Tenaga Honorer K2 di Luwu Timur Minta Penerimaan CPNS 2018 Ditunda

LUWU TIMUR, KOMPAS.com - Ratusan tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FKH2I) di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Selasa (25/9/2018) pagi menggelar unjuk rasa di kantor bupati.

Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah menunda penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini.

Ketua FKH2I Luwu Timur Muhammad Hukama meminta pemerintah pusat menunda pelaksanaan penerimaan CPNS umum sebelum tenaga honorer K2 terealisasikan secara keseluruhan tanpa batas usia dan tanpa tes.

Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Harusnya pemerintah memperhatikan nasib kami, para tenaga honorer K2 yang telah mengabdi untuk bangsa selama bertahun tahun,” kata Hukama.

Para tenaga honorer K2 juga mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden RI, untuk mengeluarkan regulasi atau landasan hukum bagi penerimaan honorer K2 secara keseluruhan.

"Di Luwu Timur masih terdapat 400 lebih tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi CPNS.  Oleh karena itu, kami akan berjuang terus agar nasib teman-teman dapat menjadi perhatian pemerintah," ucapnya. 

Baca juga: Tuntut Jadi PNS, Ratusan Honorer Kategori 2 di Poso Berunjuk Rasa

Bupati Luwu Timur Thorig Husler yang menerima pengunjuk rasa berjanji akan meneruskan tuntutan para tenaga honorer K2 ke pemerintah pusat

”Saya perintahkan kepada dinas atau badan terkait agar mencatat semua tuntutan para honorer K2 untuk diperjuangkan di pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurut Husler, tingkat kesejahteraan para honorer, utamanya K2 masih terbilang rendah. Ia mengaku akan memperbaiki kesejahteraan tenaga honorer K2 di tahun 2019.

“Honorer memang menjadi salah satu fokus pemerintah Luwu Timur. Untuk itu, tahun 2019 mendatang, guru honorer yang selama ini menerima upah Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan tidak boleh terjadi lagi. Kami sudah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 22 Miliar tahun depan. Jadi, guru nantinya akan menerima upah Rp 1 juta lebih,” jelasnya.