Polemik Kongres Majelis Mujahidin di Asrama Haji Donohudan Boyolali Ditolak: Diduga Terlibat Jaringan Terorisme, Izin Dicabut

Selama tidak diberikan solusi yang melegakan semua pihak dan tidak diskriminatif yang mencederai Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila karena dalam waktu yang sangat mendesak (injury time).

"Dengan kesewenang-wenangan Kemenag RI dan Polres Boyolali mencabut rekomendasi yang sudah diberikan kepada panitia hanya karena tekanan dari segelintir orang yang masih menyisakan kebencian, permusuhan dan kurang bersahabat dengan ormas Islam," ujarnya.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan jika Indonesia adalah negara Demokrasi Pancasila, di tengah bangsa Indonesia sedang merayakan dan mengenang HUT RI ke-78, seharusnya masyarakat bergembira tapi malah disakiti karena adanya provokasi dari oknum tertentu.

Baca juga: Penolakan Warnai Pengesahan UU Kesehatan: Minta Jokowi Terbitkan Perppu, dan Nakes Berencana Mogok Kerja

Hal ini dinilai, zalim dan penindasan terhadap ormas, karena rekomendasi dicabut pada hari-hari terakhir jelang pelaksanaan Kongres.

"Mengapa Majelis Mujahidin tidak dipanggil dulu, adakan dialog dan penjelasan ?, Tanya dalam surat pernyataan.

Kemudian dalam poin ketujuh, Majelis Mujahidin menantang GP Ansor, Aliansi Nasionalis Boyolali serta anak bangsa yang tidak sepakat dengan Majelis Mujahidin untuk berdebat publik secara ilmiah dan konstitusional tentang Pancasila, sebagai pertanggungjawaban dan pembuktian siapa Pancasilais sejati dan siapa yang Pancasilais Munafiq yang menggunakan Pancasila mencederai pihak lain.

Poin kedelapan, jika pihak Kemenag RI dan Kapolres Boyolali tidak memenuhi hak-hak konstitusional Majelis Mujahidin sebagai warga negara, sehingga merugikan Majelis Mujahidin secara moril dan materiel dengan menghalangi pemakaian aset publik untuk kepentingan masyarakat, maka Majelis Mujahidin akan melakukan langkah hukum baik perdata maupun pidana.

"Majelis Mujahidin menyerukan marilah kita bersatu menyatukan potensi membangun negeri. Bendera negara Indonesia adalah Merah Putih bukan merah bukan putih dan bukan hijau. Merdeka," bunyi poin terakhir pernyataan sikap tersebut.