"Cukup Gubernur Kepri yang Kena Kasus Korupsi, yang Lain Segera Bertobat..."

Kompas.com - 12/07/2019, 16:50 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KPK menahan Nurdin Basirun yang tertangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut serta proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019. ANTARA FOTO/RENO ESNIRGubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KPK menahan Nurdin Basirun yang tertangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut serta proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019.

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri memperingatkan para kepala daerah dan pejabat di Kepulauan Riau pasca-terjaringnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Sudah, sudah, sudah cukup Nurdin Basirun (Gubernur Kepri nonaktif) tersandung kasus korupsi, yang lain segera bertobat. Jangan menyusulnya karena melakukan kesalahan," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Jumat (12/7/2019).

Bachtiar mengemukakan, Kepri masuk dalam zona merah berdasarkan hasil analisa pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Artinya, KPK memberi perhatian khusus kepada Kepri agar tidak terjadi korupsi.

Baca juga: Sepak Terjang Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Jago Mengarungi Laut hingga Kehilangan Pasangan

Penetapan zona merah itu terkait permasalahan perizinan investasi, termasuk di sektor pertambangan.

"Setahun lalu, Kepri itu masuk zona merah pencegahan korupsi. Kalau sudah masuk zona merah, berarti KPK memperkuat pengawasan," ujarnya.

Dia lalu mengingatkan kepala daerah untuk hidup apa adanya dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kewenangan yang diberikan negara bukan untuk memperkaya diri, melainkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan hidup berlebihan. Jalani kehidupan biasa saja supaya amanah," ucapnya.

Baca juga: BERITA FOTO: Gubernur Kepri dan 5 Orang Dibawa ke Jakarta Setelah OTT KPK

Kehidupan yang di luar batas, dengan biaya hidup yang besar menyebabkan kepala daerah tersandung kasus korupsi.

Kepala daerah yang tersandung kasus korupsi kerap lupa diri, lupa dengan sumpah jabatan ketika sedang berkuasa. Padahal kekuasaan yang diberikan bersifat sementara.

"Jika sudah tersandung kasus korupsi, baru menyesali perbuatannya. Ini tidak boleh terjadi lagi," katanya.

Menurut dia, biaya politik yang besar juga menyebabkan kepala daerah nekad melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Biaya politik yang dikeluarkan itu salah satunya disebabkan cukup banyak kelompok yang menganggap kepala daerah itu seperti "sinterklas".

Dalam kondisi itu, kepala daerah dianggap pejabat yang banyak duit. Pejabat itu akan didukung jika memberikan uang kepada kelompok tersebut sebagai bentuk perhatian.

Baca juga: Ingat, Ibu Kota Kepri Tanjungpinang, Bukan Batam

Kondisi ini, menurut dia, menjadi budaya politik yang tidak sehat, dan kerap menjerumuskan kepala daerah yang ingin disanjung.

"Ada juga kepala daerah yang tersandung kasus karena memang memiliki perilaku yang tidak baik. Dalam dirinya sudah ada niat tidak baik ketika diberi amanah untuk memimpin daerah," ujarnya.

Bachtiar mengatakan, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto secara otomatis menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas gubernur setelah Nurdin Basirun ditahan.

"Berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemda, wakil gubernur diberi amanah melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas gubernur jika gubernur ditahan penegak hukum," katanya.

Baca juga: 4 Fakta OTT KPK di Kepri, Amankan Gubernur hingga Uang 6.000 Dollar Singapura

Dia menjelaskan, Isdianto tidak dilantik sebagai Plt Gubernur Kepri. Hal itu disebabkan proses hukum terhadap kasus gratifikasi yang melibatkan Nurdin Basirun masih berjalan. Kemendagri telah menonaktifkan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri.

Pelantikan terhadap Isdianto sebagai Gubernur Kepri dilakukan jika Nurdin dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan dan putusan itu ditanyakan memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebaliknya, Nurdin akan kembali menjabat sebagai Gubernur Kepri jika dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

"Namun secara administrasi, Mendagri menerbitkan surat keputusan agar Isdianto dapat menjalankan tugas sebagai Plt Gubernur Kepri," katanya.



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria Mabuk Dihajar hingga Pingsan gara-gara Pegang Kemaluan Seorang Nenek di Jalan

Pria Mabuk Dihajar hingga Pingsan gara-gara Pegang Kemaluan Seorang Nenek di Jalan

Regional
Pasien Sembuh dari Covid-19 di Sultra Capai 2.675 Orang

Pasien Sembuh dari Covid-19 di Sultra Capai 2.675 Orang

Regional
Wakil Bupati Dompu Arifuddin Dinyatakan Positif Covid-19

Wakil Bupati Dompu Arifuddin Dinyatakan Positif Covid-19

Regional
7 Daerah di Jateng Masih Zona Merah, Ganjar Terjunkan Tim Pendampingan

7 Daerah di Jateng Masih Zona Merah, Ganjar Terjunkan Tim Pendampingan

Regional
Wali Kota Jadi Tersangka karena Arahkan Warga Pilih Paslon Tertentu di Pilkada Jambi

Wali Kota Jadi Tersangka karena Arahkan Warga Pilih Paslon Tertentu di Pilkada Jambi

Regional
Santri Jember Laporkan Gus Nur karena Dianggap Menghina NU

Santri Jember Laporkan Gus Nur karena Dianggap Menghina NU

Regional
Zona Merah Covid-19 di Jabar Tinggal 2 Daerah

Zona Merah Covid-19 di Jabar Tinggal 2 Daerah

Regional
Ganjar Sebut Klaster Pesantren Penyumbang Kasus Covid-19 Tertinggi di Jateng

Ganjar Sebut Klaster Pesantren Penyumbang Kasus Covid-19 Tertinggi di Jateng

Regional
Gubernur Banten Sesalkan Penyaluran Bantuan Presiden Tanpa Protokol Kesehatan

Gubernur Banten Sesalkan Penyaluran Bantuan Presiden Tanpa Protokol Kesehatan

Regional
Masyarakat DIY Diminta Waspadai Penularan Covid-19 di Lingkungan Keluarga

Masyarakat DIY Diminta Waspadai Penularan Covid-19 di Lingkungan Keluarga

Regional
Meski Pandemi Corona, Produksi Padi di Jatim Meningkat, Naik Dibanding Tahun Lalu

Meski Pandemi Corona, Produksi Padi di Jatim Meningkat, Naik Dibanding Tahun Lalu

Regional
Mobil Ambulans Disalahgunakan untuk Antarkan Pengantin, Dinkes Turun Tangan

Mobil Ambulans Disalahgunakan untuk Antarkan Pengantin, Dinkes Turun Tangan

Regional
Konsumen Bayar Tunai Diberi Motor Kredit, Oknum Sales Ditangkap Polisi

Konsumen Bayar Tunai Diberi Motor Kredit, Oknum Sales Ditangkap Polisi

Regional
Viral Video Calon Wali Kota Semarang Petahana Nyanyi Tanpa Masker, Ganjar: Sudah Minta Maaf

Viral Video Calon Wali Kota Semarang Petahana Nyanyi Tanpa Masker, Ganjar: Sudah Minta Maaf

Regional
Ada Lima Warga Bernama “Tuhan” Dalam DPT Pilkada Jember 2020

Ada Lima Warga Bernama “Tuhan” Dalam DPT Pilkada Jember 2020

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X