JEMBER, KOMPAS.com – DPC PDI Perjuangan Jember menyatakan sikap sebagai partai oposisi terhadap bupati terpilih Hendy Siswanto-KH M Balya Firjaun Barlaman.
PDI-P akan bersikap kritis pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Jember periode 2021-2024.
“Kami akan berada di luar pemerintahan, mengawal dengan kritik yang konstruktif,” kata Kabid Pemenangan Pemilu PDI-P Jember Widarto, saat konferensi pers, Rabu (10/2/2021).
Pihaknya akan mengawal jalannya pemerintahan seperti DPP PDI-P mengawal pemerintahan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2014.
Baca juga: Kejari Jember Tahan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pasar Manggisan, 1 Orang Lainnya Jadi DPO
Pengalaman itu akan menjadi spirit dalam menjalankan posisi yang sama di Kabupaten Jember periode 2021-2024.
Widarto menuturkan, parpol juga memiliki peran penting untuk membangun daya kritis masyarakat yang efektif di luar pemerintahan.
“Termasuk fraksi PDI-P DPRD Jember, akan bekerja dalam mekanisme checks and balance,” tutur dia.
DPC PDI-P Jember akan mendukung kebijakan Bupati Jember bila berpihak untuk kepentingan rakyat kecil.
Namun, akan berada di garda terdepan untuk menentang melalui mekanisme peraturan perundang-undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo menambahkan, persoalan birokraksi, APBD, pertanian, pendidikan, dan lainnya memerlukan daya kritis dari parpol dan DPRD Jember.
Tujuannya untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai yang paling utama dibanding kepentingan kelompok atau pribadi.