Gubernur Sumbar Sering ke Luar Negeri, Gerindra Siapkan Hak Interpelasi

PADANG, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade menyorot kunjungan kerja Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang dalam tahun ini sudah sampai 12 kali.

Salah satu kunjungan kerja yang paling disorot adalah ketika Irwan berangkat ke luar negeri saat sejumlah daerah di Sumatera Barat dilanda bencana banjir dan longsor.

"Inilah yang kita sorot. Saat daerah dilanda bencana, gubernur malahan pergi ke luar negeri," kata Andre Rosiade di Padang kepada Kompas.com, Kamis (19/12/2019).

Andre mengatakan Pasal 9 Permendagri Nomor 59/2019 tidak memperbolehkan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan saat terjadi bencana.

"Aturan ini sudah dilanggar dan Kemendagri juga sedang menyorot persoalan tersebut," kata Andre.

Baca juga: 2 Kabupaten Sumbar Melarang Perayaan Natal, Dibantah Pemkab hingga Umat Ibadah di Rumah Pribadi

Andre akan meminta Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat untuk menggunakan hak interpelasi meminta keterangan kepada gubernur terkait kunjungannya ke luar negeri.

"Sabtu depan saya akan rapat dengan fraksi Gerindra DPRD Sumbar. Langsung dilakukan penggalangan tanda tangan anggota fraksi," kata Andre.

Sebagai informasi, hak interpelasi adalah hak anggota dewan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Andre mengatakan sudah berkoordinasi dengan sejumlah ketua partai di Sumatera Barat untuk mendukung hak interpelasi itu.

Baca juga: Banjir di Sumbar, 327 Rumah Warga Tergenang, Satu Bocah Tewas

Sementara Ketua Fraksi PDI-PKB DPRD Sumatera Barat Albert Hendra Lukman mengakui kunjungan gubernur Sumbar ke luar negeri perlu dievaluasi dan diminta penjelasannya.

"Meminta penjelasan itu tidak mutlak melalui interpelasi, tapi bisa dengan rapat pimpinan. Jika tidak dilakukan gubernur maka kita setuju dilakukan interpelasi," kata Albert.