Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eri Cahyadi: Pejabat Struktural di Pemkot Surabaya Diberi Target Kinerja Setiap 6 Bulan, jika Gagal...

Kompas.com - 09/09/2021, 22:55 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bakal fokus menerapkan reformasi birokrasi berbasis kontrak kinerja kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya pemkot mencapai good governance dengan melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menyampaikan paparan evaluasi terhadap penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Reformasi dan Birokrasi (SAKIB RB) Tahun 2021 kepada Kemenpan RB melalui virtual di ruang sidang wali kota, Kamis (9/9/2021).

"Semua Kepala Perangkat Daerah (PD) di pemkot punya target kinerja, yang konsentrasi output-nya itu harus bisa tercapai dan harus disampaikan ke media massa, apa yang sudah tercapai atau belum," kata Eri, Kamis.

Baca juga: PPKM Level 2 di Surabaya, Eri Cahyadi Ingatkan Masyarakat Tak Euforia dan Tetap Terapkan Prokes

Hasil output tersebut akan menjadi rujukan terhadap evaluasi penilaian kinerja bagi setiap Kepala PD.

Artinya, evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah Kepala PD itu masih layak menjabat atau harus dimutasi dan digantikan yang lain.

"Sehingga output ini akan menjadi evaluasi kinerja. Apakah Kepala PD ini tetap bisa lanjut atau tidak lagi menjadi Kepala PD karena tidak tercapai output-nya," ujar Eri.

Eri menegaskan, kontrak kinerja tak hanya berlaku bagi Kepala PD.

Namun, juga diterapkan kepada seluruh pejabat struktural yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya.

Salah satunya termasuk camat, lurah, kepala bidang (kabid) dan kepala seksi (kasi).

"Posisinya adalah setiap enam bulan sekali, maka output harus kelihatan," kata dia.

Bagi Eri, Kepala PD atau pejabat struktural itu dapat diturunkan bukan hanya karena membuat kesalahan fatal, seperti terlibat kasus korupsi atau permasalahan hukum lainnya.

Tapi, ketika pejabat tersebut tidak mampu mencapai target atau output yang ditentukan, otomatis harus turun dari jabatannya.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NUSANTARA] Audi 8 atau Innova yang Tabrak Selvi? | Samanhudi Anwar Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Perampokan

[POPULER NUSANTARA] Audi 8 atau Innova yang Tabrak Selvi? | Samanhudi Anwar Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Perampokan

Regional
Curi Uang Rp 30 Juta dari Tempat Pembuatan Tahu Milik Polisi, Pria di Maluku Tengah Ditangkap

Curi Uang Rp 30 Juta dari Tempat Pembuatan Tahu Milik Polisi, Pria di Maluku Tengah Ditangkap

Regional
Polisi Tangkap 2 Begal dengan Modus 'Kalau Lewat Harus Bayar' di Pekanbaru

Polisi Tangkap 2 Begal dengan Modus 'Kalau Lewat Harus Bayar' di Pekanbaru

Regional
Pengacara Keluarga Korban Tabrak Lari di Cianjur: Mari Kawal Kasus Ini, Jangan Sampai Ada Kambing Hitam

Pengacara Keluarga Korban Tabrak Lari di Cianjur: Mari Kawal Kasus Ini, Jangan Sampai Ada Kambing Hitam

Regional
Banyak ODGJ di Kota Semarang, Pemkot Curiga Dibuang dari Luar Daerah

Banyak ODGJ di Kota Semarang, Pemkot Curiga Dibuang dari Luar Daerah

Regional
DPRD dan Pemkab Lumajang Usul Dana Bantuan Parpol Naik 279 Persen

DPRD dan Pemkab Lumajang Usul Dana Bantuan Parpol Naik 279 Persen

Regional
2 Rumah Roboh Usai Dihajar Angin Kencang dan Gelombang Tinggi di Bintan

2 Rumah Roboh Usai Dihajar Angin Kencang dan Gelombang Tinggi di Bintan

Regional
Tersesat di Kabupaten Semarang, Wanita ODGJ Asal Magelang Diantar Pulang Polisi karena Keluarga Tak Ada Biaya Menjemput

Tersesat di Kabupaten Semarang, Wanita ODGJ Asal Magelang Diantar Pulang Polisi karena Keluarga Tak Ada Biaya Menjemput

Regional
Polisi Sebut Eks Wali Kota Blitar Ditangkap Saat Berolahraga di Lapangan Futsal Miliknya

Polisi Sebut Eks Wali Kota Blitar Ditangkap Saat Berolahraga di Lapangan Futsal Miliknya

Regional
Tewaskan Pemilik Saat Merampok, Sindikat Pencurian Ternak Ditembak Polisi, 1 Orang Tewas

Tewaskan Pemilik Saat Merampok, Sindikat Pencurian Ternak Ditembak Polisi, 1 Orang Tewas

Regional
18.000 Pekerja Migran Indonesia Bakal Diberangkatkan ke Korea Selatan Tahun Ini

18.000 Pekerja Migran Indonesia Bakal Diberangkatkan ke Korea Selatan Tahun Ini

Regional
Said Aqil Disebut Terima 'Amplop' Karomani, Kuasa Hukum: Itu Uang Pribadi, Bukan Hasil Suap

Said Aqil Disebut Terima "Amplop" Karomani, Kuasa Hukum: Itu Uang Pribadi, Bukan Hasil Suap

Regional
Pura-pura Jadi Pengamen, 2 Pria Paruh Baya di Cilacap Curi Motor

Pura-pura Jadi Pengamen, 2 Pria Paruh Baya di Cilacap Curi Motor

Regional
Mengenal Bakar Tongkang Riau: Sejarah, Tujuan, dan Prosesi

Mengenal Bakar Tongkang Riau: Sejarah, Tujuan, dan Prosesi

Regional
Sopir Angkot Keluhkan Transportasi Online, Pj Wali Kota Ambon Koordinasi dengan Pemprov Maluku

Sopir Angkot Keluhkan Transportasi Online, Pj Wali Kota Ambon Koordinasi dengan Pemprov Maluku

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.