PDI-P Pilih Jadi Partai Oposisi terhadap Bupati Terpilih Jember

JEMBER, KOMPAS.com – DPC PDI Perjuangan Jember menyatakan sikap sebagai partai oposisi terhadap bupati terpilih Hendy Siswanto-KH M Balya Firjaun Barlaman.

PDI-P akan bersikap kritis pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Jember periode 2021-2024.

“Kami akan berada di luar pemerintahan, mengawal dengan kritik yang konstruktif,” kata Kabid Pemenangan Pemilu PDI-P Jember Widarto, saat konferensi pers, Rabu (10/2/2021).

Pihaknya akan mengawal jalannya pemerintahan seperti DPP PDI-P mengawal pemerintahan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2014.

Baca juga: Kejari Jember Tahan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pasar Manggisan, 1 Orang Lainnya Jadi DPO

Pengalaman itu akan menjadi spirit dalam menjalankan posisi yang sama di Kabupaten Jember periode 2021-2024.

Widarto menuturkan, parpol juga memiliki peran penting untuk membangun daya kritis masyarakat yang efektif di luar pemerintahan.

“Termasuk fraksi PDI-P DPRD Jember, akan bekerja dalam mekanisme checks and balance,” tutur dia.

DPC PDI-P Jember akan mendukung kebijakan Bupati Jember bila berpihak untuk kepentingan rakyat kecil.

Namun, akan berada di garda terdepan untuk menentang melalui mekanisme peraturan perundang-undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo menambahkan, persoalan birokraksi, APBD, pertanian, pendidikan, dan lainnya memerlukan daya kritis dari parpol dan DPRD Jember.

Tujuannya untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai yang paling utama dibanding kepentingan kelompok atau pribadi.

Dia menilai, persoalan di Jember yang begitu banyak membutuhkan penanganan secara tepat. Mulai dari ketepatan data, analisis yang tepat, serta kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

“Ini hanya bisa dilakukan jika ada peran kritis dan konsutruktif dari berbagai elemen, utamanya parpol,” papar dia.

PDI-P Juga mengingatkan agar persoalan Covid-19 menjadi perhatian utama. Namun, dengan catatan tidak sekadar menebar bansos sebagai program berbalut pencitraan.

Baca juga: Bupati Madiun Tolak Rencana Pembangunan Pasar Muamalah

Selain itu, pria yang akrab disapa Ipung itu menambahkan, pola relasi antara Pemkab Jember dan DPRD Jember harus dibangun sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Yakni sesuai peraturan perundang-undangan, tetap saling menghormati, tetapi tidak menggunakan politik dagang sapi dengan pemberian bansos atas Jasmas kepada anggota DPRD Jember agar meredam daya kritisnya.

Sementara itu, Wakil Ketua PDI-P Jember Tabroni menambahkan, pihak PDI-P Jember tetap akan mengawal APBD Jember. APBD 2021 harus segera disahkan untuk kepentingan rakyat.

“Kami tetap akan kritik APBD, melakukan pengawasan bagaimana realisasinya,” ucap dia.