Bupati Ogan Ilir Diminta Jawab Rekomendasi Pembatalan Pemecatan 109 Tenaga Medis

Kompas.com - 01/09/2020, 20:06 WIB
Ombudsman Sumsel menyerahkan hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Pemeriksaan dan Investigasi kasus pemberhentian 109 nakes di RSUD Ogan Ilir 20 Mei lalu. HANDOUTOmbudsman Sumsel menyerahkan hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Pemeriksaan dan Investigasi kasus pemberhentian 109 nakes di RSUD Ogan Ilir 20 Mei lalu.

INDRALAYA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumsel telah mengirimkan surat ke Pemerintah Daerah Ogan Ilir Sumatera Selatan mempertanyakan rekomendasi lembaga tersebut terkait hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tentang pemecatan 109 tenaga kesehatan (Nakes) tanggal 22 Mei 2020 lalu.

Dari surat yang diterima Kompas.com itu bernomor B/245/LM.42-07/0033.2020/VIII/ 2020 tertanggal 19 Agustus 2029 yang ditandatangani Kepala Perwakilan M Adrian Agustiansyah SH MHum dan ditujukan ke Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam.

Dalam surat itu, Ombusdman Sumsel mempertanyakan tanggapan Bupati Ogan Ilir sebagai terlapor terkait 5 rekomendasi Ombsumam Sumsel.

Salah satu rekomendasinya adalah meminta bupati membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 191/KEP/RSUD/2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat tenaga honorer kesehatan RSUD Ogan Ilir tanggal 20 Mei 2020 lalu.

Baca juga: Pemecatan 109 Tenaga Medis Ogan Ilir Malaadministrasi, Bupati: Tidak Semua Kita Terima Kembali

Bupati Ogan Ilir juga diminta mengembalikan hak dan kedudukan 109 tenaga di lingkungan RSUD Ogan Ilir maupun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan M Adrian Agustiansyah membenarkan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam.

Surat tersebut jelas Adrian adalah sebagai bentuk monitoring pelaksanaan saran korektif yang tertuang dalam LAHP.

"Surat minggu lalu sudah kami kirimkan sebagai bentuk monitoring pelaksaan saran korektif yang tertuang di LAHP. Kami masih menunggu balasan dari pihak pemkab Ogan Ilir. Untuk batas waktu pelaksanaan LAHP 30 hari kerja sejak LAHP diterima," terang Adrian Agustiansyah melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Ogan Ilir M Badrun Priyanto saat dikonfirmasi  soal surat tersebut belum mau merespons dengan alasan baru menjabat sebagai Sekda Ogan Ilir dan belum membaca rekomendasi tersebut.

"Saya kan baru, baru hari senin masuk, saya belum melihat surat tersebut dan belum mengetahui apa rekomendasinya," terang Badrun Senin (31/8/2020)  kemarin

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Regional
798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

Regional
Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Regional
PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

Regional
Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Regional
Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Regional
Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Regional
Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Regional
Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Regional
Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Regional
Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Regional
Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Regional
Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Regional
Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Regional
Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X