NEWS
Salin Artikel

Cara Efektif Meningkatkan Kompetensi Penyusunan Peraturan Desa

PEMERINTAH desa kerap kali kurang menjadi perhatian banyak kalangan. Selain karena terkesan tradisional “ndeso”, juga kurang memberikan nilai promotif bagi pemerhatinya dibandingkan dengan perhatiannya terhadap persoalan bangsa dan negara.

Padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya Negara Demokrasi Republik Indonesia, yang disebut dengan “Republik Desa”.

Republik desa adalah suatu konsep pemerintahan desa yang tumbuh, hidup, dan berkembang di Indonesia, yang menanamkan kekuasaan pemerintah desa berasal dari rakyat desa dan tugas pemerintah desa untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya.

Karena itu, sebenarnya keberadaan pemerintahan desa menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, untuk menciptakan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Begitu pentingnya keberadaan dan peran desa, maka sejak tahun 2014, negara memperkuat kembali landasan hukum pemerintahan desa dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu UU Desa, yang sebelumnya hanya diatur oleh peraturan yang lebih rendah.

Sejak dipilih menjadi Presiden, Joko Widodo sangat menaruh perhatian terhadap desa. Undang-undang Desa dilaksanakannya dengan baik, sehingga Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) serta masyarakat desa merasakan pembangunan desa terus berkembang.

Karena itu, APDESI menganugerahkan Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Pembangunan Desa.

Pembangunan desa terus dikembangkan sejalan dengan penerapan program pemerataan pembangunan, perkembangan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga lingkungan dan pola kehidupan masyarakat desa makin berkembang pula mengarah pada karakteristik perkotaan.

Kondisi ini menjadi penyebab makin kompleksnya aspek kehidupan masyarakat desa dan makin kompleks pula tugas yang diemban oleh pemerintah desa.

Pemerintahan desa dituntut mampu mengikuti berbagai perubahan dan pekembangan desa.

Satu hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa adalah adanya peraturan tingkat desa yang mampu mengatur dan menatalaksana berbagai perubahan dan pekembangan desa, agar tetap searah dengan tujuannya menciptakan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, perangkat pemerintah desa perlu memiliki kompetensi untuk menyusun peraturan tingkat desa secara baik dan benar.

Hasil penelitian di suatu kabupaten memperlihatkan sebagian besar perangkat pemerintahan desa berpendidikan sekolah menengah tingkat pertama.

Meskipun ada yang berpendidikan tinggi, namun hanya 0,25 persen yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum.

Kondisi ini sangat kurang mendukung kebutuhan kompetensi perangkat pemerintahan desa untuk membentuk peraturan tingkat desa secara baik dan benar.

Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi perangkat pemerintah desa agar mampu menyusun peraturan tingkat desa dengan baik dan benar.

Cara paling baik adalah perangkat pemerintah desa menempuh studi lanjut ke jenjang pendidikan tinggi ilmu hukum.

Namun hal ini tidak mudah dilakukan mengingat sebagian besar berpendidikan tingkat SLTP dan kesibukan sehari-hari melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan umum secara langsung kepada masyarakat.

Untuk mengatasi kelemahan ini, sebagai besar perangkat pemerintah desa belajar cara menyusun peraturan dan mencontoh peraturan melalui internet.

Namun faktanya banyak peraturan tingkat desa yang dibentuknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ada dua acara sederhana, mudah, dan praktis untuk meningkatkan kompetensi perangkat pemerintahan desa agar mampu menyusun peraturan tingkat desa dengan baik dan benar.

Pertama, perangkat pemerintah desa mempelajari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang mengatur Produk Hukum Desa yang ditetapkan oleh daerah kabupaten masing-masing.

Perangkat pemerintah desa dapat dengan mudah mendapatkan kedua peraturan tersebut dengan cara mengunduhnya dari internet.

Kedua peraturan tersebut mengajarkan pemahaman tentang peraturan tingkat desa, materi muatannya, proses pembentukannya, sistematika kerangkanya, dan teknik perumusannya.

Peraturan tingkat desa terdiri atas Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades), dan Peraturan Bersama Kepala Desa (Perberkades).

Sistematika kerangka peraturan tersebut terdiri atas empat bagian, yaitu bagian judul, bagian pembukaan, bagian batang tubuh, dan bagian penutup.

Apabila diperlukan, ada dua bagian lainnya yang dapat ditambahkan, yaitu bagian penjelasan dan bagian lampiran.

UU dan Perda telah mengatur secara jelas dan teknis bagian-bagian peraturan tersebut dan proses penyusunannya, sehingga perangkat pemerintah desa akan mudah mempelajari dan memahaminya.

Dengan memahami ketentuan tersebut, perangkat pemerintahan desa dapat berlatih sendiri atau bersama dengan perangkat pemerintah desa lainnya menyusun rancangan peraturan tingkat desa.

