Harga Bahan Pokok Perbatasan Melonjak Diduga akibat Monopoli, Masyarakat Dayak Lundayeh Blokade Pintu Indonesia-Malaysia

NUNUKAN, KOMPAS.com - Masyarakat adat Dayak Lundayeh di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, memblokade jalur Ba'kelalan Malaysia dan Long Midang, di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Tingginya bahan pokok dan sembako sejak pandemi Covid-19 yang tak kunjung turun menjadi salah satu alasan.

Terlebih, alur pengiriman barang keluar masuk, hanya melalui sebuah koperasi yang ditunjuk oleh Pemprov Kaltara dan KJRI Kuching Sarawak.

Baca juga: 56 Persen Remaja di Bawah 15 Tahun di Perbatasan Bandung Mengaku Pernah Berhubungan Seks

"Ada kekecewaan masyarakat yang diduga dipicu monopoli harga oleh Koperasi. Akhirnya masyarakat protes dengan menutup total akses keluar masuk perbatasan RI-Malaysia, Long Midang menuju Ba'kelalan Malaysia," ujar Camat Krayan, Ronny Firdaus, saat dikonfirmasi, Selasa (5/7/2022).

Ronny melanjutkan, karena hanya ada satu koperasi yang selama ini menjadi penyalur Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) dari Malaysia, dan hanya satu koperasi sebagai mitranya di Krayan, maka harga Bapokting yg beredar menjadi sangat tinggi.

Ia mencontohkan, harga gula pasir yang tadinya Rp 14.000-16.000 per Kg sebelum pandemi, dengan sistem perdagangan melalui koperasi yang jalan sampai hari ini mencapai Rp 24.000- 26.000 per Kg.

Demikian juga dengan bahan bangunan. Semen misalnya, sebelum melalui koperasi dijual dengan harga Rp 180.000-230.000, begitu lewat koperasi, harga menjadi Rp 300.000.

"Karena RI dan Malaysia sudah masuk endemi, maka masyarakat menuntut supaya sistem perdagangan itu kembali seperti semula bebas (business to business) tanpa harus dengan berbagai persyaratan," tegasnya.

Terpisah, koordinator aksi blokade jalur perbatasan Indonesia-Malaysia di Krayan, Drs Yuni Sere mengatakan, ada tiga hal yang memicu protes warga adat Dayak Lundayeh yang berujung penutupan total jalur keluar masuk perbatasan di Krayan.

Baca juga: Aksi Mogok Kapal Perbatasan Indonesia-Malaysia Berakhir: Kami Mengalah, Niat Kami Bukan Membuat Nunukan Bergejolak

Yang pertama, lambannya respon Pemprov Kaltara dan KJRI Kuching Sarawak, dalam mencari solusi permasalahan perdagangan di perbatasan.

Kedua, penolakan atas kebijakan Pemprov Kaltara dan KJRI Kuching, yang hanya menunjuk satu koperasi dalam perdagangan G to G.

"Karena sistem tersebut, membuka celah monopoli perdagangan yang menguntungkan koperasi, sementara warga masih harus tercekik akibat harga tinggi di tengah kesulitan mendapatkan Bapokting di perbatasan," katanya.

Baca juga: Hari Kedua Kapal Angkutan Sembako Perbatasan RI – Malaysia Mogok Operasi, Pemkab Nunukan Belum Punya Solusi

Masyarakat adat Lundayeh menuntut agar Pemerintah segera membuka pola perdagangan tradisional seperti sebelumnya.

Masyarakat perbatasan RI - Malaysia, juga menolak praktek monopoli perdagangan di perbatasan Long Midang - Ba'kelalan.

"Agar pemerintah memberi peluang sebesar-besarnya, kepada pihak pengusaha yang ada di kedua negara, untuk melakukan perdagangan seperti sebelum Covid-19," tegasnya.