"Cukup Gubernur Kepri yang Kena Kasus Korupsi, yang Lain Segera Bertobat..."

Kompas.com - 12/07/2019, 16:50 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KPK menahan Nurdin Basirun yang tertangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut serta proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019. ANTARA FOTO/RENO ESNIRGubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KPK menahan Nurdin Basirun yang tertangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut serta proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019.

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri memperingatkan para kepala daerah dan pejabat di Kepulauan Riau pasca-terjaringnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Sudah, sudah, sudah cukup Nurdin Basirun (Gubernur Kepri nonaktif) tersandung kasus korupsi, yang lain segera bertobat. Jangan menyusulnya karena melakukan kesalahan," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Jumat (12/7/2019).

Bachtiar mengemukakan, Kepri masuk dalam zona merah berdasarkan hasil analisa pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Artinya, KPK memberi perhatian khusus kepada Kepri agar tidak terjadi korupsi.

Baca juga: Sepak Terjang Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Jago Mengarungi Laut hingga Kehilangan Pasangan

Penetapan zona merah itu terkait permasalahan perizinan investasi, termasuk di sektor pertambangan.

"Setahun lalu, Kepri itu masuk zona merah pencegahan korupsi. Kalau sudah masuk zona merah, berarti KPK memperkuat pengawasan," ujarnya.

Dia lalu mengingatkan kepala daerah untuk hidup apa adanya dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kewenangan yang diberikan negara bukan untuk memperkaya diri, melainkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan hidup berlebihan. Jalani kehidupan biasa saja supaya amanah," ucapnya.

Baca juga: BERITA FOTO: Gubernur Kepri dan 5 Orang Dibawa ke Jakarta Setelah OTT KPK

Kehidupan yang di luar batas, dengan biaya hidup yang besar menyebabkan kepala daerah tersandung kasus korupsi.

Kepala daerah yang tersandung kasus korupsi kerap lupa diri, lupa dengan sumpah jabatan ketika sedang berkuasa. Padahal kekuasaan yang diberikan bersifat sementara.

"Jika sudah tersandung kasus korupsi, baru menyesali perbuatannya. Ini tidak boleh terjadi lagi," katanya.

Menurut dia, biaya politik yang besar juga menyebabkan kepala daerah nekad melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Biaya politik yang dikeluarkan itu salah satunya disebabkan cukup banyak kelompok yang menganggap kepala daerah itu seperti "sinterklas".

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Febri 17 Tahun Lumpuh, Hanya Bisa Diam di Kasur, Hidup Mandiri dengan Chanel YouTube

Kisah Febri 17 Tahun Lumpuh, Hanya Bisa Diam di Kasur, Hidup Mandiri dengan Chanel YouTube

Regional
Marak Curanmor, Kapolda NTB Sarankan Kunci Pakai Rantai

Marak Curanmor, Kapolda NTB Sarankan Kunci Pakai Rantai

Regional
Terungkap Misteri Bocah SD yang Tewas di Tepi Hutan Mojokerto

Terungkap Misteri Bocah SD yang Tewas di Tepi Hutan Mojokerto

Regional
Ayahnya Lumpuh, Bocah SD Ini Kerja Jemur 10.000 Batu Bata, Diupah Rp 30.000 Per Hari

Ayahnya Lumpuh, Bocah SD Ini Kerja Jemur 10.000 Batu Bata, Diupah Rp 30.000 Per Hari

Regional
Kamar Hotel Tempat Nginap Warga Jepang Positif Corona Diberi Disinfektan

Kamar Hotel Tempat Nginap Warga Jepang Positif Corona Diberi Disinfektan

Regional
3 Pengedar Narkoba Ditangkap, Masukkan 101 Gram Sabu di Anus dari Batam ke Kendal

3 Pengedar Narkoba Ditangkap, Masukkan 101 Gram Sabu di Anus dari Batam ke Kendal

Regional
Babi yang Mati di TTU Bertambah Menjadi 440 Ekor

Babi yang Mati di TTU Bertambah Menjadi 440 Ekor

Regional
Kepala BNPB Ingin Hulu Sungai Jadi Daerah Konservasi

Kepala BNPB Ingin Hulu Sungai Jadi Daerah Konservasi

Regional
Tak Pernah Kalah Saat Mencalonkan Diri, Ini Saran Gubernur Sutarmidji untuk Para Petarung Pilkada

Tak Pernah Kalah Saat Mencalonkan Diri, Ini Saran Gubernur Sutarmidji untuk Para Petarung Pilkada

Regional
Ayahnya Meninggal Saat Jasad Ibunya Dimandikan, Begini Nasib 6 Anak yang Ditinggalkan

Ayahnya Meninggal Saat Jasad Ibunya Dimandikan, Begini Nasib 6 Anak yang Ditinggalkan

Regional
Delapan Kecamatan di Subang Terendam Banjir, 2.819 Jiwa Mengungsi

Delapan Kecamatan di Subang Terendam Banjir, 2.819 Jiwa Mengungsi

Regional
Daftar dari Independen, Eks Staf Ahli Ahok Rian Ernest Ajak Warga Kawal Proses Demokrasi

Daftar dari Independen, Eks Staf Ahli Ahok Rian Ernest Ajak Warga Kawal Proses Demokrasi

Regional
Fakta di Balik Video Viral Kakek Ditandu 6 Kilometer untuk Berobat

Fakta di Balik Video Viral Kakek Ditandu 6 Kilometer untuk Berobat

Regional
Kisah Nenek Miha di Bengkulu, Idap Penyakit Komplikasi hingga Tak Bisa Berobat karena Buruknya Akses Jalan

Kisah Nenek Miha di Bengkulu, Idap Penyakit Komplikasi hingga Tak Bisa Berobat karena Buruknya Akses Jalan

Regional
Berdiri Sejak 1980, Restoran Rindu Alam di Puncak Bogor Resmi Ditutup

Berdiri Sejak 1980, Restoran Rindu Alam di Puncak Bogor Resmi Ditutup

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X