Perangkat pemerintah desa dapat merumuskan hal-hal yang perlu diatur ke dalam empat bagian sistematika kerangka peraturan di atas.

Selanjutnya rumusan tersebut dapat dicocokkan dengan ketentuan sistematika kerangka peraturan, sehingga dapat dilakukan perbaikan ketika menemukan rumusan yang salah.

Melalui cara ini, perangkat pemerintah desa memperoleh kemampuan dan keterampilan menyusun peraturan tingkat desa.

Meskipun demikian, tidak dipungkiri cara ini masih mengadung kelemahan, karena proses belajar perangkat desa tidak dibimbing oleh ahlinya, yang mengakibatkan masih terjadi kesalahan.

Cara yang kedua adalah dengan proses bimbingan teknis oleh ahli pembentuk peraturan tingkat desa kepada perangkat pemerintahan desa, yang kegiatannya dikenal dengan sebutan “bimbingan teknis”.

Ahli pembentuk peraturan datang langsung ke lokasi kerja perangkat pemerintah desa atau di Kantor Pemerintahan Kecamatan dan memberikan bimbingan teknis secara luring kepada perangkat pemerintahan desa.

Melalui cara ini, perangkat pemerintah desa diajari secara langsung ketentuan hukum dan langsung melakukan praktik penyusunan peraturan tingkat desa.

Perangkat pemerintah desa dapat berdiskusi langsung dengan pembimbing mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan peraturan yang kurang dipahami.

Perangkat pemerintah desa juga berlatih praktik menyusun rancangan peraturan di bawah bimbingan dan petunjuk langsung ahlinya.

Cara ini sangat efektif, karena perangkat desa dapat memahami ketentuan hukum peraturan tingkat desa, dapat menyusunnya, mengetahui tingkat kesalahan yang diberitahu langsung oleh pembimbing/ahli, menanyakan hal-hal yang kurang dipahami kepada pembimbing saat latihan menyusun rancangan peraturan, dan mendapatkan penilaian pembimbing/ahli atas hasil rancangannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upaya bimbingan teknis dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Lembaga hukum atau biro hukum pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah atau perangkat pemerintahan yang relevan, kalangan profesional, dan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi mempunyai potensi sangat besar untuk membantu peningkatan kompetensi pemerintah desa dalam membentuk peraturan tingkat desa secara baik dan benar.

Salah satu potensi perguruan tinggi yang sangat tepat untuk direalisasikan adalah program pengabdian kepada masyarakat (PKM).

Perguruan tinggi yang wajib melaksanakan Tridharma, wajib melaksanakan program PKM untuk membantu dan mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk persoalan lemahnya kompetensi perangkat pemerintah desa dalam membentuk peraturan tingkat desa.

Jika sekitar 4.500 perguruan tinggi se-Indonesia melaksanakan sekali PKM dalam setahun, maka terdapat 4.500 PKM yang diperoleh masyarakat.

Masyarakat, termasuk perangkat pemerintah desa, sangat menanti kontribusi perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan mengatasi persoalan yang dihadapinya.

Perguruan tinggi, khususnya yang menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu hukum, sudah saatnya berbagi ilmu pengetahuan hukum, keahlian hukum, dan keterampilan praktik hukum kepada masyarakat, termasuk kepada perangkat pemerintahan desa melalui program PKM.

Perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, atau pemerintah desa dalam menerapkan program PKM.

Para dosen dan mahasiswa diberdayakan untuk menyiapkan materi bimbingan teknis sebaik-baiknya tentang penyusunan peraturan desa dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknik penyusunan peraturan tingkat desa kepada perangkat pemerintah desa melalui program PKM.

Selain sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat, pelaksanaan program PKM juga sangat bermanfaat bagi prestasi dosen dan mahasiswa, serta bermanfaat bagi reputasi perguruan tingginya.

Akhirnya, semoga perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa menerapkan ing ngarso sung tulodo untuk membawa masyarakat berkualitas, ing madyo mangun karso untuk membimbing dan menggerakan masyarakat meningkatkan kualitasnya, dan tut wuri handayani untuk mendorong masyarakat agar keluar dari ketidakmampuannya dan bangkit meningkatkan kualitasnya.

*Rasji, Dosen Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

https://regional.kompas.com/read/2022/07/22/182342578/cara-efektif-meningkatkan-kompetensi-penyusunan-peraturan-desa

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Kriminalitas, Wali Kota Medan Luncurkan Satgas Medan Kondusif

Cegah Kriminalitas, Wali Kota Medan Luncurkan Satgas Medan Kondusif

Regional
Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Regional
Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Regional
Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Regional
NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

Regional
Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Regional
Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Regional
Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Regional
Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Regional
Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Regional
Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Regional
Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Regional
'T-Rex' yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

"T-Rex" yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

Regional
Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Regional
Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Regional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.