Paspor Veronica Koman Ditahan, Kasus Penarikan Paspor Pertama Pegiat HAM di Era Reformasi

Kompas.com - 12/09/2019, 16:02 WIB
Paspor Veronica Koman ditarik setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur. dok BBC IndonesiaPaspor Veronica Koman ditarik setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur.
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Langkah penarikan paspor Veronica Koman dinilai bakal menjadi preseden buruk bagi aktivitas para pegiat hak asasi manusia.

Beberapa kalangan mendesak Veronica Koman, yang antara lain dikenal sebagai pengacara mahasiswa Papua, diperlakukan secara manusiawi.

Paspornya sedang dalam proses ditarik setelah ia ditetapkan sebagai tersangka menyusul unggahan di Twitter yang dianggap "berisi lontaran diskriminatif dan rasial".

Pemerintah mengatakan proses penarikan paspor Veronica "sudah sesuai prosedur" berdasarkan Undang Undang Keimigrasian.

Baca juga: Polisi Persilakan Pihak yang Keberatan Proses Hukum Veronica Koman Ajukan Praperadilan

"Penarikan paspor dapat dilakukan kepada pemegangnya. Baik saat bersangkutan ada di dalam negeri mau pun luar negeri," kata Sam Fernando, juru bicara Ditjen Imigrasi, kepada Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Sam melanjutkan dengan penarikan paspor ini, tidak serta merta Veronica akan kehilangan status kewarganegaraannya (statelessness).

"Ketika paspornya ditarik tidak secara otomatis (status) warga negaranya hilang. Karena ada lagi dalam UU Kewarganegaraan, syarat-syarat yang diatur tentang kehilangan warga negara," jelasnya.

Pernyataan ini menepis spekulasi tentang pencabutan paspor Veronica yang berujung pada hilangnya status kewarganegaraan sebagai WNI.

Baca juga: 5 Fakta Baru Kasus Veronica Koman, Terancam Jadi DPO hingga Protes Komnas HAM

 

Apa beda penarikan dan pencabutan paspor?

Rumah dan kantor di Jayapura dirusak atau dibakar. Nilai kerugian, menurut Kapolri, mencapai sekitar Rp 20 miliar. dok BBC Indonesia Rumah dan kantor di Jayapura dirusak atau dibakar. Nilai kerugian, menurut Kapolri, mencapai sekitar Rp 20 miliar.
Penarikan dan pencabutan paspor diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8/2012 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Peraturan ini merupakan aturan turunan dari Undang Undang No. 6/2011 tentang Keimigrasian.

Dalam peraturan menteri ini, penarikan paspor bisa dilakukan di dalam dan luar negeri.

Syarat penarikan paspor antara lain pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat lima tahun atau red notice yang telah berada di luar negeri.

Kedua, syarat penarikan paspor disebabkan pemegang paspor masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri (Pasal 25).

Baca juga: Polisi Dalami Transaksi Keuangan dari Rekening Veronica Koman

Sementara itu, pencabutan paspor biasa dapat dilakukan karena pemegangnya telah divonis pidana penjara paling singkat lima tahun penjara, kehilangan kewarganegaraan, berkewarganegaraan ganda yang telah memilih, masa berlaku habis, meninggal dunia, rusak parah, serta tidak menyerahkan paspor biasa dalam kasus penarikan (Pasal 35).

Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka atas sejumlah Undang Undang (UU). Mulai dari UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, UU Peraturan Hukum Pidana hingga UU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Baca juga: Panggilan Pertama Tak Direspons, Polisi Kirim Panggilan Kedua untuk Veronica Koman

Sangkaan ini berdasarkan sejumlah cuitannya terkait dengan peristiwa apa yang disebut "lontaran diskriminatif dan rasial" terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, pertengahan Agustus lalu.

Dari pasal-pasal yang disangkakan Veronica pun diancam hukuman mulai dari 1,5 hingga enam tahun penjara.

"Seperti di salah satu postingannya ada yang mengajak, memprovokasi, ada seruan mobilisasi aksi 'monyet' turun ke jalan di Jayapura. Ini postingan tanggal 18 Agustus 2019," kata Kapolda Jatim Luki Hermawan kepada media di Surabaya, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Ini Langkah Ditjen Imigrasi Setelah Terima Surat Pencegahan dan Pencabutan Paspor Veronica Koman

 

Bagaimana proses penarikan paspor?

Pemilik paspor yang ditarik akan diberi surat perjalanan laksana paspor (SPLP). dok BBC Indonesia Pemilik paspor yang ditarik akan diberi surat perjalanan laksana paspor (SPLP).
Setelah penetapan tersangka, Kepolisian Jawa Timur mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk menarik paspor Veronica Koman yang saat ini berada di luar negeri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Regional
Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Regional
Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Regional
Ganjar Ingatkan Para Guru Berikan Contoh Disiplin Terapkan Prokes

Ganjar Ingatkan Para Guru Berikan Contoh Disiplin Terapkan Prokes

Regional
Pembunuh Berantai di Kulon Progo Ternyata Residivis Kasus Pencurian

Pembunuh Berantai di Kulon Progo Ternyata Residivis Kasus Pencurian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X