BPJS Kesehatan Bantah Minta Pengungsi Korban Gempa Maluku Membayar Saat Berobat di RS Darurat

Kompas.com - 14/10/2019, 18:32 WIB
Rumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang berada di lokasi pengungsian di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. KOMPAS.com/RAHMAN PATTYRumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang berada di lokasi pengungsian di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

AMBON,KOMPAS.com-Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Ambon membantah meminta pihak rumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang ada di lokasi pengungsia di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah untuk memungut biaya pengobatan dari para pengungsi yang berobat di rumah sakit tersebut.

Kepala BPJS Cabang Ambon Alfiana Latumakulita mengatakan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, ada salah satu klausul yang menyebut warga di daerah bencana harus tetap dilayani karena biayanya telah disiapkan oleh negara.

“Jadi itu bukan BPJS yang suruh. Kan ada aturannya Perpres 82 tentang jaminan kesehatan nasional itu sudah mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin salah satu klausulnya adalah daerah bencana itu memang tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan tapi masyarakat harus tetap dilayani karena biayanya itu telah disiapkan oleh negara,” ungkapnya kepada Kompas.com saat dikonfirmasi, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Berobat ke Rumah Sakit Darurat, Pengungsi Korban Gempa Maluku Harus Membayar

Alfiana menjelaskan, BPJS Kesehatan dalam urusan pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku hanya terfokus pada peserta yang memiliki kartu BPJS kesehatan yang telah terjamin dalam JKN-KIS.

Untuk masyarakat yang tidak termasuk peserta JKN-KIS tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, sesuai surat dari Gubernur Maluku, masa tanggap darurat bencana terhitung sejak 26 September 2019-9 Oktober 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hanya saja, kata dia, khusus untuk Kabupaten Maluku Tengah, masa tanggap darurat masih diperpanjang hingga seminggu ke depan.

“Sebenarnya begini bicara soal BPJS Kesehatan itu berarti bicara soal peserta yang terjamin dalam JKN-KIS, kalau masyarakat yang di luar itu bukan kami. Kalau dalam aturannya itu kan tidak dalam masa tanggap darurat jadi tidak boleh ditolak atau disuruh membayar,”jelasnya.

Dia menambahkan, karena status tanggap darurat di Maluku Tengah masih berlaku maka pihaknya tidak pernah memerintahkan rumah sakit itu untuk memberlakukan pelayanan yang mengharuskan masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS untuk membayar biaya pengobatan.

“Kami sudah ke rumah sakit, yang pasti masyarakat tidak bisa ditolak atau disuruh membayar jadi kami tidak pernah perintahkan itu, kami justru meminta agar semua pengungsi dilayani karena memang aturannya begitu,” terangnya.

Baca juga: Berobat ke Rumah Sakit Darurat Disuruh Bayar, Pengungsi Gempa: Rumah Sakit Ingin Kami Mati

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Regional
Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Regional
Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Regional
Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Regional
Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Regional
KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

Regional
Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Regional
Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X