Kuli Tinta Jadi Kuli Rasuah, Cerita dari Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 September 2021 terhadap dua orang pihak swasta dan Plt Kadis PUPR Kabupaten HSU bernama Maliki.

Dari pengembangan kasus, KPK menemukan jalinan “pat gulipat” antara Plt Kadis PUPR dengan Bupati, yakni permainan komisi untuk paket pekerjaan lelang pada 2021.

Kontraktor yang dimenangkan wajib memberikan “setoran” sebesar 10 persen untuk Bupati Abdul Wahid dan 5 persen untuk Maliki.

Dari praktik kongkalikong ini, Abdul Wahid meraup Rp 4,6 miliar di 2019, Rp 12 miliar di 2020, Rp 1,8 miliar di 2021.

KPK menduga ada penyerahan “mahar” jabatan yang diberikan Maliki kepada Abdul Wahid yang kini masih terus didalami.

Kadang Bupati yang aktif mendatangi rumah Maliki untuk mengambil "setoran", atau sebaliknya, Maliki yang “sowan" ke rumah jabatan Bupati (Kompas.com, 18/11/2021).

Lupa bersyukur dan bersujud

Mungkin masih ada yang asing dengan nama Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). HSU adalah nama pengganti. Sebelumnya, wilayah ini dikenal sebagai Kabupaten Amuntai.

Kabupaten Amuntai sudah berdiri sejak 1952. Sejak 1953, penyebutan HSU mulai dikenalkan sebagai pengganti Kabupaten Amuntai.

Kabupaten HSU beribukotakan Amuntai. Perjalanan darat dengan menggunakan kendaraan roda empat dari Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, ke Amuntai sekitar 4,5 jam dengan jarak tempuh 169,2 kilometer.

Potensi ekonomi dari HSU adalah pertanian dengan hasil produksi mencapai 131.787 ton di 2017 serta varietas lokal Mekongga yang dijadikan unggulan karena dikenal sebagai beras pulen.

Sementara dari sektor perkebunan, HSU dikenal sebagai sentra cabai, pisang, kelapa serta kelapa sawit. Untuk peternakan, kerbau dari HSU memiliki harga jual yang tinggi (Kalsel.bpk.go.id)

Dengan jumlah penduduk di 2019 mencapai 237.573 jiwa yang menghuni 11 wilayah kecamatan, angka kemiskinan di HSU tiap tahunnya belum bisa ditekan oleh pemerintah daerah (Pemda). Pengakuan ini datang dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Pemkab HSU.

Padahal, tolok ukur garis kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. 

Baca juga: Airlangga: Target Pemerintah Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024

Dengan jumlah penduduk yang tergolong sedikit jika dibandingkan di Jawa atau daerah-daerah lain di Sumatera dan Kalimantan, justru garis kemiskinan di Kabupaten HSU meningkat setiap tahun.

Jumlah penduduk miskin di HSU mencapai 15.398 orang.

Tingkat kemiskinan Kabupaten HSU pada 2019 sebesar 6,5 persen lebih rendah dari tingkat nasional yang di angka 9,41 persen.

Namun, angka itu lebih tinggi dibanding angka kemiskinan di kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan yang rata-rata berkisar di angka 4,55 persen. (Jejakrekam.com, 20 November 2020).

HSU termasuk daerah yang mengalami dampak pandemi cukup besar. Total warga HSU yang meninggal karena wabah Corona sejak Maret 2020 mencapai 119 orang.  Angka kumulatif positif hingga saat ini mencapai 2.919 orang (Corona.kalselprov.go.id).

Terbongkarnya kasus rasuah yang menjerat Bupati HSU Abdul Wahid membuat kabupaten ini mengalami “kemunduran” pembangunan.

Seharusnya, saat angka Covid melandai, kepala daerah menjadi pemegang komando bagi kebangkitan semangat warga dan "reborn"-nya marwah birokrasi.