Upaya Mengentas Tingginya Angka Stunting di Timor Tengah Selatan

Karena itu, kunjungan presiden ke Timor Tengah Selatan dinilai sebagai wujud dari komitmen pemerintah pusat dalam menangani persoalan stunting.

“Rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Kamis, 24 Maret 2022 mendatang menunjukkan kepedulian dan komitmen dari presiden dan pemerintah pusat akan pengentasan persoalan stunting,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melalui keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022).

“Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari presiden untuk akselarasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat,” jelasnya.

Baca juga: Jadi Penyumbang Stunting Tertinggi di NTT, Kabupaten Ini Akan Didatangi Presiden Jokowi

Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung program-program BKKBN dalam percepatan penurunan angka stunting di Timor Tengah Selatan. Seperti pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk deteksi dini potensi stunting, pemeriksaan ibu hamil, penimbangan dan pengukuran tinggi balita, kunjungan ke rumah warga serta proses pembangunan program bedah rumah serta peresmian rumah pompa air.

Target pengentasan stunting di TTS

Hasto Wardoyo, yang juga sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional, menargetkan, prevalensi stunting di Timor Tengah Selatan yang saat ini 48,3 persen, turun menjadi 43,01 persen pada akhir 2022 mendatang. Pada 2023 ditaget turun menjadi 36,22 persen dan pada 2024 bisa turun lagi menjadi 29,35 persen.

Baca juga: Cegah Anak Stunting, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Periksa Kesehatan Jelang Nikah

Menurutnya, untuk memenuhi target itu, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan butuh kolaborasi dan konvergensi dari semua pemangku kepentingan.

Menurut data Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tahun 2020, terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin ekstrem dari total 455.410 jiwa di daerah itu. Sementara rumah tangga yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 60,04 persen atau 69.602 rumah tangga. Hal ini dinilai menjadi penyebab masih rentannya masalah kesehatan di masyarakat.