KUPANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mendatangi sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/3/2022).
Satu di antaranya adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Alasan Jokowi mendatangi kabupaten dengan populasi penduduk terbanyak di NTT itu, karena jumlah angka stunting yang paling tinggi di NTT.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, mengatakan, angka prevalensi stunting di Kabupaten TTS, menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 48,3 persen tertinggi di NTT.
Baca juga: Cegah Anak Stunting, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Periksa Kesehatan Jelang Nikah
Berdasarkan data SSGI 2021 lanjut dia, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori merah.
"Penyematan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (22/3/2022) malam.
Hasto menyebut, 15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka.
Bersama TTS, Timor Tengah Utara juga memiliki prevalensi di atas 46 persen.
Baca juga: Kasus Stunting di Kabupaten Manggarai NTT Masuk Kategori Merah, Bupati: Itu Kabar Buruk
Sementara sisanya tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, di antaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur.
Bahkan tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.
Tidak ada satu pun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.
Prevalensi stunting 48,3 persen di Kabupaten TTS jika dinarasikan kurang lebih bermakna ada 48 balita stunting di antara 100 balita yang ada di Timor Tengah Selatan.
Secara nasional, Kabupaten TTS menduduki pemuncak nomor satu untuk prevalensi balita stunting di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas.
Bahkan, standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO hanya menoleransi angka prevalensi stunting di kisaran 20 persen.
Artinya prevalensi stunting di TTS melebihi dua kali standar dari WHO.
Baca juga: Angka Stunting di Banyuwangi Meningkat, Dinkes Ungkap Penyebabnya
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.