"Cukup Gubernur Kepri yang Kena Kasus Korupsi, yang Lain Segera Bertobat..."

Kompas.com - 12/07/2019, 16:50 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KPK menahan Nurdin Basirun yang tertangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut serta proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019. ANTARA FOTO/RENO ESNIRGubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KPK menahan Nurdin Basirun yang tertangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut serta proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019.

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri memperingatkan para kepala daerah dan pejabat di Kepulauan Riau pasca-terjaringnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Sudah, sudah, sudah cukup Nurdin Basirun (Gubernur Kepri nonaktif) tersandung kasus korupsi, yang lain segera bertobat. Jangan menyusulnya karena melakukan kesalahan," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Jumat (12/7/2019).

Bachtiar mengemukakan, Kepri masuk dalam zona merah berdasarkan hasil analisa pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Artinya, KPK memberi perhatian khusus kepada Kepri agar tidak terjadi korupsi.

Baca juga: Sepak Terjang Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Jago Mengarungi Laut hingga Kehilangan Pasangan

Penetapan zona merah itu terkait permasalahan perizinan investasi, termasuk di sektor pertambangan.

"Setahun lalu, Kepri itu masuk zona merah pencegahan korupsi. Kalau sudah masuk zona merah, berarti KPK memperkuat pengawasan," ujarnya.

Dia lalu mengingatkan kepala daerah untuk hidup apa adanya dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kewenangan yang diberikan negara bukan untuk memperkaya diri, melainkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan hidup berlebihan. Jalani kehidupan biasa saja supaya amanah," ucapnya.

Baca juga: BERITA FOTO: Gubernur Kepri dan 5 Orang Dibawa ke Jakarta Setelah OTT KPK

Kehidupan yang di luar batas, dengan biaya hidup yang besar menyebabkan kepala daerah tersandung kasus korupsi.

Kepala daerah yang tersandung kasus korupsi kerap lupa diri, lupa dengan sumpah jabatan ketika sedang berkuasa. Padahal kekuasaan yang diberikan bersifat sementara.

"Jika sudah tersandung kasus korupsi, baru menyesali perbuatannya. Ini tidak boleh terjadi lagi," katanya.

Menurut dia, biaya politik yang besar juga menyebabkan kepala daerah nekad melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Biaya politik yang dikeluarkan itu salah satunya disebabkan cukup banyak kelompok yang menganggap kepala daerah itu seperti "sinterklas".

Dalam kondisi itu, kepala daerah dianggap pejabat yang banyak duit. Pejabat itu akan didukung jika memberikan uang kepada kelompok tersebut sebagai bentuk perhatian.

Baca juga: Ingat, Ibu Kota Kepri Tanjungpinang, Bukan Batam

Kondisi ini, menurut dia, menjadi budaya politik yang tidak sehat, dan kerap menjerumuskan kepala daerah yang ingin disanjung.

"Ada juga kepala daerah yang tersandung kasus karena memang memiliki perilaku yang tidak baik. Dalam dirinya sudah ada niat tidak baik ketika diberi amanah untuk memimpin daerah," ujarnya.

Bachtiar mengatakan, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto secara otomatis menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas gubernur setelah Nurdin Basirun ditahan.

"Berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemda, wakil gubernur diberi amanah melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas gubernur jika gubernur ditahan penegak hukum," katanya.

Baca juga: 4 Fakta OTT KPK di Kepri, Amankan Gubernur hingga Uang 6.000 Dollar Singapura

Dia menjelaskan, Isdianto tidak dilantik sebagai Plt Gubernur Kepri. Hal itu disebabkan proses hukum terhadap kasus gratifikasi yang melibatkan Nurdin Basirun masih berjalan. Kemendagri telah menonaktifkan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri.

Pelantikan terhadap Isdianto sebagai Gubernur Kepri dilakukan jika Nurdin dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan dan putusan itu ditanyakan memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebaliknya, Nurdin akan kembali menjabat sebagai Gubernur Kepri jika dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

"Namun secara administrasi, Mendagri menerbitkan surat keputusan agar Isdianto dapat menjalankan tugas sebagai Plt Gubernur Kepri," katanya.



Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12 Warga Sumedang Termasuk Murid SD Positif Covid-19

12 Warga Sumedang Termasuk Murid SD Positif Covid-19

Regional
Penangkapan Buronan Narkoba Digagalkan Warga, Mobil BNNK Digulingkan

Penangkapan Buronan Narkoba Digagalkan Warga, Mobil BNNK Digulingkan

Regional
Seorang Perawat RSUD Madiun Positif Covid-19, 67 Tenaga Medis Jalani Tes Swab

Seorang Perawat RSUD Madiun Positif Covid-19, 67 Tenaga Medis Jalani Tes Swab

Regional
Mengintip Penjamasan Keris Peninggalan Sunan Kudus di Masa Pandemi

Mengintip Penjamasan Keris Peninggalan Sunan Kudus di Masa Pandemi

Regional
Longboat Terbakar Saat Mencari Ikan, 10 Nelayan Berlindung di Balik Rumpon

Longboat Terbakar Saat Mencari Ikan, 10 Nelayan Berlindung di Balik Rumpon

Regional
Speedboat Tabrak Tongkang, Suami dan Istri yang Hamil 9 Bulan Tewas

Speedboat Tabrak Tongkang, Suami dan Istri yang Hamil 9 Bulan Tewas

Regional
Sekwan DPRD Batam Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Anggaran Konsumsi

Sekwan DPRD Batam Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Anggaran Konsumsi

Regional
Klaster Perkantoran Merebak, Gubernur Gorontalo Wajibkan Semua Pejabat Rapid Test

Klaster Perkantoran Merebak, Gubernur Gorontalo Wajibkan Semua Pejabat Rapid Test

Regional
Sejumlah Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang Didigitalisasi

Sejumlah Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang Didigitalisasi

Regional
Marah Tak Diberi Uang, Pria Bertato Aniaya Ayah Kandung dengan Kursi Plastik

Marah Tak Diberi Uang, Pria Bertato Aniaya Ayah Kandung dengan Kursi Plastik

Regional
Soal Sekolah, Kepala BNPB Ingatkan Belum Ada Zona Hijau di Jabar

Soal Sekolah, Kepala BNPB Ingatkan Belum Ada Zona Hijau di Jabar

Regional
Catat, Ini 6 Tempat Lokasi Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Bandung

Catat, Ini 6 Tempat Lokasi Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Bandung

Regional
Cerita Pilu Dua Balita Tewas Ditangan Ayah Kandung di Flores...

Cerita Pilu Dua Balita Tewas Ditangan Ayah Kandung di Flores...

Regional
Menpora: Kesiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tak Diragukan

Menpora: Kesiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tak Diragukan

Regional
Ditawari Rp 1 Miliar untuk Lawan Gibran-Teguh, PSI: Kami Masih Istiqomah dengan Mas Gibran

Ditawari Rp 1 Miliar untuk Lawan Gibran-Teguh, PSI: Kami Masih Istiqomah dengan Mas Gibran

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X