Distribusi Sembako Sulit akibat Jalan Rusak, Harga Beras 25 Kg di Perbatasan Indonesia-Malaysia Tembus Rp 800.000

SAMARINDA, KOMPAS.com – Harga beras satu karung ukuran 25 kilogram di dua kecamatan, di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim) bisa tembus Rp 800.000. Dua kecamatan yang dimaksud yakni Long Pahangai dan Long Apari.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Yohanes Avun saat dihubungi Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Avun mengatakan, mahalnya harga beras karena sulitnya akses untuk distribusi bahan pokok ke wilayah yang berbatasan dengan Malaysia tersebut. Jarak dari Long Apari dengan perbatasan Indonesia-Malaysia, sekitar 75 kilometer melewati hutan.

“Masyarakat biasanya ambil sembako di Long Bagun (Ibu Kota Mahulu) dengan harga normal Rp 300.000. Tapi bawa ke sana yang sulit, berhari-hari saat musim hujan, jalan rusak parah itu yang bikin kelangkaan sembako, harga naik Rp 800.000,” ungkap dia kepada Kompas.com.

Baca juga: Akses 2 Kecamatan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Rusak Parah, Ada Sopir yang Tidur di Jalan 4 Malam

Kadang sopir yang membawa bahan pokok tersebut terpaksa menginap di jalanan selama berhari-hari karena sulitnya menembus lumpur-lumpur tebal saat jalanan diguyur hujan. Biasanya para sopir pengangkut sembako, membawa perlengkapan masak seperti kompor dan panci karena harus tidur di jalan.

“Ada mobil yang muat (sembako) kebanyakan enggak bisa tembus. Turunkan sebagian simpan di jalanan situ. Lalu antar sebagian dulu, baru pulang ambil lagi. Sangat sengasara kami di perbatasan ini,” tambah dia.

Avun menjelaskan, untuk menuju ke dua kecamatan itu bisa melalui jalur sungai dan darat. Namun, keduanya sama-sama tidak aman.

Melewati sungai, masyarakat dihadapkan pada ancaman keselamatan karena derasnya arus sungai. Belum lagi, kata dia, saat musim kemarau air sungai yang dilintasi  surut. 

Kemudian, kendala melintasi jalur darat saat musim hujan adalah lumpur tebal dan licin. Kondisi ini membuat kendaraan hanya bergerak di tempat.

Dia mengatakan sepanjang jalur itu memang belum terbentuk sebagai jalan, karena akses itu dibuka oleh perusahaan kayu untuk distribusi. Sehingga, ada perbukitan yang belum terpotong dan lainnya.

Bukan hanya itu, sepanjang jalur darat itu, para sopir juga melintasi beberapa anak sungai tanpa jembatan.

Baca juga: Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Terendam Banjir, 3 Sekolah di Nunukan Diliburkan

“Kalau musim kering agak mending. Tapi kalau musim hujan, air sungai naik, terpaksa mobil tunggu 2-3 jam air sungai surut dulu baru bisa melintas,” kata dia.

Bukan hanya sembako, masyarakat juga terkendala layanan kesehatan fasilitas yang tak memadai.

“Kalau ada (warga) yang sakit ya tidur saja (di rumah). Memang ada pesawat subsidi. Itu pun jarang. Hanya tiga kali seminggu. Kalau sakit ya tunggu saja. Enggak bisa dirujuk kemana-mana, kalau kondisi jalannya parah begitu,” terang dia.

Avun mengakui Pemkab Mahulu, tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan keuangan daerah. Membangun konstruksi jalan itu, butuh biaya besar karena panjang jalan dan medan yang sulit.

Baca juga: Pria di NTT Tewas Tertimpa Alat Berat di Proyek Pembangunan Jalan Perbatasan RI-Timor Leste

Panjang jalan dari Long Bagun sampai Long Apari, kurang lebih 200-an kilometer, melintasi Long Pahangai. Sepanjang itu pula jalan yang perlu dibangun untuk memudahakan akses ekonomi masyarakat. Belum lagi, akses jalan dari kampung ke jalan poros dan antarkampung.

“Jadi duit Rp 100-200 miliar saja di sini enggak ada apa-apanya. Keuangan daerah tidak mampu, perlu pemerintah pusat,” kata dia.

Ada 23 kampung yang berada di dua kecamatan tersebut. Dengan rincian 13 kampung berada di dalam wilayah Long Pahangai. Sementara di Long Apari ada 10 kampung.

Terdapat ribuan kepala keluarga (KK) di dua wilayah itu.  Avun berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR bisa membangun jalan itu. Selain karena wilayah perbatasan negara, juga secara letak bisa terkoneksi antarkabupaten hingga provinsi.

“Karena ini ruas jalan bisa ditarik ke Kabupaten Kutai Barat, menuju Mahulu. Kemudian bisa ditarik menuju Malinau, Kalimantan Utara. Kemudian, ada juga jalur menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Jadi, ini kita harap supaya jalan diambilalih pemerintah pusat,” pungkas dia.