Sehari-hari dia bekerja sebagai perias pengantin. Tapi karena pandemi Covid-19, panggilan untuk mendandani mempelai nihil.

"Terakhir saya merias pengantin awal tahun 2020. Untungnya saya sudah selesai merias, soalnya diserbu Satpol PP. Itu makanan habis dilemparin yang punya hajatan, marah. Soalnya dia sudah minta izin ke RT/RW."

"Di Depok ketat banget aturan hajatan," ujarnya kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Untuk merias, Elsa bisa mengantongi paling banyak Rp 6 juta sebulan, tapi kini ia bertahan hidup dengan membuka salon kecil-kecilan. Penghasilannya jadi tak menentu, tergantung jumlah pelanggan yang datang.

Baca juga: Tiga Anaknya Jadi Transpuan, Florensia: Mereka Anak Kandung Saya...

Itu mengapa ia sangat berharap pada program vaksinasi Covid-19 gratis yang disokong pemerintah.

Setidaknya kalau sudah divaksin, katanya, dia merasa aman untuk bekerja lagi jika ada panggilan merias.

"Pengenbanget divaksin, biar tenang. Apalagi saya ada penyakit diabetes. Tapi kita nggak ada pemberitahuan dari pemda, di mana dan kapan dapat giliran vaksin."

Tak cuma Elsa yang berharap. Hampir 60-an transpuan di Depok juga kerap bertanya-tanya, apakah mereka bakal menerima vaksin atau tidak?

Baca juga: Harcuncung, Sosok Transpuan yang Kenalkan Busana Tidung hingga Ada di Uang Kertas Rp 75.000

Banyak transpuan di Depok tidak punya kartu identitas kependudukan (KTP). Sementara, untuk mendapatkan vaksin Covid-19, pemerintah berpegang pada data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Kalau lagi kumpul-kumpul main voli, pada curhat... 'Bagaimana ya kita nggak pernah ada penyuluhan vaksin'," kata Elsa menceritakan keresahan kawan-kawannya.

"Jadi serba salah, kita nggak divaksin, nggak bisa ke mana-mana."

Kerisauan itu bertambah dengan sikap Wali Kota Depok, Mohammad Idris, yang merazia lokasi LGBT berkumpul.

Baca juga: Saat Transpuan Menjadi Pejabat Publik di Sikka, Bunda Mayora: Berkatilah Seluruh Kegiatanku