Kompas.com - 24/01/2018, 15:37 WIB
Ketua DPC Peradi Malang Raya, Gunadi Handoko dan Hadi Prajoko bersama sejumlah pengacara saat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Malang, Rabu (24/1/2018). Gugatan itu terkait dengan seleksi calon wakil Wali Kota Malang oleh PKB. KOMPAS.com / Andi HartikKetua DPC Peradi Malang Raya, Gunadi Handoko dan Hadi Prajoko bersama sejumlah pengacara saat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Malang, Rabu (24/1/2018). Gugatan itu terkait dengan seleksi calon wakil Wali Kota Malang oleh PKB.
|
EditorReni Susanti

MALANG, KOMPAS.com - Sejumlah pengacara menggugat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Pengadilan Negeri Kota Malang, Rabu (24/1/2018). Gugatan terkait proses penjaringan calon dalam menghadapi Pilkada Kota Malang.

Ketua DPC Peradi Malang Raya, Gunadi Handoko mengatakan, sejumlah pihak di dalam PKB telah melakukan perbuatan melawan hukum saat menetapkan calon wakil wali kota Malang untuk mendapingi M Anton yang sudah ditetapkan sebagai calon wali kota Malang dari PKB.

"Inti gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Yang mana pihak dari PKB mengundang kita dalam pertemuan tanggal 23 Desember. Dalam pertemuan itu, Abah Anton menjanjikan bahwa wakil yang dipilih adalah kandidat yang mendaftar melalui PKB dan mengikuti mekanisme dan proses," katanya.

Sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan PKB, bakal calon wakil wali kota harus mendaftar di DPC PKB Kota Malang. Setelah itu, pendaftar diwajibkan membayar uang sebesar Rp 25 juta.

(Baca juga : Angel Lelga Disebut Siap Maju di Pilkada Malang, Cristian Gonzales? )

Setelah itu, pendaftar diharuskan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPC PKB Kota Malang dan DPP PKB di Jakarta. Kemudian, nama-nama yang sudah melalui proses itu dilakukan survei.

Ketika itu, ada lima nama yang mendaftar. Yakni Gunadi Handoko, Isnaini, Siswo Waroso, Hadi Prajoko dan Gufron Marzuki.

Namun, saat penetapan pasangan calon yang akan diusung, PKB memunculkan nama lain, yaitu Syamsul Mahmud. Syamsul kemudian mendaftarkan diri ke KPU Kota Malang sebagai calon wakil wali kota Malang mendampingi M Anton.

Atas dasar itu, Gunadi, selaku pihak yang telah memenuhi proses penjaringan menggugat munculnya nama Syamsul Mahmud. Sebab, Syamsul tidak mengikuti proses penjaringan sedari awal.

"Mekanismenya, para kandidat mendaftar di PKB Malang, membayar Rp 25 juta. Saya membuat visi misi, saya mengikuti uji dan kepatutan di Malang, mengikuti uji kepatutan di Jakarta. Kemudian dilakukan survei," ungkapnya.

(Baca juga : Nasdem Gagal Usung Pasangan Menawan di Pilkada Kota Malang )

"Namun yang terjadi pihak PKB menunjuk Syamsul. Atas dasar apa. Ini yang kami merasa dizalimi. Padahal kami sudah sangat serius mempersiapkan ini," tegasnya.

Total, ada empat pihak yang menjadi tergugat dan empat pihak yang turut tergugat. Yakni DPC PKB Kota Malang, Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB, DPP PKB dan Desk Pilkada PKB.

Sementara pihak yang turut menjadi tergugat adalah M Anton selaku Ketua DPC PKB Kota Malang, calon Wali Kota Malang, Syamsul Mahmud selaku calon wakil Wali Kota Malang yang diusung PKB, KPU Kota Malang dan DPW PKB.

Selain menggugat ke pengadilan, Gunadi bersama 36 pengacara lainnya meminta KPU Kota Malang untuk menangguhkan penetapan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung PKB, yaitu M Anton-Syamsul Mahmud.

Hadi Prajoko, perserta penjaringan lainnya juga melakukan hal yang sama. Ia melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Malang. Tergugatnya adalah pihak yang sama dengan kasus yang sama.

Hadi mengatakan, pihaknya sudah mengikuti segala mekanisme yang ditetapkan. Termasuk membayar uang senilai Rp 25 juta. Namun, PKB memilih calon wakil wali kota yang tidak mengikuti mekanisme.

"Saya sudah membayar biaya pendaftaran Rp 25 juta," katanya.

Tidak hanya itu, ada sejumlah oknum di dalam PKB yang turut meminta uang kepadanya terkait penjaringan itu.

"Iya, tapi mahar-mahar itu semua tidak bisa kita beberkan dalam waktu dekat ini," jelasnya.

Ketua DPC PKB Kota Malang yang juga calon Wali Kota Malang petahana, M Anton akan menyerahkan kasus gugatan itu kepada kuasa hukumnya.

"Sebagai warga negara pun menghormati tentang hukum. Dan kami pasrahkan kepada tim hukum saya kalau dia memang melakukan gugatan hukum," pungkasnya.

Kompas TV Kapolri menegaskan agar Polri fokus merebut kepercayaan masyarakat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.