Kompas.com - 08/10/2020, 19:30 WIB
Aksi massa menolak undang-undang omnibus Law di Palopo berakhir ricuh, massa membakar 4 unit kendaraan roda dua, Kamis (08/10/2020) KOMPAS.com/Muh. Amran AmirAksi massa menolak undang-undang omnibus Law di Palopo berakhir ricuh, massa membakar 4 unit kendaraan roda dua, Kamis (08/10/2020)

PALOPO, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa se-Kota Palopo, Sulawesi Selatan  yang menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja berakhir ricuh. Massa saling serang dengan polisi di depan kantor DPRD Palopo.

Massa melempari petugas dengan batu, sementara petugas menurunkan kendaraan taktis yaitu water canon untuk menghalau massa, namun tidak berhasil.

Massa berhasil menembus blokade pagar kawat barrier. Akibatnya kantor DPRD Kota Palopo terus diserang massa.

Meski petugas menembakkan gas air mata, namun massa tetap melempari kantor DPRD Palopo. Akibatnya, sejumlah kaca jendela, plang kantor, lampu, dan pagar rusak.

Baca juga: Demo Tolak Omnibus Law Ricuh, Kaca Gedung DPRD DIY Pecah dan Mobil Polisi Dirusak

Massa berhasil menerobos kawat duri dan masuk ke dalam gedung DPRD. Selain itu massa membakar kendaraan roda dua.

Kapolres Palopo AKBP Alfian Nurnas mengatakan, ada empat kendaraan roda dua yang dibakar massa dalam aksi unjuk rasa ini.

“Ada empat unit kendaraan roda dua yang dibakar massa, 1 unit adalah kendaraan Dinas Polisi dan tiga lainnya masih diselidiki dan diidentifikasi,” kata Alfian saat dikonfirmasi di lokasi, Kamis (8/10/2020) petang.

Alfian menyebutkan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa,sejumlah petugas dan mahasiswa mengalami luka-luka.

“Ada beberapa petugas dan mahasiswa yang kena lemparan batu dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, semoga tidak mengalami hal yang parah,” ucap Alfian.

Sementara mahasiswa yang sempat diamankan kini dipulangkan.

Baca juga: Tawuran Warga dan Mahasiswa yang Demo Omnibus Law di Makassar, Polisi Amankan 13 Orang

Sebelumnya, korlap aksi Muhaimin Ilyas mengatakan aksi yang dilakukan hari ini adalah menolak undang-undang Omnibus Law Cipta kerja karena tidak berpihak kepada masyarakat.

“Kami meminta DPRRI untuk membatalkan atau mencabut dan menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja karena sama sekali merugikan rakyat dimana undang-undang ini hanya untuk kepentingan oligarki, kapitalis dan imperialis,” tutur Muhaimin.

Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo Irvan Majid mengatakan, penolakan Undang-undang Omnibus Law akan diteruskan ke DPR RI.

“Secara kelembagaan DPRD Kota Palopo, saya pribadi tidak bisa mewakili teman-teman DPRD Palopo, tapi saya selaku pimpinan bisa meneruskan aspirasi pengunjuk rasa,” jelas Irvan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Regional
Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Regional
Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Regional
Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Regional
Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Regional
Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Regional
Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Regional
Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Regional
Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X