Pemprov Jatim Pastikan Proyek Wisata "Bali Baru" di Kawasan TNBTS Tak Ganggu Lahan Warga Tengger

Rencana pembangunan itu sebelumnya menuai kritik karena berpotensi merusak lingkungan dan menempati lahan 'suci' milik warga.

Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Susiati mengatakan, pemerintah justru memperbaiki lahan-lahan yang sebelumnya sudah ditempati masyarakat suku Tengger.

"Kami tidak menggangu lahan mereka. Malah kami memperbaiki, maksudnya seperti homestay, rumah mereka dilakukan perbaikan, baik itu interior maupun penambahan furniture di dalamnya," kata Susi kepada Kompas.com, Kamis (18/11/2021).

Ia meyakini masyarakat suku Tengger akan menerima dengan baik rencana pemerintah menjadikan kawasan TNBTS sebagai destinasi "Bali Baru".

Meski ia tak menampik tanah masyarakat Tengger semakin terkikis karena banyak lahan yang disewakan untuk dijadikan penginapan.

Hal itu terjadi setelah wilayah yang dihuni suku Tengger berubah menjadi kawasan wisata atau taman nasional.

Namun, Susi menyebut hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah masing-masing.

"Oh iya ada. Penginapan (yang disewakan) ada. Itu saya kira kebijakan dari pemerintah daerah setempat ya, kemudian dari pemerintah desa, kemudian dari masyarakat pemilik lahan itu. Kalau masyarakatnya tidak mau disewakan, sebenarnya kan tidak apa-apa," kata dia.

Menurut Susi, pemerintah mengembangkan kawasan TNBTS menjadi "Bali Baru" tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Tengger. Namun, juga ada pertimbangan dari sisi konservasi.

"Dari sisi konservasi, itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan juga. tidak hanya pariwisata, tetapi berpikirnya pasti akan lebih pada keberlanjutan," imbuh dia.

Ia mengaku tidak pernah mendengar persoalan terkait rencana pemerintah menjadikan kawasan TNBTS sebagai "Bali Baru".

Namun Susi memastikan pemerintah menetapkan kebijakan tersebut berdasarkan kajian yang matang dengan sosialisasi dan musyawarah, termasuk kepada masyarakat suku Tengger sendiri.

Menurutnya, pemerintah tidak mungkin langsung melakukan pembangunan tanpa proses perembukan.

Ia juga mengklaim selalu melibatkan tokoh masyarakat adat Tengger dalam proses perencanaan pengembangan kawasan TNBTS.

"Saya belum mendengar gejolak di bawah, termasuk dari teman-teman di dinas pariwisata kabupaten, mereka belum pernah menceritakaan apapun kalau ada gejolak, atau ada permasalahan," kata dia.

Adapun terkait pembangunan wisata yang dianggap melanggar etika lingkungan, menurutnya, sejauh ini tidak ada permasalahan.

"Itu sepanjang yang saya dengar sih, saya kira tidak ada masalah. Apalagi saya tidak pernah mendengar keluhan dari daerah, misalnya melaporkan kondisi ketidaksesuaian. Tidak ada," ucap Susi.

Ia menuturkan, sejumlah kementerian lembaga saat ini juga mendukung penuh terkait infrastruktur, seperti pembangunan jembatan kaca hingga revitalisasi sekitar 430 homestay di sana.

Pemerintah juga disebut tengah mempersiapkan kajian-kajian maupun persiapan penyusunan dokumen detail engineering design (DED) untuk penataan kawasan TNBTS.

"Termasuk juga penataan lahan parkir. Begitu juga dengan perencanaan pembangunan gapura di beberapa pintu," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, rencana pengembangan kawasan TNBTS menjadi salah satu "Bali Baru" menuai polemik.

Staf Walhi Jatim Lila Puspita mempertanyakan pembangunan proyek wisata yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah di kawasan TNBTS.

Ia menilai, secara aturan proyek wisata dalam kawasan TNBTS tidak melanggar, tetapi mengabaikan etika lingkungan.

Pembangunan proyek wisata di tanah masyarakat adat Tengger ini juga bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan budaya yang dianut warga Tengger selama ini.

KOMPAS.com / (Penulis: Kontributor Surabaya, Ghinan Salman | Editor: Phytag Kurniati)