"Buat saya, bukan saja Kepala PD atau pejabat struktural itu diturunkan karena kesalahan. Tapi, Kepala PD bisa turun karena tidak mencapai output-nya, itulah evaluasi. Karena kinerja itu dihitung dari sebuah output," kata dia.
Melalui reformasi birokrasi berbasis kontrak kinerja ini, Eri berharap, hasil kinerja setiap PD di pemkot dapat diketahui oleh masyarakat.
Karena itu, hasil capaian itu sudah seharusnya disampaikan ke publik agar bisa dikoreksi oleh masyarakat.
"Hasil capaian itu, Insya Allah kami akan sampaikan ke media massa setiap enam bulan sekali. Sehingga masyarakat pun bisa mengoreksi. Seperti apa yang disampaikan Kepala PD itu berhasil atau tidak, gagal atau tidak," ucap Eri.
Eri menegaskan, bahwa semua kinerja yang ada di masing-masing perangkat daerah akan terkoreksi betul oleh masyarakat.
Sehingga, harapan Eri adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kota Surabaya, bukan hanya sekadar janji manis dan teori semata.
"Di dalam RPJMD bukan hanya lagi sebuah janji manis dan bukan hanya teori. Tapi, pelaksanaan di lapangan harus bisa terakomodir dan terevaluasi semuanya," tutur Eri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.