Sengketa Wisma Persebaya Dimenangkan PT Persebaya Indonesia, Sertifikat Pemda Tak Sah

Kompas.com - 10/03/2020, 17:19 WIB
Pendukung Persebaya bernyanyi di depan pintu gerbang Pengadilan Negeri Surabaya usai mendengarkan putusan hakim soal gugatan hak pakai wisma atlet, Selasa (10/3/2020). KOMPAS.COM/A. FAIZALPendukung Persebaya bernyanyi di depan pintu gerbang Pengadilan Negeri Surabaya usai mendengarkan putusan hakim soal gugatan hak pakai wisma atlet, Selasa (10/3/2020).

SURABAYA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Surabaya memenangkan PT Persebaya Indonesia atas gugatan perdata yang dilayangkan kepada Pemkot Surabaya, terkait sertifikat hak pakai (SHP) Wisma Persebaya di Jalan Karanggayam.

Sidang putusan perkara tersebut digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (10/3/2020).

"Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim Martin Ginting, saat membacakan amar putusan.

Baca juga: Kawal Sidang Putusan Sengketa Wisma Persebaya, Bonek dan Bonita Berkumpul di PN Surabaya

Dalam putusannya, majelis hakim menyebut sertifikat hak pakai Nomor 5 Gelora Tambaksari seluas 49.400 meter persegi yang tertulis atas nama Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan BPN Surabaya pada 28 Maret 1995, meliputi lapangan Karanggayam, Gedung Wisma Persebaya lama, dan Wisma Persebaya baru, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Terhadap putusan sesuai hukum acara, masih ada hak bagi pihak tergugat untuk menentukan sikap selama 14 hari apakah menerima, pikir-pikir, atau banding," ujar Martin Ginting.

Menyikapi putusan majelis hakim, bagian Hukum Pemkot Surabaya, Raz mengatakan, akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Kami menolak yang majelis hakim utarakan. Intinya sertifikat kita itu sah di mata hukum. Itu saja," katanya usai sidang.

Sebelumnya diberitakan, 5 Mei 2019, Kejari Surabaya melalui seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), mengosongkan semua penghuni Wisma Persebaya, di Jalan Karanggayam Surabaya.

Pengosongan tersebut dilakukan untuk mengamankan aset Pemkot Surabaya sesuai dengan ketentuan PP no 24/2014 dan Permendagri no 19/2016.

Baca juga: Kisah Mbah Brambang, Membuat Wayang sejak 1965, Dikirim hingga ke Luar Negeri

Menurut kuasa hukum PT Persebaya Indonesia, Moch Yusron Marzuki, gugatan dilayangkan setelah pihak BPN mengabulkan permohonan Pemkot Surabaya atas sertifikat hak pakai pada Wisma Persebaya pada tahun 1995 dan melakukan pengosongan.

"Yang kami sesalkan adanya pengusiran pemain U-19 di Wisma Persebaya. Sementara di depan lahan sengketa tertulis tanah milik Pemkot Surabaya. Ini menyalahi UU Agraria, yakni pemerintah tidak bisa menguasai tanah, hanya sebatas mengelola," ujarnya.

Saat sidang berlangsung, puluhan suporter Bonek menunggu di luar pintu gerbang Pengadilan Negeri Surabaya,.

Mereka kemudian menyanyikan chant yang biasa dibawakan saat menonton pertandingan Persebaya Surabaya, usai mendengar majelis hakim memenangkan gugatan PT Persebaya Indonesia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakat Setiawan Nekat Mendaki ke Puncak Gunung Merapi Meski Berstatus Level 3, Ini Pengakuannya...

Bakat Setiawan Nekat Mendaki ke Puncak Gunung Merapi Meski Berstatus Level 3, Ini Pengakuannya...

Regional
Buaya Muara Terjebak di Parkiran Pusat Perbelanjaan di Palu

Buaya Muara Terjebak di Parkiran Pusat Perbelanjaan di Palu

Regional
Ini Misi Paslon Jaya-Wira dan Amerta soal Membangkitkan Ekonomi Kota Denpasar Saat Covid-19

Ini Misi Paslon Jaya-Wira dan Amerta soal Membangkitkan Ekonomi Kota Denpasar Saat Covid-19

Regional
Debat Pilkada Denpasar, Ini Misi Kedua Paslon soal Penanganan Covid-19

Debat Pilkada Denpasar, Ini Misi Kedua Paslon soal Penanganan Covid-19

Regional
Tawuran Antar Simpatisan Paslon di Pilkada Malaka, 13 Orang Ditangkap

Tawuran Antar Simpatisan Paslon di Pilkada Malaka, 13 Orang Ditangkap

Regional
Peringatan dan Pesan Ridwan Kamil ke Wali Kota Cimahi yang Ditangkap KPK

Peringatan dan Pesan Ridwan Kamil ke Wali Kota Cimahi yang Ditangkap KPK

Regional
Fakta Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi, Pelaku Diduga Kelompok MIT, 150 KK Diungsikan

Fakta Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi, Pelaku Diduga Kelompok MIT, 150 KK Diungsikan

Regional
Ada yang Nekat Mendaki Gunung Merapi, BPPTKG: Tidak Dibenarkan karena Membahayakan Diri

Ada yang Nekat Mendaki Gunung Merapi, BPPTKG: Tidak Dibenarkan karena Membahayakan Diri

Regional
Viral Video Kondisi Kawah Merapi Saat Berstatus Level 3, Pemilik Akun: Bahaya Merapi Nyata

Viral Video Kondisi Kawah Merapi Saat Berstatus Level 3, Pemilik Akun: Bahaya Merapi Nyata

Regional
4 Desa di Kepulauan Meranti Terendam Banjir akibat Kanal Meluap

4 Desa di Kepulauan Meranti Terendam Banjir akibat Kanal Meluap

Regional
Kenalan di Facebook, PNS di Riau Ditipu Tentara AS Gadungan Rp 271 Juta, Korban Janji Dinikahi

Kenalan di Facebook, PNS di Riau Ditipu Tentara AS Gadungan Rp 271 Juta, Korban Janji Dinikahi

Regional
ABK yang Lompat Saat Kapal Diserang Perompak di Sorong Ditemukan Tewas

ABK yang Lompat Saat Kapal Diserang Perompak di Sorong Ditemukan Tewas

Regional
Ridwan Kamil Sudah Peringatkan Wali Kota Cimahi Sebelum Ditangkap KPK

Ridwan Kamil Sudah Peringatkan Wali Kota Cimahi Sebelum Ditangkap KPK

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 28 November 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 28 November 2020

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 28 November 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 28 November 2020

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X