Khofifah Bersama Seluruh Kepala Daerah di Jatim Teken Komitmen Berantas Korupsi

Kompas.com - 28/02/2019, 20:26 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Dok. Pemprov Jatim Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur  Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya bersama dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Jatim, serta seluruh elemen penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk bersama-sama memberantas korupsi secara terintegrasi.

Komitmen tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri 'Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jawa Timur', bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (28/2/2019).

Khofifah mengapresiasi Tim Korsup Pencegahan Korupsi KPK RI yang telah melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Jatim setiap triwulannya pada tahun 2018.

Menurut dia, aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini sistem pelaporannya melalui aplikasi monitoring center for prevention (MCP) korsupgah yang terdiri dari delapan sektor.

Baca juga: Khofifah Boyong Pengelola Limbah B3 yang Berpengalaman 26 Tahun di Bogor ke Jatim

Antara lain, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah.

"Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan terhadap korupsi," kata Khofifah.

Dari pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 di Provinsi Jatim, yang telah diverifikasi oleh KPK per tanggal 15 Januari 2019, kata Khofifah, secara rata-rata mendapat nilai 66 persen atau 8 persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yaitu sebesar 58 persen.

Pelaporan program pemberantasan korupsi itu dari 39 pemerintah daerah di Jatim, yang terdiri atas satu pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten/kota.

Nilai tertinggi pemerintah daerah di Jatim adalah sebesar 93 persen dan nilai terendah sebesar 39 persen.

Rincian pencapaian setiap sektor secara rata-rata tersebut, sambung Khofifah, terdiri dari pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 71 persen, barang dan jasa sebesar 61 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebesar 77 persen, dan kapabilitas APIP sebesar 64 persen.

Juga, manajemen ASN sebesar 65 persen, dana desa sebesar 71 persen, dan manajemen aset sebesar 80 persen.

“Sementara itu optimalisasi pendapatan daerah masih berada di angka terendah yakni 47 persen, jadi kami harapkan ada asistensi lebih detail dari tim korsupgah sehingga dari sisi pendapatan bisa lebih dioptimalkan ke depannya," ujar Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini mengusulkan agar ke depan anggota DPRD turut dilibatkan dalam mengawal anggaran dengan akuntabilitas.

Hal itu dinilai akan menjadi penguatan kembali integritas, komitmen, dan ikhtiar, dalam meningkatkan transparansi anggaran.

"Sekaligus ini bisa memaksimalkan apa yang kami lakukan, sehingga amanah yang diberikan bisa kami jalankan dengan baik," ucap Khofifah.

Baca juga: Beri Pesan Khusus, Pimpinan KPK Ajak Khofifah-Emil dan Syamsuar-Edy ke Rutan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penandatanganan komitmen ini dilakukan karena KPK merasa prihatin banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) atau penindakan terhadap kepala daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk Jawa Timur, pihaknya mencatat ada 13 kepala daerah yang terkena OTT KPK.

"Tahun 2018 kemarin KPK melakukan OTT. Kami melakukan 30 kali OTT dan 20 di antaranya melibatkan kepala daerah," ungkap Alexander.

Ia menambahkan, dalam membangun sistem pengawasan, yang harus diperkuat adalah komitmen pimpinan.

Bila hal ini dilakukan, maka pelaksanaan berjenjang hingga ke bawah lebih mudah.

"Kami (KPK) ingin menjadi sahabat, bukan lembaga yang ditakuti. Karena beda bila kita mengikuti aturan karena takut, bukan karena ingin ini bermanfaat bagi masyarakat," pungkas dia.

Daftar 14 kepala daerah di Jatim yang dijerat KPK berdasar data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW):

1. Wali Kota Pasuruan Setiyono

2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

3. Bupati Pamekasan Achmad Syafii

4. Wali Kota Blitar M Samanhudi

5. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

6. Bupati Jombang Nyono Suharli

7. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman

8. Bupati Bangkalan Fuad Amin

9. Bupati Situbondo Ismunarso

10. Wali Kota Madiun Bambang Irianto

11. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha

12. Wali Kota Malang Moch Anton

13. Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus

14. Bupati Malang Rendra Kresna.


Terkini Lainnya

Penasihat Hukum Sebut Surat Pengunduran Diri Bupati Mandailing Natal Tak Penuhi Syarat untuk Ditindaklanjuti

Penasihat Hukum Sebut Surat Pengunduran Diri Bupati Mandailing Natal Tak Penuhi Syarat untuk Ditindaklanjuti

Regional
200 Pasukan Brimob Polda Maluku Akan Dikirim ke Jakarta, Ada Apa?

200 Pasukan Brimob Polda Maluku Akan Dikirim ke Jakarta, Ada Apa?

Regional
Majelis Dzikir Hubbul Wathon Kecam Ledakan Bom Sri Lanka

Majelis Dzikir Hubbul Wathon Kecam Ledakan Bom Sri Lanka

Regional
Tangga yang Dilewati Yesus saat Menghadap Pilatus Kini Dibuka untuk Umum

Tangga yang Dilewati Yesus saat Menghadap Pilatus Kini Dibuka untuk Umum

Internasional
Untuk Pertama Kali, Seluruh SMP di Landak Kalbar Gelar UNBK

Untuk Pertama Kali, Seluruh SMP di Landak Kalbar Gelar UNBK

Nasional
Seorang Pemuda Tewas Dibacok Puluhan Orang Tidak Dikenal di Ciputat

Seorang Pemuda Tewas Dibacok Puluhan Orang Tidak Dikenal di Ciputat

Megapolitan
Bupati Mandailing Natal Ajukan Pengunduran Diri karena Kecewa Warganya Tak Pilih Jokowi

Bupati Mandailing Natal Ajukan Pengunduran Diri karena Kecewa Warganya Tak Pilih Jokowi

Regional
Meninggal, Bayi yang Dikubur Hidup-hidup oleh Ibunya di Purwakarta

Meninggal, Bayi yang Dikubur Hidup-hidup oleh Ibunya di Purwakarta

Regional
Sandiaga Mengaku Sudah Sehat, Lari Sore 5 Kilometer

Sandiaga Mengaku Sudah Sehat, Lari Sore 5 Kilometer

Nasional
Bupati Mandailing Natal Akui Mundur karena Kecewa Hasil Pemilu

Bupati Mandailing Natal Akui Mundur karena Kecewa Hasil Pemilu

Regional
Saat Tidur, Pemimpin Ku Klux Klan di AS Ditembak Mati Sang Istri

Saat Tidur, Pemimpin Ku Klux Klan di AS Ditembak Mati Sang Istri

Internasional
Pengebom Bunuh Diri Sri Lanka Ikut Antre Makanan Sebelum Beraksi

Pengebom Bunuh Diri Sri Lanka Ikut Antre Makanan Sebelum Beraksi

Internasional
3 TPS di Kota Kupang Diputuskan Gelar Pemungutan Suara Ulang

3 TPS di Kota Kupang Diputuskan Gelar Pemungutan Suara Ulang

Regional
Logistik Pemilu Telat Sampai, 30.962 DPT di Nias Selatan Gelar PSU

Logistik Pemilu Telat Sampai, 30.962 DPT di Nias Selatan Gelar PSU

Regional
Viral Video 4 Pemuda Tak Sadarkan Diri di Pinggir Jalan Setelah Minum Kopi, Ini Penjelasan Polisi

Viral Video 4 Pemuda Tak Sadarkan Diri di Pinggir Jalan Setelah Minum Kopi, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan

Close Ads X