Pengukuran Tahap II di Desa Wadas, Ini Kata Warga yang Menolak dan Menerima Tambang

PURWOREJO, KOMPAS.com- Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi alias pengukuran tanah dan penghitungan tanam tumbuh Pengadaan Tanah Desa Wadas tahap II di Desa Wadas, Purworejo dilanjutkan Kamis (14/7/2022) ini.

Proses ini dilakukan menyusul bertambahnya warga yang semula menolak kini menjadi menerima lahannya untuk dijadikan lahan tambang quarry.

Meskipun demikian, sebagian warga Wadas juga masih ada yang menolak kegiatan tersebut.

Baca juga: BPN Kembali Lakukan Pengukuran Tahap II 230 Bidang Tanah Tanah di Desa Wadas

Pada tanggal 6 Juli 2022 yang lalu, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo telah mengeluarkan surat dengan nomor AT.02.02/1535-33.06/VII/2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi (pengukuran tanah dan penghitungan tanam tumbuh) Pengadaan Tanah Desa Wadas tahap II.

Rencana inventarisasi dan identifikasi tanah tahap II di Desa Wadas ini dilakukan mulai Selasa (12/7/2022) sampai Jumat (15/7/ 2022).

Sebanyak 50 petugas yang dibagi menjadi 5 tim diterjunkan untuk melakukan pengukuran ratusan bidang tanah yang belum diukur.

Salah satu warga yang awalnya menolak adalah Sodin.

Warga RT 04 RW 04 Desa Wadas, Kecamatan Bener itu memiliki satu bidang tanah yang akan diukur pada tahap dua ini.

"Dulu saya menolak tapi saat ini menerima," katanya singkat.

Baca juga: Bawa 27 Kendi ke Kantor Ganjar, Ratusan Warga Wadas Gelar Ruwatan

Sementara itu Siswanto, salah satu warga mengaku sebagian warga Wadas tetap menolak rencana pertambangan yang akan dilaksanakan di desanya. Menurutnya, penambangan batuan andesit akan merusak lingkungan.

"Warga Wadas akan menolak seluruh proses pengadaan tanah untuk pertambangan di Desa Wadas, termasuk proses inventarisasi dan identifikasi tanah tahap 2," katanya pada Kamis (14/7/2022).

Ia mengaku, sejauh ini warga Wadas sudah cukup menderita dengan adanya rencana pertambangan di Desa Wadas.

Seperti diketahui pada tanggal 8 Februari sampai 11 Februari 2022, pada saat melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah tahap 1 sempat terjadi ketegangan antara warga penolak tambang dan aparat keamanan.

"Selama beberapa hari warga tidak berani keluar rumah, sebagian mengungsi, serta mayoritas warga, utamanya perempuan dan anak-anak sampai saat ini masih mengalami trauma mendalam," katanya.

Siswanto yang juga salah satu anggota Gempadewa ini mengatakan, rencana inventarisasi dan identifikasi tanah tahap 2 yang akan dilakukan mulai tanggal 12 Juli sampai 15 Juli 2022 berpotensi kembali melahirkan ketegangan.

"Warga sampai hari ini masih menolak rencana pertambangan," katanya.