Kompas.com - 02/04/2019, 18:35 WIB
Kepala Dukuh Karet, Iswanto (Kaos Kuning), Slamet Jumiarto (Tengah), Dan Kapolres Bantul AKBP Sahat M Hasibuan (sragam Polisi) Setelah Mendengar Pencabutan Peraturan Dusun Yang Diskriminatif di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Selasa (2/4/2019) siang KOMPAS.com/MARKUS YUWONOKepala Dukuh Karet, Iswanto (Kaos Kuning), Slamet Jumiarto (Tengah), Dan Kapolres Bantul AKBP Sahat M Hasibuan (sragam Polisi) Setelah Mendengar Pencabutan Peraturan Dusun Yang Diskriminatif di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Selasa (2/4/2019) siang


YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki Padukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, seolah tidak berbeda dengan dusun lainnya. Berada tak jauh dari situs Pleret, dusun ini dihuni kurang lebih 540 kepala keluarga.

Namun, beberapa hari terakhir, di Dusun Karet terjadi polemik karena kedatangan Slamet Jumiarto (42), warga pindahan dari Desa Mancasan, Pendowoharjo, Bantul, yang mengontrak rumah sederhana di Dusun Karet, Jumat (29/3/2019).

Awalnya, ayah dua orang anak tersebut diterima baik pemilik rumah. Bahkan, dirinya menyebut, pemilik rumah tidak mempermasalahkan agama yang dianutnya.

Setelah merapikan rumah kontrakan yang terletak di gang kecil di Pedukuhan Karet, RT 008 pada Minggu (31/3/2019), sebagai warga baru, pria yang berprofesi sebagi pelukis ini melapor ke ketua RT.

Di sana, ia memberikan fotokopi KTP, KK, hingga surat nikah. Namun, saat diperiksa, diketahui dirinya beragama Katolik, dan ditolak untuk tinggal.

Baca juga: Serunya Sungai Warna-warni di Bantul....

Demikian pula saat melapor ke kepala kampung. Ternyata, penolakan ini berdasar pada aturan di dusun setempat bernomor 03/Pokgiat/Krt/Plt/X/2015.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam aturan itu, pendatang non-Muslim tak diizinkan tinggal. "Paginya saya ketemu ketua kampung, itu pun juga ditolak, kemudian saya ingin ketemu pak dukuh, cuma waktu kemarin belum tahu rumahnya, belum tahu namanya," ucap Slamet, saat ditemui di kontrakannya Selasa (2/4/2019).

Dirinya kemudian merekam curhatan hatinya, dan dikirimkan ke beberapa pihak, termasuk sekretaris Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kemudian diarahkan ke Sekda DIY, dan diteruskan ke Sekda Bantul.

Bahkan, curhatan kurang lebih 4 menit itu tersebar di sejumlah masyarakat melalui pesan singkat.

Pada Senin (1/4/2019), dirinya dipanggil untuk mediasi oleh Pemkab Bantul, di Kantor Sekda Kabupaten Bantul.

Saat itu, hadir pula kepala dukuh, lurah dan RT setempat. Belum adanya titik temu, pertemuan itu dilanjutkan malam hari.

Beberapa sesepuh warga menurutnya telah memperbolehkan dirinya tinggal di situ. Kemudian, ketua RT lantas memberikan opsi agar dirinya bisa tinggal di Karet selama 6 bulan.

"Kalau hanya 6 bulan kan buat apa. Sama saja penolakan secara halus kepada saya. Kalau memang boleh ya boleh, kalau enggak ya enggak, gitu saja," ucap dia.

Setelah berdiskusi, akhirnya dirinya bersedia untuk pindah, namun dengan catatan mengembalikan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan. Selain itu, peraturan diskriminasi tersebut harus dibatalkan.

Selama mempersiapkan diri menempati rumah, dia sudah mengeluarkan uang Rp 4 juta untuk mengontrak satu tahun, Rp 800.000 untuk renovasi rumah, plus Rp 400.000 untuk transpor renovasi.

"Semalam (Senin, 1/4/2018) ada kesepakatan peraturan itu dicabut," ujar dia.

"Yang terpenting bagi saya, peraturan tersebut sudah dicabut. Jangan sampai ada korban lainnya. Jangan sampai cap intoleransi di DIY semakin tebal," ucap dia.

Slamet bercerita, pasca-viralnya kasus tersebut, banyak kolega menawarkan rumah untuk ditinggali. Namun, warga asli Semarang, Jawa Tengah, ini masih akan berpikir apakah tetap tinggal ataupun pindah ke lokasi lainnya.

Baca juga: Antisipasi Banjir di Bantul, Sri Sultan HB X Wacanakan Bangun Embung

"Tetangga di sini baik semua, bahkan yang tidak kenal, setelah peristiwa ini ramai dibicarakan, menyapa dan jadi mengenal saya," ucap dia.

Saat Kompas.com berbincang dengan Slamet, rombongan Kapolres Bantul AKBP Sahat M Hasibuan mendatangi rumanya. Tak lama, Kepala Dukuh Karet, Iswanto, ikut datang.

Baca halaman selanjutnya: Awal larangan warga non-Muslim tinggal

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X