Dia menilai, persoalan di Jember yang begitu banyak membutuhkan penanganan secara tepat. Mulai dari ketepatan data, analisis yang tepat, serta kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Ini hanya bisa dilakukan jika ada peran kritis dan konsutruktif dari berbagai elemen, utamanya parpol,” papar dia.
PDI-P Juga mengingatkan agar persoalan Covid-19 menjadi perhatian utama. Namun, dengan catatan tidak sekadar menebar bansos sebagai program berbalut pencitraan.
Baca juga: Bupati Madiun Tolak Rencana Pembangunan Pasar Muamalah
Selain itu, pria yang akrab disapa Ipung itu menambahkan, pola relasi antara Pemkab Jember dan DPRD Jember harus dibangun sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Yakni sesuai peraturan perundang-undangan, tetap saling menghormati, tetapi tidak menggunakan politik dagang sapi dengan pemberian bansos atas Jasmas kepada anggota DPRD Jember agar meredam daya kritisnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PDI-P Jember Tabroni menambahkan, pihak PDI-P Jember tetap akan mengawal APBD Jember. APBD 2021 harus segera disahkan untuk kepentingan rakyat.
“Kami tetap akan kritik APBD, melakukan pengawasan bagaimana realisasinya,” ucap dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.