Cara Efektif Meningkatkan Kompetensi Penyusunan Peraturan Desa

Oleh: Rasji

PEMERINTAH desa kerap kali kurang menjadi perhatian banyak kalangan. Selain karena terkesan tradisional “ndeso”, juga kurang memberikan nilai promotif bagi pemerhatinya dibandingkan dengan perhatiannya terhadap persoalan bangsa dan negara.

Padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya Negara Demokrasi Republik Indonesia, yang disebut dengan “Republik Desa”.

Republik desa adalah suatu konsep pemerintahan desa yang tumbuh, hidup, dan berkembang di Indonesia, yang menanamkan kekuasaan pemerintah desa berasal dari rakyat desa dan tugas pemerintah desa untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya.

Karena itu, sebenarnya keberadaan pemerintahan desa menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, untuk menciptakan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Begitu pentingnya keberadaan dan peran desa, maka sejak tahun 2014, negara memperkuat kembali landasan hukum pemerintahan desa dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu UU Desa, yang sebelumnya hanya diatur oleh peraturan yang lebih rendah.

Sejak dipilih menjadi Presiden, Joko Widodo sangat menaruh perhatian terhadap desa. Undang-undang Desa dilaksanakannya dengan baik, sehingga Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) serta masyarakat desa merasakan pembangunan desa terus berkembang.

Karena itu, APDESI menganugerahkan Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Pembangunan Desa.

Pembangunan desa terus dikembangkan sejalan dengan penerapan program pemerataan pembangunan, perkembangan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga lingkungan dan pola kehidupan masyarakat desa makin berkembang pula mengarah pada karakteristik perkotaan.

Kondisi ini menjadi penyebab makin kompleksnya aspek kehidupan masyarakat desa dan makin kompleks pula tugas yang diemban oleh pemerintah desa.

Pemerintahan desa dituntut mampu mengikuti berbagai perubahan dan pekembangan desa.

Satu hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa adalah adanya peraturan tingkat desa yang mampu mengatur dan menatalaksana berbagai perubahan dan pekembangan desa, agar tetap searah dengan tujuannya menciptakan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, perangkat pemerintah desa perlu memiliki kompetensi untuk menyusun peraturan tingkat desa secara baik dan benar.

Hasil penelitian di suatu kabupaten memperlihatkan sebagian besar perangkat pemerintahan desa berpendidikan sekolah menengah tingkat pertama.

Meskipun ada yang berpendidikan tinggi, namun hanya 0,25 persen yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum.

Kondisi ini sangat kurang mendukung kebutuhan kompetensi perangkat pemerintahan desa untuk membentuk peraturan tingkat desa secara baik dan benar.

Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi perangkat pemerintah desa agar mampu menyusun peraturan tingkat desa dengan baik dan benar.

Cara paling baik adalah perangkat pemerintah desa menempuh studi lanjut ke jenjang pendidikan tinggi ilmu hukum.