Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Vaksin untuk Komunitas Marginal, Transgender: Saya Merasa Tak Diperhatikan Pemerintah

Kompas.com - 09/06/2021, 06:07 WIB
Rachmawati

Editor

"Ada kader penjangkau. Karena ada beberapa kelompok tidak bisa diraih pemerintah dalam mekanisme formal," kata Dicky.

"Seperti program HIV/AIDS kan tidak menggunakan orang puskesmas. Kalau petugas puskesmas, mereka berpatokan pada kartu identitas."

Baca juga: Layani Dokumen Kependudukan Transgender, Kemendagri Tak Ingin Diskriminasi

Apa kata pemerintah?

Juru bicara vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, berkata penggunaan NIK sebagai syarat vaksinasi tak bisa ditawar lagi. Tujuannya supaya "tidak ada pemakaian dobel", mengingat jumlah vaksin yang ada saat ini terbatas.

Itu sebabnya dia menyarankan kelompok LGBT agar segera mengurus KTP.

"Saya rasa semua penduduk Indonesia punya NIK. Terlepas dari status gendernya apa, dan itu merupakan kewajiban sebagai warga negara. Jadi kalau ada yang belum punya KTP, silakan diurus di kantor dukcapil," ujar Nadia kepada BBC News Indonesia.

Baca juga: Kemendagri: Tidak Ada Kolom Jenis Kelamin Transgender di KTP-el

Anjuran berkali-kali Nadia agar segera membuat kartu identitas, tak lepas dari program vaksinasi tahap tiga yang dimulai bulan Juni dengan sasaran 140 juta masyarakat rentan semisal warga miskin di lingkungan padat dan kumuh, orang dengan gangguan kejiwaan, dan penyandang disabilitas.

Tapi bagaimana dengan transpuan? Nadia menjelaskan, mereka masuk dalam kategori masyarakat rentan.

"Waria sama dengan masyarakat lainnya, tidak ada bedanya," katanya menegaskan. "Dari segi kesehatan semua orang diterima untuk mendapatkan akses kesehatan."

Baca juga: Kemendagri Akan Bantu Transgender Dapat E-KTP, Akta Kelahiran, hingga KK

Pada Rabu (02/06), sebanyak 29 orang transpuan yang telah mempunyai NIK dibantu untuk pencetakan KTP elektronik dalam sebuah acara simbolis di kantor Disdukcapil Tangerang Selatan.ktp, waria Sumber gambar, Hartoyo Pada Rabu (02/06), sebanyak 29 orang transpuan yang telah mempunyai NIK dibantu untuk pencetakan KTP elektronik dalam sebuah acara simbolis di kantor Disdukcapil Tangerang Selatan.
Menurut Forum Waria Indonesia, sekitar 50%-60% transpuan lansia tidak memiliki KTP.

Banyaknya transpuan tidak memiliki kartu identitas karena mayoritas dari mereka memilih pergi dari rumah atau diusir keluarga yang menolak keberadaan mereka ketika usia mereka masih sangat muda.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri berjanji untuk membantu kelompok transpuan dalam membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Hal itu untuk mempermudah komunitas tersebut dalam mengakses layanan publik dan program bantuan sosial pemerintah.

Baca juga: Mengenal Hendrika Mayora, Transpuan Pertama yang Jadi Pejabat Publik di Indonesia

Pada Rabu (2/6/2021), sebanyak 29 orang transpuan yang telah mempunyai NIK dibantu untuk pencetakan KTP elektronik dalam sebuah acara simbolis di kantor Disdukcapil Tangerang Selatan.

"KTP ini adalah hak mendasar bagi tiap warga negara. Kami sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Dukcapil dalam pembuatan kartu identitas bagi transpuan," ujar Hartoyo, Ketua LSM Suara Kita.

Namun begitu seorang transpuan di Depok, Jawa Barat, Audi Manaf, berharap agar kebijakan ini diturunkan hingga ke tingkat kabupaten/kota. Setidaknya kata dia, dinas Dukcapil di tiap-tiap daerah mengikuti arahan tersebut.

