Upaya Mengentas Tingginya Angka Stunting di Timor Tengah Selatan

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (24/3/2022). Kunjungan presiden terkait dengan pengentasan stunting di daerah itu.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi angka stunting di Timor Tengah Selatan mencapai 48,3 persen dan menjadi yang paling tinggi di Nusa Tenggara Timur. Hal itu menunjukkan bahwa ada 48 balita stunting di antara 100 balita yang ada di Timor Tengah Selatan.

Tidak hanya itu, angka stunting di Timor Tengah Selatan juga menjadi pemuncak nomor satu secara nasional, untuk prevalensi balita stunting di antara 246 kabupaten atau kota di 12 provinsi prioritas.

Baca juga: Mengaku Sudah Izin Presiden, Gubernur NTT Akan Pukul Bupati yang Tak Mampu Turunkan Angka Stunting

Sementara, Badan Kesehatan Dunia atau WHO hanya mentoleransi angka prevalensi stunting di kisaran 20 persen. Artinya, angka stunting di Timor Tengah Selatan melebihi dua kali dari standar WHO.

Selain Timor Tengah Selatan, sejumlah daerah di NTT juga masih mencatat angka stunting yang tinggi. Berdasarkan data SSGI 2021, ada 15 kabupaten berkategori merah di NTT. Kategori itu menunjukkan bahwa prevalensi stunting masih di atas 30 persen.

Sisanya, sebanyak tujuh kabupaten dan kota di NTT berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen. Tidak ada daerah di NTT yang berstatus hijau dengan pravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen, apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.

Baca juga: Kasus Stunting di Kabupaten Manggarai NTT Masuk Kategori Merah, Bupati: Itu Kabar Buruk

Ke-15 kabupaten yang kategori merah itu adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Tertinggi di antara 15 kabupaten itu adalah Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara dengan prevalensi di atas 46 persen.

Sementara daerah dengan kategori kuning adalah Kabupaten Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan, tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.

Kompas.com/Sigiranus Marutho Bere Para Siswi SMK Negeri I Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, sedang berpose bersama dengan latar belakang kebun milik sekolah

“Rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Kamis, 24 Maret 2022 mendatang menunjukkan kepedulian dan komitmen dari presiden dan pemerintah pusat akan pengentasan persoalan stunting,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melalui keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022).

“Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari presiden untuk akselarasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat,” jelasnya.

Baca juga: Jadi Penyumbang Stunting Tertinggi di NTT, Kabupaten Ini Akan Didatangi Presiden Jokowi

Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung program-program BKKBN dalam percepatan penurunan angka stunting di Timor Tengah Selatan. Seperti pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk deteksi dini potensi stunting, pemeriksaan ibu hamil, penimbangan dan pengukuran tinggi balita, kunjungan ke rumah warga serta proses pembangunan program bedah rumah serta peresmian rumah pompa air.

Target pengentasan stunting di TTS

Hasto Wardoyo, yang juga sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional, menargetkan, prevalensi stunting di Timor Tengah Selatan yang saat ini 48,3 persen, turun menjadi 43,01 persen pada akhir 2022 mendatang. Pada 2023 ditaget turun menjadi 36,22 persen dan pada 2024 bisa turun lagi menjadi 29,35 persen.

Baca juga: Cegah Anak Stunting, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Periksa Kesehatan Jelang Nikah

Menurutnya, untuk memenuhi target itu, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan butuh kolaborasi dan konvergensi dari semua pemangku kepentingan.

Menurut data Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tahun 2020, terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin ekstrem dari total 455.410 jiwa di daerah itu. Sementara rumah tangga yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 60,04 persen atau 69.602 rumah tangga. Hal ini dinilai menjadi penyebab masih rentannya masalah kesehatan di masyarakat.