Polemik Kongres Majelis Mujahidin di Asrama Haji Donohudan Boyolali Ditolak: Diduga Terlibat Jaringan Terorisme, Izin Dicabut

SOLO, KOMPAS.com - Penyelenggaraan Kongres Majelis Mujahidin Indonesia di Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (Jateng), mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Rencananya, Kongres Majelis Mujahidin akan berlangsung pada Sabtu-Minggu (19-20/8/2023).

Akan tetapi sebelum pelaksanaannya, sudah ada sejumlah penolakan kegiatan tersebut dari Organisasi Masyarakat (Ormas).

Baca juga: Penolakan Proyek Strategis Nasional Berujung Warga Air Bangis Diusir dari Kantor Gubernur Sumbar

Seperti halnya, Gerakan Pemuda atau GP Ansor Boyolali. Penolakan itu tertuang dalam surat pernyataan sikap Nomor: 036/PC-X-13/SR-1/VIII/2023.

GP Ansor Boyolali dalam suratnya, mengungkap sejarah MMI didirikan Abu Bakar Ba'syir yang kemudian pernah melakukan penyerangan saat peluncuran buku pada Mei 2012.

Majelis Mujahidin juga diduga mempunyai koneksi dengan kelompok Al-Nisrah di Suriah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda.

Mereka berpendapat, hingga kini, Majelis Mujahidin Indonesia termasuk golongan yang bersikeras menegakkan hukum syariat di negara Indonesia, meskipun sudah ada ideologi Pancasila.

"Dengan adanya surat pernyataan sikap ini, kami mendorong agar pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memberikan izin atas rencana kegiatan tersebut," dalam surat yang ditandatangani Ketua GP Ansor Boyolali, Achmad Kurniawan dan Sekretaris Naimus Shohif, yang diterima pada Jumat (18/8/2023).

Penolakan juga dilaksanakan sebelumnya, dari Aliansi Nasionalis Boyolali dengan menggelar aksi unjuk rasa di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Selasa (15/8/2023) siang.

Baca juga: Duduk Perkara Ibu-ibu Terobos Paspampres Sampaikan Penolakan Tambang di Bengkulu

Mereka juga menuntut hal yang sama, menolak Asrama Haji Donohudan, dipakai untuk kongres Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Koordinator aksi, Darto, menjelaskan alasan penolakan, tak ingin Asrama Haji Donohudan digunakan Majelis Mujahidin.

Sebab, dalam sejarahnya, Majelis Mujahidin dulunya bernama Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan didirikan serta dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir.

"Semua orang mengetahui siapa Abu Bakar Baasyir, tokoh pendiri Jamaah Islamiyah (JI) dan MMI yang terlibat dalam jaringan teroris internasional," tegasnya.

Selain itu, Darto mengatakan MMI didirikan karena adanya ghirah untuk mendirikan Daulah Islamiyah atau negara Islam. Yang menerapkan syariah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) telah mencabut rekomendasi atau izin penyelenggaraan kegiatan Kongres Majelis Mujahidin, tersebut.

Baca juga: Sejarah Miss Universe, Berawal dari Penolakan Pakai Baju Renang