Demo di Palopo Ricuh, Massa Lempar Batu dan Bakar 4 Motor

Kompas.com - 08/10/2020, 19:30 WIB
Aksi massa menolak undang-undang omnibus Law di Palopo berakhir ricuh, massa membakar 4 unit kendaraan roda dua, Kamis (08/10/2020) KOMPAS.com/Muh. Amran AmirAksi massa menolak undang-undang omnibus Law di Palopo berakhir ricuh, massa membakar 4 unit kendaraan roda dua, Kamis (08/10/2020)

PALOPO, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa se-Kota Palopo, Sulawesi Selatan  yang menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja berakhir ricuh. Massa saling serang dengan polisi di depan kantor DPRD Palopo.

Massa melempari petugas dengan batu, sementara petugas menurunkan kendaraan taktis yaitu water canon untuk menghalau massa, namun tidak berhasil.

Massa berhasil menembus blokade pagar kawat barrier. Akibatnya kantor DPRD Kota Palopo terus diserang massa.

Meski petugas menembakkan gas air mata, namun massa tetap melempari kantor DPRD Palopo. Akibatnya, sejumlah kaca jendela, plang kantor, lampu, dan pagar rusak.

Baca juga: Demo Tolak Omnibus Law Ricuh, Kaca Gedung DPRD DIY Pecah dan Mobil Polisi Dirusak

Massa berhasil menerobos kawat duri dan masuk ke dalam gedung DPRD. Selain itu massa membakar kendaraan roda dua.

Kapolres Palopo AKBP Alfian Nurnas mengatakan, ada empat kendaraan roda dua yang dibakar massa dalam aksi unjuk rasa ini.

“Ada empat unit kendaraan roda dua yang dibakar massa, 1 unit adalah kendaraan Dinas Polisi dan tiga lainnya masih diselidiki dan diidentifikasi,” kata Alfian saat dikonfirmasi di lokasi, Kamis (8/10/2020) petang.

Alfian menyebutkan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa,sejumlah petugas dan mahasiswa mengalami luka-luka.

“Ada beberapa petugas dan mahasiswa yang kena lemparan batu dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, semoga tidak mengalami hal yang parah,” ucap Alfian.

Sementara mahasiswa yang sempat diamankan kini dipulangkan.

Baca juga: Tawuran Warga dan Mahasiswa yang Demo Omnibus Law di Makassar, Polisi Amankan 13 Orang

Sebelumnya, korlap aksi Muhaimin Ilyas mengatakan aksi yang dilakukan hari ini adalah menolak undang-undang Omnibus Law Cipta kerja karena tidak berpihak kepada masyarakat.

“Kami meminta DPRRI untuk membatalkan atau mencabut dan menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja karena sama sekali merugikan rakyat dimana undang-undang ini hanya untuk kepentingan oligarki, kapitalis dan imperialis,” tutur Muhaimin.

Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo Irvan Majid mengatakan, penolakan Undang-undang Omnibus Law akan diteruskan ke DPR RI.

“Secara kelembagaan DPRD Kota Palopo, saya pribadi tidak bisa mewakili teman-teman DPRD Palopo, tapi saya selaku pimpinan bisa meneruskan aspirasi pengunjuk rasa,” jelas Irvan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Taman Nasional Kelimutu Ditutup

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Taman Nasional Kelimutu Ditutup

Regional
Mobil Diduga Milik Wakil Ketua DPRD Sulut Diadang Istri di Tengah Jalan, Ini Kata Polisi

Mobil Diduga Milik Wakil Ketua DPRD Sulut Diadang Istri di Tengah Jalan, Ini Kata Polisi

Regional
Danrem 162 WB Bersyukur Divaksin Baru Kena Covid-19: Kalau Tidak Lebih Parah

Danrem 162 WB Bersyukur Divaksin Baru Kena Covid-19: Kalau Tidak Lebih Parah

Regional
Alasan Ketua DPD PDI-P Bali Pakai 1 Sendok Menyuapi 2 Bupati Terpilih: Spontan dan Cepat

Alasan Ketua DPD PDI-P Bali Pakai 1 Sendok Menyuapi 2 Bupati Terpilih: Spontan dan Cepat

Regional
Truk yang Terguling dan Dijarah Warga Lewati Tawangmangu karena Ikuti Google Maps

Truk yang Terguling dan Dijarah Warga Lewati Tawangmangu karena Ikuti Google Maps

Regional
Upah 7 Bulan Ditunggak 4 Tahun, Ratusan Buruh Samarinda Kirim Karangan Bunga ke Perusahaan

Upah 7 Bulan Ditunggak 4 Tahun, Ratusan Buruh Samarinda Kirim Karangan Bunga ke Perusahaan

Regional
Mulai Ada Penurunan Kasus Covid-19, PPKM Jilid 2 di Salatiga Akan Diperketat

Mulai Ada Penurunan Kasus Covid-19, PPKM Jilid 2 di Salatiga Akan Diperketat

Regional
Perpanjang PPKM, Bupati Karanganyar Beri Kelonggaran Jam Operasional Pelaku Usaha

Perpanjang PPKM, Bupati Karanganyar Beri Kelonggaran Jam Operasional Pelaku Usaha

Regional
Pro Kontra Aturan Jilbab bagi Siswi Non-Muslim di SMKN 2 Padang, Kepsek: Saya Siap Dipecat, tetapi...

Pro Kontra Aturan Jilbab bagi Siswi Non-Muslim di SMKN 2 Padang, Kepsek: Saya Siap Dipecat, tetapi...

Regional
Cerita Wagub NTT Berjuang Melawan Covid-19, Demam Tinggi hingga Nafsu Makan Hilang

Cerita Wagub NTT Berjuang Melawan Covid-19, Demam Tinggi hingga Nafsu Makan Hilang

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 25 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 25 Januari 2021

Regional
10 Pekerja Tambang di Tanah Bumbu Kalsel Terjebak Longsor, Evakuasi Terkendala Cuaca

10 Pekerja Tambang di Tanah Bumbu Kalsel Terjebak Longsor, Evakuasi Terkendala Cuaca

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 25 Januari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 25 Januari 2021

Regional
10 Hari Setelah Divaksin Covid-19, Gubernur Gorontalo Merasa Lebih Kuat

10 Hari Setelah Divaksin Covid-19, Gubernur Gorontalo Merasa Lebih Kuat

Regional
Guru Privat Penculik Anak 9 Tahun di Bandung Tertangkap di Medan

Guru Privat Penculik Anak 9 Tahun di Bandung Tertangkap di Medan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X