Sejumlah Warga di Semarang Enggan Didata untuk Pilkada, Ini Penyebabnya

SEMARANG, KOMPAS.com - Sejumlah warga Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), enggan didata oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pilkada 2024.

Plt Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini mengatakan, terdapat masyarakat yang menolak untuk dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) karena takut data pribadinya disalahgunakan.

"Alasannya, data pribadinya tidak mau ditempel, seperti nama. Karena takut disalahgunakan oleh penipu," jelas Zaini kepada Kompas.com, Rabu (3/7/2024).

Selain itu juga ada sejumlah warga yang enggan berinteraksi dengan Pantarlih dengan alasan tertentu.

Baca juga: Serba-serbi Coklit di Perbatasan, Jadi Momen Liburan hingga Ada Remaja Minta Didata

"Mungkin pemahaman Pantarlih itu petugas yang resmi itu kurang," ujar dia.

Dia menjelaskan, data pribadi seperti nama seharusnya tidak dipersoalkan oleh masyarakat saat dilakukan pendataan oleh Pantarlih.

"Di kelurahan pun akan kami tempel. Tapi kalau NIK, NKK itu data pribadi," paparnya.

Coklit telah dilakukan sejak 24 Juni 2024 hingga 24 Juli 2024. Pihaknya menargetkan coklit bisa selesai dalam waktu tiga pekan.

"Kami ada laporan mingguan, harapan kami dalam jangka waktu empat pekan itu sudah kita selesaikan di tiga minggu pertama, sehingga minggu terakhir tinggal laporan, perbaikan dan lain-lain," terangnya.

Fungsi Coklit menurutnya, untuk mencari pemilih yang belum terdaftar dan nantinya akan didata dan didaftar. Kemudian bagi yang sudah terdaftar tetapi meninggal atau pindah, akan masuk dalam TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

"Cuma update datanya belum masuk di KPU," ucap Zaini.