Gubernur Sumbar Sering ke Luar Negeri, Gerindra Siapkan Hak Interpelasi

Salah satu kunjungan kerja yang paling disorot adalah ketika Irwan berangkat ke luar negeri saat sejumlah daerah di Sumatera Barat dilanda bencana banjir dan longsor.

"Inilah yang kita sorot. Saat daerah dilanda bencana, gubernur malahan pergi ke luar negeri," kata Andre Rosiade di Padang kepada Kompas.com, Kamis (19/12/2019).

Andre mengatakan Pasal 9 Permendagri Nomor 59/2019 tidak memperbolehkan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan saat terjadi bencana.

"Aturan ini sudah dilanggar dan Kemendagri juga sedang menyorot persoalan tersebut," kata Andre.

Andre akan meminta Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat untuk menggunakan hak interpelasi meminta keterangan kepada gubernur terkait kunjungannya ke luar negeri.

"Sabtu depan saya akan rapat dengan fraksi Gerindra DPRD Sumbar. Langsung dilakukan penggalangan tanda tangan anggota fraksi," kata Andre.

Sebagai informasi, hak interpelasi adalah hak anggota dewan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Andre mengatakan sudah berkoordinasi dengan sejumlah ketua partai di Sumatera Barat untuk mendukung hak interpelasi itu.

Sementara Ketua Fraksi PDI-PKB DPRD Sumatera Barat Albert Hendra Lukman mengakui kunjungan gubernur Sumbar ke luar negeri perlu dievaluasi dan diminta penjelasannya.

"Meminta penjelasan itu tidak mutlak melalui interpelasi, tapi bisa dengan rapat pimpinan. Jika tidak dilakukan gubernur maka kita setuju dilakukan interpelasi," kata Albert.

"Tidak masalah, itu hak DPRD terhadap pemerintah daerah. Kalau memang itu ada, kita terima, kita layani apa yang mau ditanya, kita jawab semuanya, nggak masalah," kata Irwan Prayitno.

Irwan juga menegaskan semua kunjungan luar negerinya sesuai dengan aturan.

Selain mengantongi izin, Irwan mengklaim sepulang dari luar negeri pun menyusun laporan dan membawa manfaat untuk daerahnya.