Pilih Calon Wakil Wali Kota Malang Tak Sesuai Mekanisme, PKB Digugat

Kompas.com - 24/01/2018, 15:37 WIB
Ketua DPC Peradi Malang Raya, Gunadi Handoko dan Hadi Prajoko bersama sejumlah pengacara saat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Malang, Rabu (24/1/2018). Gugatan itu terkait dengan seleksi calon wakil Wali Kota Malang oleh PKB. KOMPAS.com / Andi HartikKetua DPC Peradi Malang Raya, Gunadi Handoko dan Hadi Prajoko bersama sejumlah pengacara saat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Malang, Rabu (24/1/2018). Gugatan itu terkait dengan seleksi calon wakil Wali Kota Malang oleh PKB.
|
EditorReni Susanti

MALANG, KOMPAS.com - Sejumlah pengacara menggugat Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) ke Pengadilan Negeri Kota Malang, Rabu (24/1/2018). Gugatan terkait proses penjaringan calon dalam menghadapi Pilkada Kota Malang.

Ketua DPC Peradi Malang Raya, Gunadi Handoko mengatakan, sejumlah pihak di dalam PKB telah melakukan perbuatan melawan hukum saat menetapkan calon wakil wali kota Malang untuk mendapingi M Anton yang sudah ditetapkan sebagai calon wali kota Malang dari PKB.

"Inti gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Yang mana pihak dari PKB mengundang kita dalam pertemuan tanggal 23 Desember. Dalam pertemuan itu, Abah Anton menjanjikan bahwa wakil yang dipilih adalah kandidat yang mendaftar melalui PKB dan mengikuti mekanisme dan proses," katanya.

Sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan PKB, bakal calon wakil wali kota harus mendaftar di DPC PKB Kota Malang. Setelah itu, pendaftar diwajibkan membayar uang sebesar Rp 25 juta.


(Baca juga : Angel Lelga Disebut Siap Maju di Pilkada Malang, Cristian Gonzales? )

Setelah itu, pendaftar diharuskan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPC PKB Kota Malang dan DPP PKB di Jakarta. Kemudian, nama-nama yang sudah melalui proses itu dilakukan survei.

Ketika itu, ada lima nama yang mendaftar. Yakni Gunadi Handoko, Isnaini, Siswo Waroso, Hadi Prajoko dan Gufron Marzuki.

Namun, saat penetapan pasangan calon yang akan diusung, PKB memunculkan nama lain, yaitu Syamsul Mahmud. Syamsul kemudian mendaftarkan diri ke KPU Kota Malang sebagai calon wakil wali kota Malang mendampingi M Anton.

Atas dasar itu, Gunadi, selaku pihak yang telah memenuhi proses penjaringan menggugat munculnya nama Syamsul Mahmud. Sebab, Syamsul tidak mengikuti proses penjaringan sedari awal.

"Mekanismenya, para kandidat mendaftar di PKB Malang, membayar Rp 25 juta. Saya membuat visi misi, saya mengikuti uji dan kepatutan di Malang, mengikuti uji kepatutan di Jakarta. Kemudian dilakukan survei," ungkapnya.

(Baca juga : Nasdem Gagal Usung Pasangan Menawan di Pilkada Kota Malang )

"Namun yang terjadi pihak PKB menunjuk Syamsul. Atas dasar apa. Ini yang kami merasa dizalimi. Padahal kami sudah sangat serius mempersiapkan ini," tegasnya.

Total, ada empat pihak yang menjadi tergugat dan empat pihak yang turut tergugat. Yakni DPC PKB Kota Malang, Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB, DPP PKB dan Desk Pilkada PKB.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X