"Saya belum mendengar gejolak di bawah, termasuk dari teman-teman di dinas pariwisata kabupaten, mereka belum pernah menceritakaan apapun kalau ada gejolak, atau ada permasalahan," kata dia.
Adapun terkait pembangunan wisata yang dianggap melanggar etika lingkungan, menurutnya, sejauh ini tidak ada permasalahan.
"Itu sepanjang yang saya dengar sih, saya kira tidak ada masalah. Apalagi saya tidak pernah mendengar keluhan dari daerah, misalnya melaporkan kondisi ketidaksesuaian. Tidak ada," ucap Susi.
Ia menuturkan, sejumlah kementerian lembaga saat ini juga mendukung penuh terkait infrastruktur, seperti pembangunan jembatan kaca hingga revitalisasi sekitar 430 homestay di sana.
Baca juga: Terdampak Pandemi Covid-19, Ratusan Jip Sewaan di Bromo Dijual Pemiliknya
Pemerintah juga disebut tengah mempersiapkan kajian-kajian maupun persiapan penyusunan dokumen detail engineering design (DED) untuk penataan kawasan TNBTS.
"Termasuk juga penataan lahan parkir. Begitu juga dengan perencanaan pembangunan gapura di beberapa pintu," tutur dia.
Sebelumnya diberitakan, rencana pengembangan kawasan TNBTS menjadi salah satu "Bali Baru" menuai polemik.
Staf Walhi Jatim Lila Puspita mempertanyakan pembangunan proyek wisata yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah di kawasan TNBTS.
Ia menilai, secara aturan proyek wisata dalam kawasan TNBTS tidak melanggar, tetapi mengabaikan etika lingkungan.
Pembangunan proyek wisata di tanah masyarakat adat Tengger ini juga bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan budaya yang dianut warga Tengger selama ini.
KOMPAS.com / (Penulis: Kontributor Surabaya, Ghinan Salman | Editor: Phytag Kurniati)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.