Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pengaman Pantai di Lhokseumawe Dihentikan

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe, Aceh resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Kota Lhokseumawe, pada Kamis (30/12/2021).

Sebelumnya dari hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh menyatakan kerugian negara dalam proyek itu mencapai Rp 4,9 miliar.

Dalam proses penyidikan, kontraktor pembangunan kemudian mengembalikan uang pada kas negara sebesar Rp 4,3 miliar.

Baca juga: Banjir Rendam 6 Kecamatan di Aceh Timur, Ratusan Warga Mengungsi

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lhokseumawe, Miftah, menyatakan, penyelidikan dihentikan dengan pertimbangan fisik bangunan sudah dikerjakan 100 persen dan sudah tercatat sebagai aset daerah.

Sedangkan uang proyek sudah dikembalikan ke kas negara 100 persen sehingga tidak ditemukan kerugian negara.

“Sehingga belum terpenuhi unsur tindak pidana korupsi serta telah dilaporkan ke pimpinan di Kejaksaan Tinggi Aceh. Namun apabila pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh berpendapat lain, maka penanganannya dilaksanakan sesuai petunjuk pimpinan,” ujar Miftah dalam keterangan tertulis, Jumat (31/12/2021).

Dia menegaskan, Kejari Lhokseumawe akan menindaklanjuti arahan Kejati Aceh terkait lanjutan kasus. Sementara ini, penyidikan kasus tersebut dihentikan.

Baca juga: Polda Sulsel Segera Limpahkan 13 Tersangka Korupsi RS Batua ke Kejaksaan

Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 4,3 miliar diusut mulai tahun 2020.

BPKP Aceh mengeluarkan hasil audit investasi kerugian negara sebesar Rp 4,9 miliar pada 31 Januari 2021. Permintaan audit investigasi kerugian negara atas dasar surat permohonan dari Kejari Lhokseumawe.

Belakangan rekanan proyek itu mengembalikan uang sebesar Rp 4,3 miliar untuk pembangunan tanggul. Sisanya sekitar Rp 600 juta merupakan biaya konsultan perencanaan pembangunan.