Kompas.com - 25/09/2018, 12:19 WIB
Honorer K2 Luwu Timur berunjuk rasa di kantor bupati meminta pemerintah menunda penerimaan CPNS 2018 KOMPAS.com/AMRAN AMIR Honorer K2 Luwu Timur berunjuk rasa di kantor bupati meminta pemerintah menunda penerimaan CPNS 2018

LUWU TIMUR, KOMPAS.com - Ratusan tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FKH2I) di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Selasa (25/9/2018) pagi menggelar unjuk rasa di kantor bupati.

Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah menunda penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini.

Ketua FKH2I Luwu Timur Muhammad Hukama meminta pemerintah pusat menunda pelaksanaan penerimaan CPNS umum sebelum tenaga honorer K2 terealisasikan secara keseluruhan tanpa batas usia dan tanpa tes.

Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Harusnya pemerintah memperhatikan nasib kami, para tenaga honorer K2 yang telah mengabdi untuk bangsa selama bertahun tahun,” kata Hukama.

Para tenaga honorer K2 juga mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden RI, untuk mengeluarkan regulasi atau landasan hukum bagi penerimaan honorer K2 secara keseluruhan.

"Di Luwu Timur masih terdapat 400 lebih tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi CPNS.  Oleh karena itu, kami akan berjuang terus agar nasib teman-teman dapat menjadi perhatian pemerintah," ucapnya. 

Baca juga: Tuntut Jadi PNS, Ratusan Honorer Kategori 2 di Poso Berunjuk Rasa

Bupati Luwu Timur Thorig Husler yang menerima pengunjuk rasa berjanji akan meneruskan tuntutan para tenaga honorer K2 ke pemerintah pusat

”Saya perintahkan kepada dinas atau badan terkait agar mencatat semua tuntutan para honorer K2 untuk diperjuangkan di pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurut Husler, tingkat kesejahteraan para honorer, utamanya K2 masih terbilang rendah. Ia mengaku akan memperbaiki kesejahteraan tenaga honorer K2 di tahun 2019.

“Honorer memang menjadi salah satu fokus pemerintah Luwu Timur. Untuk itu, tahun 2019 mendatang, guru honorer yang selama ini menerima upah Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan tidak boleh terjadi lagi. Kami sudah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 22 Miliar tahun depan. Jadi, guru nantinya akan menerima upah Rp 1 juta lebih,” jelasnya.

Kompas TV Seorang guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap polisi karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Regional
Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: 'Cash Ojo Nyicil'

Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: "Cash Ojo Nyicil"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X