Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana DPA Dihidupkan Kembali, Mahfud MD Sebut Berlebihan

Kompas.com - 22/05/2024, 22:33 WIB
Wijaya Kusuma,
Dita Angga Rusiana

Tim Redaksi

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD buka suara soal wacana menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang nantinya diketuai Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu menyebut banyak pihak yang sedang berpikir soal posisi Presiden Jokowi setelah masa jabatannya habis. 

"Silahkan saja, sekarang ini kan memang lagi banyak orang berpikir bagaimana memposisikan Pak Jokowi sesudah serah terima jabatan," ujar Mahfud MD usai menjadi pembicara kunci peluncuran Pusat Studi Agama & Demokrasi Universitas Islam Indonesia (UII), Rabu (22/05/2024).

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Mahfud menilai tidak masalah jika Presiden Jokowi masuk dalam Wantimpres. Namun, jika DPA akan dihidupkan kembali, Mahfud menilai itu terlalu berlebihan.

"Silakan saja kalau mau ke sana, mau ke Watimpres. Tapi kalau menghidupkan lagi Dewan Pertimbangan Agung menurut saya terlalu berlebihan, hanya untuk satu orang lalu dibentuk lembaga negara sendiri yang sudah dianggap tidak tepat lalu dihidupkan lagi. Tapi silakan, politik masih masih akan terus berproses," tuturnya. 

Pakar Hukum Tata Negara ini menyampaikan muncul macam-macam isu penempatan Presiden Jokowi. Salah satunya ada usul agar Presiden Jokowi memimpin Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 

Kemudian yang terakhir, ada yang mengusulkan Presiden Jokowi menjadi ketua DPA.

"Ya silakan saja dibicarakan, bahwa Pak Jokowi mungkin masih diperlukan di politik, silakan. Tetapi bentuknya seperti apa, lansung atau tidak langsung, dan apakah memang harus formal begitu atau tidak, itu terus saja didiskusikan," ucapnya.

Mahfud MD mengungkapkan struktur ketatanegaraan yang ada sekarang ini sudah cukup. Saat ini juga sudah ada Watimpres.

"Kalau saya sih struktur ketatanegaraan yang ada sekarang sudah cukup, ada Wantimpres," ungkapnya.

Dahulu memang ada Dewan Pertimbangan Agung. Namun kemudian DPA dihapus. 

"Dulu ada Dewan Pertimbangan Agung itu dihapus, dianggap tidak bagus. Sehingga di dalam reformasi itu dihapus, diganti DPD kalau nggak salah, lembaga setara. DPA itu dulu dianggap ya adanya seperti tidak adanya," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gunung Gandang Dewata, Puncak Tertinggi di Sulawesi Barat

Gunung Gandang Dewata, Puncak Tertinggi di Sulawesi Barat

Regional
Dampak Cuaca Buruk, Petambak Udang di Kebumen Panen Lebih Awal

Dampak Cuaca Buruk, Petambak Udang di Kebumen Panen Lebih Awal

Regional
Terungkap Motif Pria Bacok Pacar Anaknya hingga Tewas, Sakit Hati Putrinya Dilecehkan

Terungkap Motif Pria Bacok Pacar Anaknya hingga Tewas, Sakit Hati Putrinya Dilecehkan

Regional
Malam Ini Gunung Lewotobi Laki-laki Meletus Lagi, Semburkan Abu Tebal 900 Meter

Malam Ini Gunung Lewotobi Laki-laki Meletus Lagi, Semburkan Abu Tebal 900 Meter

Regional
Sejarah Kabupaten Semarang

Sejarah Kabupaten Semarang

Regional
Sudah Berkeluarga, Oknum Guru di Bengkulu Tega Cabuli Siswinya Sendiri

Sudah Berkeluarga, Oknum Guru di Bengkulu Tega Cabuli Siswinya Sendiri

Regional
Lewat Inovasi Penanganan Stunting, Pemkot Semarang Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari PBB

Lewat Inovasi Penanganan Stunting, Pemkot Semarang Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari PBB

Kilas Daerah
6 Venue Event Populer di Kota Tangerang, Cocok untuk Segala Acara

6 Venue Event Populer di Kota Tangerang, Cocok untuk Segala Acara

Regional
Bayi Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan di Depan Kapel Ende

Bayi Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan di Depan Kapel Ende

Regional
Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Diperpanjang

Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Diperpanjang

Regional
Ramai soal Judi Online, Kapolda Jateng: Apabila Ada Jajaran yang Terlibat Saya Copot

Ramai soal Judi Online, Kapolda Jateng: Apabila Ada Jajaran yang Terlibat Saya Copot

Regional
Polisi Buru Pria Penghuni Kontrakan Tempat Terapis Ditemukan Tewas Dilakban dan Diikat

Polisi Buru Pria Penghuni Kontrakan Tempat Terapis Ditemukan Tewas Dilakban dan Diikat

Regional
Ribuan Aduan Masuk ke Posko PPDB Jateng, Apa yang Menjadi Keluhan?

Ribuan Aduan Masuk ke Posko PPDB Jateng, Apa yang Menjadi Keluhan?

Regional
Aksi Istri Gunduli Diduga Pelakor di OKI Sumsel, Dilaporkan Korban ke Polisi

Aksi Istri Gunduli Diduga Pelakor di OKI Sumsel, Dilaporkan Korban ke Polisi

Regional
Kaesang Beri Surat Tugas ke Sekar Tandjung untuk Maju ke Pilkada Solo

Kaesang Beri Surat Tugas ke Sekar Tandjung untuk Maju ke Pilkada Solo

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com