Ribuan Tenaga Honorer K2 di Klaten Demo Tolak Penerimaan CPNS

Kompas.com - 25/09/2018, 12:57 WIB
Tenaga honorer K2 terdiri GTT, PTT dan non K2 menggelar aksi unjuk rasa di halaman Pemkab Klaten, Jawa Tengah, Selasa (25/9/2018). KOMPAS.com/Labib ZamaniTenaga honorer K2 terdiri GTT, PTT dan non K2 menggelar aksi unjuk rasa di halaman Pemkab Klaten, Jawa Tengah, Selasa (25/9/2018).

KLATEN, KOMPAS.com - Ribuan tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang telah mengabdi puluhan tahun di berbagai instansi di Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar unjuk rasa menolak pelaksanaan penerimaan CPNS di halaman Pemkab Klaten, Jawa Tengah, Selasa (25/9/2018).

Mereka menilai, penerimaan CPNS justru mencederai tenaga honorer K2.

Pasalnya, tenaga honorer K2 yang telah berjuang puluhan tahun mengabdi hingga sekarang belum diperhatikan serius oleh pemerintah.

Unjuk rasa dimulai dari Mesjid Raya Klaten, berjalan menyusuri Jalan Pemuda, dan berakhir di halaman Pemkab Klaten.

Sepanjang perjalanan, tenaga honorer K2 yang terdiri dari Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan pegawai non K2 turut membentangkan spanduk.

"Tolak PPPK, PNS Harga Mati", "Batalkan Pelaksanaan CPNS Umum, Utamakan K2 Diatas 35 Tahun ke Atas", dan "Tuntaskan Honorer K2". Itulah bunyi tulisan di spanduk yang mereka bentangkan selama di perjalanan menuju Pemkab Klaten.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak hanya itu, massa unjuk rasa juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya mengangkat tenaga honorer K2 menjadi PNS.

"Bapak Presiden tepati janjimu. Jadikan kami PNS," tulis tenaga honorer Klaten dalam poster yang mereka bawa.

Baca juga: Tenaga Honorer K2 di Luwu Timur Minta Penerimaan CPNS 2018 Ditunda

Tiba di Pemkab Klaten, massa diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Klaten Ronny Roekmito. Perwakilan tenaga honorer K2 dari 26 kecamatan melakukan audiensi bersama Sekda Klaten Jaka Sawaldi.

Perwakilan tenaga honorer K2 yang juga Ketua Forum Honorer K2 Klaten Hasanudin meminta agar pemerintah membatalkan penerimaan CPNS umum dan mengutamakan tenaga honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS.

Selain itu, mereka juga menolak keputusan pemerintah untuk menjadikannya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena, keputusan itu sangat tidak manusiawi karena batasan usia 35 tahun.

"Kami meminta tenaga honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS tanpa batas usia. Jumlah tenaga honorer K2 di Klaten ada 1.190 orang. Mereka telah mengabdi puluhan tahun tapi belum juga diangkat PNS," kata pria yang bertugas sebagai tenaga Tata Usaha (TU) di SMPN 1 Manisrenggo.

Sekda Klaten Jaka Sawaldi mengatakan, pembatalan pendaftaran penerimaan CPNS umum bukan kewenangan dari Pemkab.

Sebab, pendaftaran CPNS umum merupakan kebijakan pemerintah pusat.

"Kami pada prinsipnya akan memfasilitasi. Apa yang menjadi tuntutan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat," kata Jaka.

Terkait dengan tuntutan kesejahteraan, sambung Jaka, Pemkab telah mengalokasikan di tahun 2018, melalui anggaran perubahan, untuk peningkatan kesejahteraan tenaga honorer K2 sebesar Rp 3,6 juta per orang.

"Ini kami berikan hanya setahun sekali kepada tenaga honorer K2 untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X