Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/10/2019, 20:02 WIB

AMBON,KOMPAS.com- Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengungkapkan rasa keprihatinannya setelah mengetahui rumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang berada di lokasi pengungsian di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu mewajibkan pengungsi yang tidak memiliki kartu BPJS membayar saat berobat di rumah sakit tersebut.

Menurut Abua, seharusnya dalam kondisi kedaruratan, rumah sakit tidak boleh meminta biaya dari pengungsi yang sakit saat berobat di situ.

“Sebenarnya tidak boleh, itu masih dalam keadaan darurat,”kata Abua kepada Kompas.com saat dikonfirmasi dari Ambon, Senin (14/10/2019).

Baca juga: BPJS Kesehatan Bantah Minta Pengungsi Korban Gempa Maluku Membayar Saat Berobat di RS Darurat

Menurut Abua, meski rumah sakit tersebut berada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, namun secara administrai rumah sakit tersebut tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melainkan pemerintah Provinsi Maluku.

“Rumah sakit itu masuk dalam kewenangan provinsi walaupun dia ada di Maluku Tengah,”ujarnya.

Abua mengatakan, rumah sakit itu dibangun khusus untuk penanganan pengungsi korban gempa di wilayah tersebut.

Sehingga, sangat disayangkan jika pihak rumah sakit harus meminta biaya pengobatan bagi pengungsi yang tidak memiliki kartu BPJS.

“Rumah sakit darurat yang dibangun itu peralatannya semua didatangkan dari pusat karena itu ada tanggap darurat jadi semua pengungsi harus terlayani,” katanya.

Baca juga: Berobat ke Rumah Sakit Darurat Disuruh Bayar, Pengungsi Gempa: Rumah Sakit Ingin Kami Mati

Sementara itu, terkait masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku langsung menggelar pertemuan dengan seluruh kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit di tiga daerah terdampak gempa.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Meykal Ponto sebelumnya tidak menampik jika rumah sakit telah memberlakukan kebijakan berbayar bagi pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut setelah masa tanggap darurat selesai pada 9 Oktober 2019.

Dia juga megaku jika pemberlakukan kebijakan itu menjadi sorotan karena tidak disosialisasikan ke mayarakat.

Dia pun menyarankan warga untuk berobat ke posko kesehatan yang ada di lokasi pengungsian karena tidak dipungut biaya.

“Kalau hanya sakit panas, batuk-batuk biasa, demam kan itu ada posko kesehatan bisa berobat saja di situ gratis,”ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pengungsi di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu mengeluhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit darurat di lokasi pengungsian desa tersebut.

Alasannya, rumah sakit tidak lagi memberikan layanan gratis pada pengungsi yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan terhitung sejak 9 Oktober lima hari lalu.

Pihak rumah sakit mengaku pemberlakuan kebijakan itu lantaran masa tanggap darurat bencana Maluku telah dinyatakan selesai, walaupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah masih memperpanjang masa tanggap darurat satu minggu lagi.

Kepala BPJS Cabang Ambon Alfiana Latumakulita mengatakan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, ada salah satu klausul yang menyebut warga di daerah bencana harus tetap dilayani karena biayanya telah disiapkan oleh negara.

Dia membantah jika pemberlakuan sistem berbayar bagi pengungsi yang berobat ke rumah sakit itu atas permintaan pihak BPJS.

“Jadi itu bukan BPJS yang suruh. Kami sudah ke rumah sakit, yang pasti masyarakat tidak bisa ditolak atau disuruh membayar jadi kami tidak pernah perintahkan itu, kami justru meminta agar semua pengungsi di layani karena memang aturannya begitu,” terangnya.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

Regional
Gubernur Sulsel Nilai Keberhasilan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Karena Kepimimpinan Jokowi

Gubernur Sulsel Nilai Keberhasilan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Karena Kepimimpinan Jokowi

Regional
Pemkot Semarang Luncurkan BUMP, Plt Walkot Ita Harap Kesejahteraan Petani Meningkat

Pemkot Semarang Luncurkan BUMP, Plt Walkot Ita Harap Kesejahteraan Petani Meningkat

Regional
Kisah Agus Falahudin, Penyintas Gempa Cianjur yang Gotong Royong Bangun Huntara

Kisah Agus Falahudin, Penyintas Gempa Cianjur yang Gotong Royong Bangun Huntara

Regional
Tanggapi Keluhan Masyarakat, Pemkot Semarang dan BBWS Tangani Timbunan Sampah di Kampung Nelayan Tambakrejo

Tanggapi Keluhan Masyarakat, Pemkot Semarang dan BBWS Tangani Timbunan Sampah di Kampung Nelayan Tambakrejo

Regional
Dompet Dhuafa Gandeng Beramaljariyah dan Evermos Salurkan Al-Qur'an dan Alat Salat

Dompet Dhuafa Gandeng Beramaljariyah dan Evermos Salurkan Al-Qur'an dan Alat Salat

Regional
LKPP Gandeng Telkom Gagas Platform Baru Pengadaan Barang/Jasa

LKPP Gandeng Telkom Gagas Platform Baru Pengadaan Barang/Jasa

Regional
Songsong Kemajuan Desa, BUMDes Wadas Studi Banding ke 4 Desa Sekaligus

Songsong Kemajuan Desa, BUMDes Wadas Studi Banding ke 4 Desa Sekaligus

Regional
BERITA FOTO: Banjir Terjang Aceh Utara, 11.000 Warga Mengungsi

BERITA FOTO: Banjir Terjang Aceh Utara, 11.000 Warga Mengungsi

Regional
Plt Walkot Semarang Optimistis Capai Target Nol Kasus Stunting pada 2023

Plt Walkot Semarang Optimistis Capai Target Nol Kasus Stunting pada 2023

Regional
Pelayanan Publik Jateng Diapresiasi Ombudsman RI, Ganjar: Saya Senang

Pelayanan Publik Jateng Diapresiasi Ombudsman RI, Ganjar: Saya Senang

Regional
Kisah Haru Nenek Berusia 90 Tahun Alami Kelumpuhan, Selamat Berkat Kartu Jateng Sejahtera

Kisah Haru Nenek Berusia 90 Tahun Alami Kelumpuhan, Selamat Berkat Kartu Jateng Sejahtera

Regional
Tahun 2023, Pemkot Balikpapan Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Tahun 2023, Pemkot Balikpapan Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Regional
Per September 2022, Angka Kemiskinan di Jateng Turun 0,27 Persen

Per September 2022, Angka Kemiskinan di Jateng Turun 0,27 Persen

Regional
Mewaspadai Generasi Shortcut dan Nirmoral

Mewaspadai Generasi Shortcut dan Nirmoral

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.