Demo di Palopo Ricuh, Massa Lempar Batu dan Bakar 4 Motor

Kompas.com - 08/10/2020, 19:30 WIB
Aksi massa menolak undang-undang omnibus Law di Palopo berakhir ricuh, massa membakar 4 unit kendaraan roda dua, Kamis (08/10/2020) KOMPAS.com/Muh. Amran AmirAksi massa menolak undang-undang omnibus Law di Palopo berakhir ricuh, massa membakar 4 unit kendaraan roda dua, Kamis (08/10/2020)

PALOPO, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa se-Kota Palopo, Sulawesi Selatan  yang menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja berakhir ricuh. Massa saling serang dengan polisi di depan kantor DPRD Palopo.

Massa melempari petugas dengan batu, sementara petugas menurunkan kendaraan taktis yaitu water canon untuk menghalau massa, namun tidak berhasil.

Massa berhasil menembus blokade pagar kawat barrier. Akibatnya kantor DPRD Kota Palopo terus diserang massa.

Meski petugas menembakkan gas air mata, namun massa tetap melempari kantor DPRD Palopo. Akibatnya, sejumlah kaca jendela, plang kantor, lampu, dan pagar rusak.

Baca juga: Demo Tolak Omnibus Law Ricuh, Kaca Gedung DPRD DIY Pecah dan Mobil Polisi Dirusak

Massa berhasil menerobos kawat duri dan masuk ke dalam gedung DPRD. Selain itu massa membakar kendaraan roda dua.

Kapolres Palopo AKBP Alfian Nurnas mengatakan, ada empat kendaraan roda dua yang dibakar massa dalam aksi unjuk rasa ini.

“Ada empat unit kendaraan roda dua yang dibakar massa, 1 unit adalah kendaraan Dinas Polisi dan tiga lainnya masih diselidiki dan diidentifikasi,” kata Alfian saat dikonfirmasi di lokasi, Kamis (8/10/2020) petang.

Alfian menyebutkan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa,sejumlah petugas dan mahasiswa mengalami luka-luka.

“Ada beberapa petugas dan mahasiswa yang kena lemparan batu dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, semoga tidak mengalami hal yang parah,” ucap Alfian.

Sementara mahasiswa yang sempat diamankan kini dipulangkan.

Baca juga: Tawuran Warga dan Mahasiswa yang Demo Omnibus Law di Makassar, Polisi Amankan 13 Orang

Sebelumnya, korlap aksi Muhaimin Ilyas mengatakan aksi yang dilakukan hari ini adalah menolak undang-undang Omnibus Law Cipta kerja karena tidak berpihak kepada masyarakat.

“Kami meminta DPRRI untuk membatalkan atau mencabut dan menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja karena sama sekali merugikan rakyat dimana undang-undang ini hanya untuk kepentingan oligarki, kapitalis dan imperialis,” tutur Muhaimin.

Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo Irvan Majid mengatakan, penolakan Undang-undang Omnibus Law akan diteruskan ke DPR RI.

“Secara kelembagaan DPRD Kota Palopo, saya pribadi tidak bisa mewakili teman-teman DPRD Palopo, tapi saya selaku pimpinan bisa meneruskan aspirasi pengunjuk rasa,” jelas Irvan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Korban Tewas Tertimbun Longsor di Tanah Laut Kalsel Akhirnya Ditemukan

6 Korban Tewas Tertimbun Longsor di Tanah Laut Kalsel Akhirnya Ditemukan

Regional
Korban Longsor di Manado Ditemukan Berkat Bantuan Sasa, Anjing Pelacak Polisi

Korban Longsor di Manado Ditemukan Berkat Bantuan Sasa, Anjing Pelacak Polisi

Regional
Wanita Asal Subang Ditemukan Tewas Mengenaskan di Bali, Ini Faktanya

Wanita Asal Subang Ditemukan Tewas Mengenaskan di Bali, Ini Faktanya

Regional
Di Tengah Duka, Pencuri Satroni Rumah Korban Sriwijaya Air di Serang Banten, Warga: Maling Biadab

Di Tengah Duka, Pencuri Satroni Rumah Korban Sriwijaya Air di Serang Banten, Warga: Maling Biadab

Regional
Fakta Ambruknya Pondok Pesantren di Cianjur, Santri Sedang Shalat Magrib, Diduga Kelebihan Beban

Fakta Ambruknya Pondok Pesantren di Cianjur, Santri Sedang Shalat Magrib, Diduga Kelebihan Beban

Regional
Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Tewasnya Perempuan Tanpa Busana di 'Homestay' Bali

Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Tewasnya Perempuan Tanpa Busana di "Homestay" Bali

Regional
Penumpang KM Dobonsolo Tujuan Ambon Terjatuh ke Laut, Tim SAR Masih Lakukan Pencarian

Penumpang KM Dobonsolo Tujuan Ambon Terjatuh ke Laut, Tim SAR Masih Lakukan Pencarian

Regional
Pengungsi Banjir Menginap di Kandang Ayam, Bupati Tanah Laut Sebut Mereka Tak Mau Pindah

Pengungsi Banjir Menginap di Kandang Ayam, Bupati Tanah Laut Sebut Mereka Tak Mau Pindah

Regional
Barter Tanam Hias dengan Rumah, Hidmat: Dibilang Pencitraan, Padahal Saya Bukan Politikus

Barter Tanam Hias dengan Rumah, Hidmat: Dibilang Pencitraan, Padahal Saya Bukan Politikus

Regional
Bupati Manggarai Timur Terkonfirmasi Positif Usai Rapid Test Antigen

Bupati Manggarai Timur Terkonfirmasi Positif Usai Rapid Test Antigen

Regional
Perempuan di Bali Tewas Tanpa Busana dan Berlumuran Darah di 'Homestay', Diduga Dibunuh

Perempuan di Bali Tewas Tanpa Busana dan Berlumuran Darah di "Homestay", Diduga Dibunuh

Regional
Banjir di Tanah Laut Kalsel Sebabkan Tanah Longsor, 5 Tewas

Banjir di Tanah Laut Kalsel Sebabkan Tanah Longsor, 5 Tewas

Regional
Bangunan Pondok Pesantren di Cianjur Ambruk, 11 Santri Terluka

Bangunan Pondok Pesantren di Cianjur Ambruk, 11 Santri Terluka

Regional
Hujan Deras, Lereng Gunung Longsor, 6 Orang di Tanah Laut Ditemukan Tewas Tertimbun

Hujan Deras, Lereng Gunung Longsor, 6 Orang di Tanah Laut Ditemukan Tewas Tertimbun

Regional
Cerita PNS Diturunkan Pangkatnya Selama 3 Tahun, Bermula Ketahuan Mabuk Ditemani LC

Cerita PNS Diturunkan Pangkatnya Selama 3 Tahun, Bermula Ketahuan Mabuk Ditemani LC

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X