Eri Cahyadi: Pejabat Struktural di Pemkot Surabaya Diberi Target Kinerja Setiap 6 Bulan, jika Gagal...

Kompas.com - 09/09/2021, 22:55 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi DOK. PEMKOT SURABAYAWali Kota Surabaya Eri Cahyadi

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bakal fokus menerapkan reformasi birokrasi berbasis kontrak kinerja kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya pemkot mencapai good governance dengan melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menyampaikan paparan evaluasi terhadap penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Reformasi dan Birokrasi (SAKIB RB) Tahun 2021 kepada Kemenpan RB melalui virtual di ruang sidang wali kota, Kamis (9/9/2021).

"Semua Kepala Perangkat Daerah (PD) di pemkot punya target kinerja, yang konsentrasi output-nya itu harus bisa tercapai dan harus disampaikan ke media massa, apa yang sudah tercapai atau belum," kata Eri, Kamis.

Baca juga: PPKM Level 2 di Surabaya, Eri Cahyadi Ingatkan Masyarakat Tak Euforia dan Tetap Terapkan Prokes

Hasil output tersebut akan menjadi rujukan terhadap evaluasi penilaian kinerja bagi setiap Kepala PD.

Artinya, evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah Kepala PD itu masih layak menjabat atau harus dimutasi dan digantikan yang lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga output ini akan menjadi evaluasi kinerja. Apakah Kepala PD ini tetap bisa lanjut atau tidak lagi menjadi Kepala PD karena tidak tercapai output-nya," ujar Eri.

Eri menegaskan, kontrak kinerja tak hanya berlaku bagi Kepala PD.

Namun, juga diterapkan kepada seluruh pejabat struktural yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya.

Salah satunya termasuk camat, lurah, kepala bidang (kabid) dan kepala seksi (kasi).

"Posisinya adalah setiap enam bulan sekali, maka output harus kelihatan," kata dia.

Bagi Eri, Kepala PD atau pejabat struktural itu dapat diturunkan bukan hanya karena membuat kesalahan fatal, seperti terlibat kasus korupsi atau permasalahan hukum lainnya.

Tapi, ketika pejabat tersebut tidak mampu mencapai target atau output yang ditentukan, otomatis harus turun dari jabatannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tokoh KKB Temianus Magayang Ditembak karena Melawan Saat Penangkapan

Tokoh KKB Temianus Magayang Ditembak karena Melawan Saat Penangkapan

Regional
Tahun 2022, Bandung Menjadi Kota Angklung

Tahun 2022, Bandung Menjadi Kota Angklung

Regional
Jamu yang Langsung Cespleng Belum Tentu Aman, Bisa Jadi Bahaya

Jamu yang Langsung Cespleng Belum Tentu Aman, Bisa Jadi Bahaya

Regional
Kontak Senjata dengan KKB Kembali Terjadi di Distrik Suru-suru, Satu Prajurit TNI Alami Luka Tembak

Kontak Senjata dengan KKB Kembali Terjadi di Distrik Suru-suru, Satu Prajurit TNI Alami Luka Tembak

Regional
Polisi Buru Perampok Bank di Karawang yang Gasak Uang Rp 300 Juta

Polisi Buru Perampok Bank di Karawang yang Gasak Uang Rp 300 Juta

Regional
Kronologi Penangkapan Pentolan KKB Temianus Magayang

Kronologi Penangkapan Pentolan KKB Temianus Magayang

Regional
Banjir Bandang Terjang 9 Desa di Garut, Ratusan Rumah Rusak dan 5 Jembatan Putus

Banjir Bandang Terjang 9 Desa di Garut, Ratusan Rumah Rusak dan 5 Jembatan Putus

Regional
Sempat Kabur, Sopir Truk Trailer Tabrakan Maut Kediri Ditangkap di Sidoarjo

Sempat Kabur, Sopir Truk Trailer Tabrakan Maut Kediri Ditangkap di Sidoarjo

Regional
1,8 Juta Warga NTT Belum Disuntik Vaksin Covid-19

1,8 Juta Warga NTT Belum Disuntik Vaksin Covid-19

Regional
Melihat Pengelolaan Sampah di 6 Desa Pesisir Banyuwangi, Bernilai Jual hingga Untungkan Warga Sekitar

Melihat Pengelolaan Sampah di 6 Desa Pesisir Banyuwangi, Bernilai Jual hingga Untungkan Warga Sekitar

Regional
Gara-gara Tak Sengaja Tendang Gelas Kopi, 2 Kelompok Pemuda Berkelahi hingga Berujung Penusukan

Gara-gara Tak Sengaja Tendang Gelas Kopi, 2 Kelompok Pemuda Berkelahi hingga Berujung Penusukan

Regional
Polda Lampung Gelar Lomba Orasi Unjuk Rasa Berhadiah Uang

Polda Lampung Gelar Lomba Orasi Unjuk Rasa Berhadiah Uang

Regional
Kronologi Kecelakaan Maut Minibus dan Truk di Kediri

Kronologi Kecelakaan Maut Minibus dan Truk di Kediri

Regional
Rekam Jejak Tokoh KKB Temianus Magayang, Terlibat Pembunuhan Staf KPU Yahukimo hingga Prajurit TNI

Rekam Jejak Tokoh KKB Temianus Magayang, Terlibat Pembunuhan Staf KPU Yahukimo hingga Prajurit TNI

Regional
Selama Satu Pekan, RS di Kulon Progo Nihil Kasus Covid-19

Selama Satu Pekan, RS di Kulon Progo Nihil Kasus Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.