Kompas.com - 23/01/2021, 13:12 WIB
Sekretaris Daerah Pemkab Jember Mirfano BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COMSekretaris Daerah Pemkab Jember Mirfano

JEMBER, KOMPAS.com – Kegaduhan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jember masih berlanjut. Para pejabat di Pemkab Jember bingung dalam mengambil keputusan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Jember Mirfano mengungkap dua penyebab kegaduhan aparatur sipil negara (ASN) di wilayah itu.

Pertama, adanya perintah untuk menyusun rencana kerja belanja (RKB) dari pos anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang disampaikan lewat pesan WhatsApp kepada 16 kepala OPD.

Kedua, adanya kebijakan pengundangan kedudukan dan susunan organisasi tata kerja (KSOTK) 2021 yang merotasi banyak pejabat.

“Perintahnya melalui WA, bukan perintah tertulis. Ini bikin bingung kepala OPD yang melaporkannya pada saya,” kata Mirfano saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (23/1/2020).

Menurutnya, dasar pencairan BTT itu adalah Perbup Nomor 1 Tahun 2021 tentang APBD 2021. Padahal, perbup tersebut diundangkan tanpa pengesahan Gubernur Jawa Timur.

Baca juga: Hingga Kini Belum Mendapat Bantuan Makanan dan Minuman, untuk Sarapan Ini Kami Patungan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Bagaimana kami bisa mencairkan anggaran yang dasarnya tidak punya legal standing,” tegas dia. 

Mirfano telah melapor kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar perbup itu dibatalkan.

Sebab, ia menilai Perbup tentang APBD 2021 tak memedomani aturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tantang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selain itu, Perbup APBD 2021 juga tidak sesuai PP 12/2019 Pasal 107 ayat (2) yang menyatakan bahwa rancangan perkada diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Sedangkan berdasarkan dokumen Perbup Nomor 1 Tahun 2021 semua jenis belanja dan di luar belanja wajib, menjadi prioritas bupati dan ditampung dalam perbup dimaksud.

“Sumber kegaduhan kedua, adanya kebijakan pengundangan KSOTK 2021,” jelas dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BOR Masih 60 Persen, Mendagri Imbau Pemkot Tangsel Tambah Fasilitas Isolasi Terpusat

BOR Masih 60 Persen, Mendagri Imbau Pemkot Tangsel Tambah Fasilitas Isolasi Terpusat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X