Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran Mengaku Belum Prioritaskan Instruksi Jokowi Soal Kendaraan Dinas Mobil Listrik

Kompas.com - 16/09/2022, 14:53 WIB
Fristin Intan Sulistyowati,
Khairina

Tim Redaksi

 

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bakal mengganti mobil dinasnya dengan mobil listrik

Menyusul adanya perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.

Instruksi itu berisi tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Ikuti perintah dari pusat saja. Kalau memang ke depannya ada pengadaan mobil listrik, kami siap," jelas Gibran Rakabuming, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Gibran Sebut Sengketa Kompleks Taman Sriwedari Solo Segera Berakhir

Meskipun mengaku siap, suami Selvi Ananda menjelaskan secara teknisnya ia belum mengetahui secara detail.

"(Teknis) nanti, belum ada arahan (pengadaan). Aku wis nganggo iki (aku pakai mobil dinas lama dulu)," kata Gibran sambil menunjuk mobil dinas Wali Kota Solo,  Toyota Innova, saat ini.

Selain itu, Gibran menilai penggantian mobil listrik kepala daerah belum menjadi prioritas saat ini

"Tidak memprioritaskan pembelian kendaraan untuk wali kota dan wakil wali kota. Aku pakai mobil (dinas) ini dulu. Wis penak (sudah nyaman)," ujarnya.

Baca juga: Penyaluran BLT BBM di Solo Salah Sasaran, Ini Penjelasan Gibran

Gibran melanjutkan, kondisi saat ini anggaran untuk Pemkot Solo masih diprioritaskan untuk pembangunan ketimbang membeli mobil listrik.

"Untuk mobil listrik menunggu aturannya seperti apa. Sekarang anggaran kami prioritaskan untuk pembangunan terlebih dahulu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan program penggunaan atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang memiliki slogan KBLBB untuk mencapai zero net emission di Indonesia pada 2060.

"Khusus kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna KBLBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tulis Inpres tersebut.

Lebih jauh, aturannya ini salah satu yang diminta Jokowi kepada jajaran untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan listrik ada di lingkungan dinas.

Dengan begitu kendaraan dinas berbasis baterai dapat menggantikan kendaraan yang ada saat ini.

Dalam poin instruksinya, Jokowi menyebutkan penggunaan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Lalu, pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sedangkan soal pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

377 Warga Lembata Digigit Anjing Selama 4 Bulan

377 Warga Lembata Digigit Anjing Selama 4 Bulan

Regional
Istri Melahirkan di RS, Oknum Polisi di Surabaya Cabuli Anak Tiri Selama 4 Tahun

Istri Melahirkan di RS, Oknum Polisi di Surabaya Cabuli Anak Tiri Selama 4 Tahun

Regional
Presiden Jokowi Dorong Produktivitas dan Harga Jagung Ditingkatkan

Presiden Jokowi Dorong Produktivitas dan Harga Jagung Ditingkatkan

Regional
Diduga Hendak Dirampok, Pengendara di Pekanbaru Dipepet 3 Mobil dan 1 Motor

Diduga Hendak Dirampok, Pengendara di Pekanbaru Dipepet 3 Mobil dan 1 Motor

Regional
Viral, Video Mobil Pelat Merah Isi BBM Bersubsidi di Pertamina Semarang

Viral, Video Mobil Pelat Merah Isi BBM Bersubsidi di Pertamina Semarang

Regional
Menteri LHK Sebut Persoalan Gambut di Kalteng Sudah Dapat Diperbaiki Kecuali di Utara

Menteri LHK Sebut Persoalan Gambut di Kalteng Sudah Dapat Diperbaiki Kecuali di Utara

Regional
Pilkada Magelang, Calon Independen Harus Kantongi 65.494 Dukungan

Pilkada Magelang, Calon Independen Harus Kantongi 65.494 Dukungan

Regional
Kereta Hantam Bus Putra Sulung di OKU Timur, Polisi Pastikan 1 Korban Tewas, 25 Terluka

Kereta Hantam Bus Putra Sulung di OKU Timur, Polisi Pastikan 1 Korban Tewas, 25 Terluka

Regional
Pemerintah Malaysia Deportasi 82 WNI Bermasalah via PLBN Entikong

Pemerintah Malaysia Deportasi 82 WNI Bermasalah via PLBN Entikong

Regional
Mantan Suami yang Diduga Bunuh Pedagang Canang di Mataram Serahkan Diri ke Polisi

Mantan Suami yang Diduga Bunuh Pedagang Canang di Mataram Serahkan Diri ke Polisi

Regional
Mantan Wakil Bupati Banyumas Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Bupati dari PDI-P

Mantan Wakil Bupati Banyumas Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Bupati dari PDI-P

Regional
Presiden Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar

Presiden Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar

Regional
Gempa Cilacap Sempat Bikin Kaget, Warga: Seperti Ada yang Berjalan di Bawah

Gempa Cilacap Sempat Bikin Kaget, Warga: Seperti Ada yang Berjalan di Bawah

Regional
Ralat Jumlah Korban Tewas Kereta Tabrak Bus di Martapura, PT KAI: Kami Mohon Maaf

Ralat Jumlah Korban Tewas Kereta Tabrak Bus di Martapura, PT KAI: Kami Mohon Maaf

Regional
Basarnas Maumere Bantah Kabar Pesawat Jatuh di Perairan Nagekeo NTT

Basarnas Maumere Bantah Kabar Pesawat Jatuh di Perairan Nagekeo NTT

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com