Gibran Mengaku Belum Prioritaskan Instruksi Jokowi Soal Kendaraan Dinas Mobil Listrik

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bakal mengganti mobil dinasnya dengan mobil listrik. 

Menyusul adanya perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.

Instruksi itu berisi tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Ikuti perintah dari pusat saja. Kalau memang ke depannya ada pengadaan mobil listrik, kami siap," jelas Gibran Rakabuming, Jumat (16/9/2022).

Meskipun mengaku siap, suami Selvi Ananda menjelaskan secara teknisnya ia belum mengetahui secara detail.

"(Teknis) nanti, belum ada arahan (pengadaan). Aku wis nganggo iki (aku pakai mobil dinas lama dulu)," kata Gibran sambil menunjuk mobil dinas Wali Kota Solo,  Toyota Innova, saat ini.

Selain itu, Gibran menilai penggantian mobil listrik kepala daerah belum menjadi prioritas saat ini

"Tidak memprioritaskan pembelian kendaraan untuk wali kota dan wakil wali kota. Aku pakai mobil (dinas) ini dulu. Wis penak (sudah nyaman)," ujarnya.

Gibran melanjutkan, kondisi saat ini anggaran untuk Pemkot Solo masih diprioritaskan untuk pembangunan ketimbang membeli mobil listrik.

"Untuk mobil listrik menunggu aturannya seperti apa. Sekarang anggaran kami prioritaskan untuk pembangunan terlebih dahulu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan program penggunaan atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang memiliki slogan KBLBB untuk mencapai zero net emission di Indonesia pada 2060.

"Khusus kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna KBLBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tulis Inpres tersebut.

Lebih jauh, aturannya ini salah satu yang diminta Jokowi kepada jajaran untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan listrik ada di lingkungan dinas.

Dengan begitu kendaraan dinas berbasis baterai dapat menggantikan kendaraan yang ada saat ini.

Dalam poin instruksinya, Jokowi menyebutkan penggunaan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Lalu, pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sedangkan soal pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan