BPJS Kesehatan Bantah Minta Pengungsi Korban Gempa Maluku Membayar Saat Berobat di RS Darurat

Kompas.com - 14/10/2019, 18:32 WIB
Rumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang berada di lokasi pengungsian di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. KOMPAS.com/RAHMAN PATTYRumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang berada di lokasi pengungsian di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

AMBON,KOMPAS.com-Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ( BPJS) Cabang Ambon membantah meminta pihak rumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang ada di lokasi pengungsia di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah untuk memungut biaya pengobatan dari para pengungsi yang berobat di rumah sakit tersebut.

Kepala BPJS Cabang Ambon Alfiana Latumakulita mengatakan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, ada salah satu klausul yang menyebut warga di daerah bencana harus tetap dilayani karena biayanya telah disiapkan oleh negara.

“Jadi itu bukan BPJS yang suruh. Kan ada aturannya Perpres 82 tentang jaminan kesehatan nasional itu sudah mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin salah satu klausulnya adalah daerah bencana itu memang tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan tapi masyarakat harus tetap dilayani karena biayanya itu telah disiapkan oleh negara,” ungkapnya kepada Kompas.com saat dikonfirmasi, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Berobat ke Rumah Sakit Darurat, Pengungsi Korban Gempa Maluku Harus Membayar

Alfiana menjelaskan, BPJS Kesehatan dalam urusan pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku hanya terfokus pada peserta yang memiliki kartu BPJS kesehatan yang telah terjamin dalam JKN-KIS.

Untuk masyarakat yang tidak termasuk peserta JKN-KIS tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, sesuai surat dari Gubernur Maluku, masa tanggap darurat bencana terhitung sejak 26 September 2019-9 Oktober 2019.

Hanya saja, kata dia, khusus untuk Kabupaten Maluku Tengah, masa tanggap darurat masih diperpanjang hingga seminggu ke depan.

“Sebenarnya begini bicara soal BPJS Kesehatan itu berarti bicara soal peserta yang terjamin dalam JKN-KIS, kalau masyarakat yang di luar itu bukan kami. Kalau dalam aturannya itu kan tidak dalam masa tanggap darurat jadi tidak boleh ditolak atau disuruh membayar,”jelasnya.

Dia menambahkan, karena status tanggap darurat di Maluku Tengah masih berlaku maka pihaknya tidak pernah memerintahkan rumah sakit itu untuk memberlakukan pelayanan yang mengharuskan masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS untuk membayar biaya pengobatan.

“Kami sudah ke rumah sakit, yang pasti masyarakat tidak bisa ditolak atau disuruh membayar jadi kami tidak pernah perintahkan itu, kami justru meminta agar semua pengungsi dilayani karena memang aturannya begitu,” terangnya.

Baca juga: Berobat ke Rumah Sakit Darurat Disuruh Bayar, Pengungsi Gempa: Rumah Sakit Ingin Kami Mati

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Satpam Dipenjara karena Tak Sengaja Bunuh Terduga Pencuri yang Masuk Obyek Vital Negara

2 Satpam Dipenjara karena Tak Sengaja Bunuh Terduga Pencuri yang Masuk Obyek Vital Negara

Regional
8 Orang Mengungsi karena Rumah Rusak Diguncang Gempa Pangandaran M 5,9

8 Orang Mengungsi karena Rumah Rusak Diguncang Gempa Pangandaran M 5,9

Regional
Keluarga Sengaja Tak Beritahu Pernikahan Siswi SMP ke KUA, Kadus: Takut Dipisahkan

Keluarga Sengaja Tak Beritahu Pernikahan Siswi SMP ke KUA, Kadus: Takut Dipisahkan

Regional
Libur Panjang di Tengah Pandemi, Ini Persiapan Sejumlah Daerah

Libur Panjang di Tengah Pandemi, Ini Persiapan Sejumlah Daerah

Regional
Pestisida Palsu Marak di Indonesia, Rugikan Petani dan Produsen

Pestisida Palsu Marak di Indonesia, Rugikan Petani dan Produsen

Regional
'Saya Bingung Mau Ngapain, 4 Bulan Tak Sekolah, Tak Punya HP, Saya Mau Ketika Dia Ajak Nikah' 

"Saya Bingung Mau Ngapain, 4 Bulan Tak Sekolah, Tak Punya HP, Saya Mau Ketika Dia Ajak Nikah" 

Regional
Asyik Berswafoto di Jembatan Layang, Seorang Pemuda Tewas Terjatuh

Asyik Berswafoto di Jembatan Layang, Seorang Pemuda Tewas Terjatuh

Regional
Tak Sanggup Hidup Susah, Siswi SMP di Lombok Memutuskan Nikahi Remaja 17 Tahun

Tak Sanggup Hidup Susah, Siswi SMP di Lombok Memutuskan Nikahi Remaja 17 Tahun

Regional
Dampak Gempa M 5,9 Pangandaran, Puluhan Rumah di Tasik, Garut, hingga Ciamis Rusak

Dampak Gempa M 5,9 Pangandaran, Puluhan Rumah di Tasik, Garut, hingga Ciamis Rusak

Regional
Reaksi Keras Kapolda Riau Menyikapi Oknum Anggotanya Jadi Kurir Sabu 16 Kg

Reaksi Keras Kapolda Riau Menyikapi Oknum Anggotanya Jadi Kurir Sabu 16 Kg

Regional
5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

Regional
Dulu Perwira Polisi, Kini Dipecat dan Disebut Pengkhianat Bangsa

Dulu Perwira Polisi, Kini Dipecat dan Disebut Pengkhianat Bangsa

Regional
10 Pegawai PLN Ponorogo Positif Covid-19 Setelah Menerima Tamu dari Surabaya

10 Pegawai PLN Ponorogo Positif Covid-19 Setelah Menerima Tamu dari Surabaya

Regional
Cegah Penularan Covid-19 di Pesantren dengan Protokol Kesehatan Ketat

Cegah Penularan Covid-19 di Pesantren dengan Protokol Kesehatan Ketat

Regional
Pemkot Batam Usulkan Pulau Pengalap Jadi KEK Pariwisata

Pemkot Batam Usulkan Pulau Pengalap Jadi KEK Pariwisata

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X