Pemkab Ende Targetkan Angka Stunting Turun 3 Persen Jadi 5,9 Persen pada 2023

ENDE, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan angka prevalensi stunting di wilayah itu turun menjadi 5,9 persen pada 2023.

Wakil Bupati Ende Erikos Emanuel Rede menyebutkan, saat ini angka prevalensi stunting mencapai 8,9 persen, mengalami penurunan dari sebelumnya 14,3 persen.

"Targetnya tahun 2023 turun ke angka 5,9 persen dan di tahun 2024 zero stunting," ujar pria yang kerap disapa Erik ini dalam keterangannya, Jumat (18/11/2022).

Baca juga: 6 Desa di Lembata Akan Jadi Rujukan Studi Banding Penanganan Masalah Stunting

Erik mengatakan, salah satu upaya untuk mencapai target dengan membentuk Desa dan Kelurahan Siaga yang rencananya mulai dilaksanakan tahun depan.

Program ini, jelasnya, menjadi model kolaborasi untuk menggerakkan seluruh elemen agar melakukan pencegahan secara bersama.

"Kita akan bentuk Desa dan Kelurahan Siaga tahun 2023. Ini menjadi model dan kerja kolaboratif mengatasi masalah stunting di Kabupaten Ende,’ ujarnya.

Erik juga mengeklaim bahwa dengan program tersebut nantinya bisa mengurangi masalah kematian ibu anak yang masih tinggi di Ende.

"Dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi ke desa dan kelurahan terkait rencana ini," katanya.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang menyebabkan anak lebih pendek dari teman-teman sebayanya.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau sekitar 5,33 juta balita.

Baca juga: 3.174 Kasus Stunting di Sikka, Pemkab: Banyak Anak Stunting dari Keluarga Mampu

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru menerangkan, angka prevalensi stunting di NTT pada tahun 2022 17,71 persen atau sekitar 7000 lebih anak menderita stunting.

Oleh sebab itu, semua elemen atau pihak serta masyarakat di daerah ini bergerak dan bersinergi untuk mengatasi persoalan tersebut. Sehingga angka stunting bisa turun ke satu digit di tahun 2023.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tetapi membutuhkan peran serta dari semua pihak termasuk masyarakat," katanya.