Baca juga: Pelatihan Keterampilan bagi Kelompok Transpuan, Upaya Memanusiakan Manusia

"Kami butuh regulasi dari pusat ke daerah untuk dipermudah," ungkap Audi kepada BBC News Indonesia.

Hingga saat ini, sambung Audi, sebanyak 60-an transpuan di Depok belum memiliki KTP lantaran tak ada aksi 'jemput bola' dari Pemkot.

Artikel ini diperbarui pada Jumat (4/6/2021) untuk menambahkan peristiwa pencetakan KTP elektronik bagi sejumlah transpuan yang didukung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah acara simbolis di kantor Disdukcapil Tangerang Selatan, pada Rabu (2/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Video Joget Erotisnya Saat Gerebek Sahur Viral di Media Sosial, Wanita di Kalsel Minta Maaf

Video Joget Erotisnya Saat Gerebek Sahur Viral di Media Sosial, Wanita di Kalsel Minta Maaf

Regional
Karyawan Bank di Aceh Timur Tipu PNS untuk Tarik Uang Ratusan Juta

Karyawan Bank di Aceh Timur Tipu PNS untuk Tarik Uang Ratusan Juta

Regional
Cair Pekan Depan, THR ASN di Kota Magelang Capai Rp 19 Miliar

Cair Pekan Depan, THR ASN di Kota Magelang Capai Rp 19 Miliar

Regional
Mayat di Tanara Serang Ternyata Penjual Madu asal Bandung Barat

Mayat di Tanara Serang Ternyata Penjual Madu asal Bandung Barat

Regional
Pemkot Semarang dan KPK Koordinasi Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Strategis 

Pemkot Semarang dan KPK Koordinasi Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Strategis 

Regional
Lancang Kuning Carnival Bakal Digelar, Pj Gubernur Riau: Bakal Promosikan Produk dan Karya Anak Muda

Lancang Kuning Carnival Bakal Digelar, Pj Gubernur Riau: Bakal Promosikan Produk dan Karya Anak Muda

Regional
Hati-hati, Penerangan Jalan Umum di Pantura Brebes Masih Minim

Hati-hati, Penerangan Jalan Umum di Pantura Brebes Masih Minim

Regional
BMKG: Wilayah Kalimantan Tengah Sedang Dilalui Gelombang Atmosfer 'Rossby Ekuator'

BMKG: Wilayah Kalimantan Tengah Sedang Dilalui Gelombang Atmosfer "Rossby Ekuator"

Regional
Selebgram Palembang Dituntut 7 Tahun Penjara, Ikut 'Cuci Uang' Hasil Narkoba

Selebgram Palembang Dituntut 7 Tahun Penjara, Ikut "Cuci Uang" Hasil Narkoba

Regional
Kaesang Diusung Jadi Cagub DKI Jakarta, Gibran Ogah Tanggapi

Kaesang Diusung Jadi Cagub DKI Jakarta, Gibran Ogah Tanggapi

Regional
Jasad Ibu dan Anak Korban Longsor di Bandung Barat Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Jasad Ibu dan Anak Korban Longsor di Bandung Barat Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Regional
Sempat Ditutup Imbas Erupsi Marapi, BIM Kembali Dibuka

Sempat Ditutup Imbas Erupsi Marapi, BIM Kembali Dibuka

Regional
Polisi Minta Tambah SPKLU di Tol Jateng, Saat Ini Hanya Ada 21

Polisi Minta Tambah SPKLU di Tol Jateng, Saat Ini Hanya Ada 21

Regional
Soal Nama yang Akan Diusung di Pilkada Semarang, DPC Partai Demokrat Tunggu Petunjuk

Soal Nama yang Akan Diusung di Pilkada Semarang, DPC Partai Demokrat Tunggu Petunjuk

Regional
Musrenbang RPJPD Banten 2025-2045, Pj Gubernur Al Muktabar: Fokuskan pada Pencapaian Indonesia Emas 2045

Musrenbang RPJPD Banten 2025-2045, Pj Gubernur Al Muktabar: Fokuskan pada Pencapaian Indonesia Emas 2045

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com