SEMARANG, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said berencana mencabut kebijakan lima hari sekolah, jika ia dipercaya dipilih menjadi gubernur Jateng. Menurut dia, mewajibkan sekolah 5 hari merupakan kebijakan yang tidak tepat.
"Menurut saya wajib 5 hari sekolah itu salah, itu sama artinya menubrukkan kelompok elemen masyarakat dan itu harus dicabut," ujar Sudirman seusai silaturrahim dengan jajaran PWNU Jateng di Semarang, Senin (16/4/2018).
Sudirman mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah semestinya mampu memfasilitasi sistem pendidikan yang ada di masyarakat. Di Jawa Tengah, pendidikan agama dan keagamaan dinilai telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat di daerah.
Ia meyakini bahwa sekolah sore, pendidikan informal madrasah diniyah harus tetap hidup, karena itu merupakan bagian dari pembentukan pendidikan karakter.
"Kami tidak ingin tubrukan keduanya. Kami menjamin sekolah sore, madin, pendidikan informal yang menjadi pendidikan karakter harus tetap hidup," tambahnya.
(Baca juga : Beda Sikap Sudirman Said dan Ganjar Pranowo soal Kartu Tani... )
Pemerintah, sambung dia, harus memberi ruang sekolah informal itu. Apalagi pendidikan karakter dibutuhkan di era kekinian.
"Zaman sekarang harus memperhatikan masalah pendidikan agama," tambahnya.
Selain itu, keberadaan lembaga pendidikan juga harus diberi perhatian lebih, terutama sekolah swasta. Para pelajar dapat diikutkan dalam program jaminan pendidikan.
"Nanti harus difasilitasi. Sekolah negeri kan pembinaannya oleh Kemenag, tapi selain itu (swasta) harus dipikirkan. Membina madrasah swasta itu perlu," tambahnya.
"Jatim itu contoh baik, DKI juga baik. Kartu Jakarta Pintar juga sudah cover guru swasta juga, termasuk guru madin," ungkapnya.
(Baca juga : Solusi Macet, Sudirman Said Usulkan Kereta, Ganjar Andalkan Jalan Tol )
Ketua PWNU Jawa Tengah Abu Hafsin ingin agar pemerintah tidak mematikan Madrasah Diniyah dengan kebijakan 5 hari sekolah. Ia ingin siapapun gubernurnya dapat mencabut kebijakan itu.
"Harapan kami gubernur bisa mendukung keinginan NU. Dulu kami ingin mengubah 5 hari sekolah. Kami adakan posko pengaduan dan aksi," ucap Abu.
Jika sekolah ingin menerapkan kebijakan 5 hari sekolah harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, apalagi imbauan. "Tidak ada paksaan, tidak ada imbauan," tambahnya.
Soal sekolah lima hari, Ganjar Pranowo sempat menilai bahwa kebijakan itu belum efektif. Hal itu sesuai pengalaman Pemprov Jateng membuat kebijakan serupa pada 2016 lalu.
Pemberlakuan sekolah lima hari di Jateng belum banyak diikuti daerah, dan mereka belum siap. Transportasi bagi anak juga belum memadai untuk mendukung program sekolah lima hari.
"Sekolah lima hari kami sudah berpengalaman. Saya sudah dibully duluan ketika itu, transportasinya belum siap," kata Ganjar di Kantor Dinas Pendidikan Jateng, Rabu (14/6/2017).
Sekolah lima hari dengan 8 jam pelajaran dinilai lebih cocok di wilayah perkotaan ketimbang kabupaten. Infrastruktur kota lebih siap dibanding desa.
"Di kota, kebiasaannya lebih siap, desa tidak. Kalau mau dilaksanakan, saya kira bisa, tapi secara gradual," pungkasnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
