Terkena PHK, Puluhan Karyawan Perusahaan Batu Bara PT DTR Tuntut Hak Pesangon Sampai Uang Lembur

NUNUKAN, KOMPAS.com – Puluhan karyawan perusahaan tambang batu bara PT Duta Tambang Rekayasa (DTR) melakukan demo, menuntut transparansi pembayaran upah, pesangon dan uang lembur pasca pengumuman penutupan perusahaan.

Lahan batu bara di areal tambang dikatakan telah habis sehingga mengharuskan perusahaan mengambil langkah untuk mulai memberhentikan, atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para karyawan.

Melalui Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), para karyawan juga meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan, melalui Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi mediasi kedua belah pihak.

‘’Para karyawan meminta agar dapat diberikan hak pesangon. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Mereka berpendapat bahwa saat menandatangi kontrak kerja, aturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga, jika dilakukan PHK, mereka meminta untuk diberikan hak pesangon sesuai Undang-undang tersebut,’’ujar Ketua SBSI Nunukan, Iswan, Jumat (2/6/2023).

Baca juga: 54 Perusahaan Tambang di Jawa Barat Terancam Tutup, Buruh Dibayangi Gelombang PHK Massal

Selain itu, sejumlah tuntutan yang disuarakan adalah menuntut perusahaan agar membayarkan uang pisah yang termasuk dalam pesangon.

Menuntut agar perusahaan menghitung kembali sisa hak lembur mereka, berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selain itu, mereka juga menuntut agar perusahaan memberikan kompensasi bagi karyawan harian lepas, apalagi di antara mereka terdapat karyawan yang sudah bekerja selama tiga tahun di PT DTR.

Tuntutan berikutnya, karyawan meminta kontrak kerja yang belum diberikan sampai saat ini, dan juga mempertanyakan dasar aturan yang digunakan PT DTR, mengingat Peraturan Perusahaan sudah habis masa berlakunya.

‘’Dan untuk karyawan bernama Ladoleng, kami menuntut agar diberikan hak PHK pensiun. Bukan PHK karena perusahaan tutup,’’kata Iswan.

Tanggapan PT DTR

Kepala Teknik Tambang PT DTR Antonius Suwarno menjelaskan, cadangan batu bara di IUP OP PT DTR akan habis ditambang di semester 1 tahun 2023.

Hal ini sesuai dengan RKAB dari ESDM.

Dengan demikian, operasional tambang pun dihentikan secara bertahap mulai Mei 2023 dan berakhir Juni 2023.

Dengan alasan tersebut, PT DTR telah mengatur juga proses pengakhiran hubungan kerja dan pemulangan karyawan keluar area tambang, baik itu karyawan tetap (PKWT) ataupun karyawan kontrak (PKWTT), sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku.