Eri Cahyadi: Pejabat Struktural di Pemkot Surabaya Diberi Target Kinerja Setiap 6 Bulan, jika Gagal...

Kompas.com - 09/09/2021, 22:55 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi DOK. PEMKOT SURABAYAWali Kota Surabaya Eri Cahyadi

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bakal fokus menerapkan reformasi birokrasi berbasis kontrak kinerja kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya pemkot mencapai good governance dengan melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menyampaikan paparan evaluasi terhadap penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Reformasi dan Birokrasi (SAKIB RB) Tahun 2021 kepada Kemenpan RB melalui virtual di ruang sidang wali kota, Kamis (9/9/2021).

"Semua Kepala Perangkat Daerah (PD) di pemkot punya target kinerja, yang konsentrasi output-nya itu harus bisa tercapai dan harus disampaikan ke media massa, apa yang sudah tercapai atau belum," kata Eri, Kamis.

Baca juga: PPKM Level 2 di Surabaya, Eri Cahyadi Ingatkan Masyarakat Tak Euforia dan Tetap Terapkan Prokes

Hasil output tersebut akan menjadi rujukan terhadap evaluasi penilaian kinerja bagi setiap Kepala PD.

Artinya, evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah Kepala PD itu masih layak menjabat atau harus dimutasi dan digantikan yang lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga output ini akan menjadi evaluasi kinerja. Apakah Kepala PD ini tetap bisa lanjut atau tidak lagi menjadi Kepala PD karena tidak tercapai output-nya," ujar Eri.

Eri menegaskan, kontrak kinerja tak hanya berlaku bagi Kepala PD.

Namun, juga diterapkan kepada seluruh pejabat struktural yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya.

Salah satunya termasuk camat, lurah, kepala bidang (kabid) dan kepala seksi (kasi).

"Posisinya adalah setiap enam bulan sekali, maka output harus kelihatan," kata dia.

Bagi Eri, Kepala PD atau pejabat struktural itu dapat diturunkan bukan hanya karena membuat kesalahan fatal, seperti terlibat kasus korupsi atau permasalahan hukum lainnya.

Tapi, ketika pejabat tersebut tidak mampu mencapai target atau output yang ditentukan, otomatis harus turun dari jabatannya.

 

"Buat saya, bukan saja Kepala PD atau pejabat struktural itu diturunkan karena kesalahan. Tapi, Kepala PD bisa turun karena tidak mencapai output-nya, itulah evaluasi. Karena kinerja itu dihitung dari sebuah output," kata dia.

Melalui reformasi birokrasi berbasis kontrak kinerja ini, Eri berharap, hasil kinerja setiap PD di pemkot dapat diketahui oleh masyarakat.

Karena itu, hasil capaian itu sudah seharusnya disampaikan ke publik agar bisa dikoreksi oleh masyarakat.

"Hasil capaian itu, Insya Allah kami akan sampaikan ke media massa setiap enam bulan sekali. Sehingga masyarakat pun bisa mengoreksi. Seperti apa yang disampaikan Kepala PD itu berhasil atau tidak, gagal atau tidak," ucap Eri.

Baca juga: Koperasi Sekolah di Surabaya Dilarang Jual Seragam, Eri Cahyadi: Kalau Ada yang Sudah Bayar Kita Kembalikan Uangnya

Eri menegaskan, bahwa semua kinerja yang ada di masing-masing perangkat daerah akan terkoreksi betul oleh masyarakat.

Sehingga, harapan Eri adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kota Surabaya, bukan hanya sekadar janji manis dan teori semata.

"Di dalam RPJMD bukan hanya lagi sebuah janji manis dan bukan hanya teori. Tapi, pelaksanaan di lapangan harus bisa terakomodir dan terevaluasi semuanya," tutur Eri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kadin Diharap Bantu UMKM Dapat Sertifikat Halal dan BPOM, agar Produk Mudah Dipasarkan

Kadin Diharap Bantu UMKM Dapat Sertifikat Halal dan BPOM, agar Produk Mudah Dipasarkan

Regional
Demo Buruh di Banten Tuntut UMK Naik 10-13,5 Persen, Atau Mogok Kerja Besar-besaran

Demo Buruh di Banten Tuntut UMK Naik 10-13,5 Persen, Atau Mogok Kerja Besar-besaran

Regional
Resmikan Bendungan Tugu dan Gongseng di Jatim, Jokowi Berharap Aktivitas Pertanian Meningkat

Resmikan Bendungan Tugu dan Gongseng di Jatim, Jokowi Berharap Aktivitas Pertanian Meningkat

Regional
Soal Video Penganiaayan Remaja di Ambon, Pelaku di Bawah Umur, Berawal dari Dendam Masa Lalu

Soal Video Penganiaayan Remaja di Ambon, Pelaku di Bawah Umur, Berawal dari Dendam Masa Lalu

Regional
Berawal Cari Alamat Rumah, Preman di Tasikmalaya Tewas Dikeroyok Warga

Berawal Cari Alamat Rumah, Preman di Tasikmalaya Tewas Dikeroyok Warga

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 30 November 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 30 November 2021

Regional
Lokasi Reuni 212 Pindah ke Sentul Bogor, Polda Jabar: Belum Ada Pengajuan Izin

Lokasi Reuni 212 Pindah ke Sentul Bogor, Polda Jabar: Belum Ada Pengajuan Izin

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 30 November 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 30 November 2021

Regional
16 ASN dan 2 Anggota TNI di Kabupaten Blitar Diduga Terima Bansos

16 ASN dan 2 Anggota TNI di Kabupaten Blitar Diduga Terima Bansos

Regional
6 Kabupaten di Kalsel Terendam Banjir, Gubernur Perintahkan Jajaran Cepat Bantu Korban

6 Kabupaten di Kalsel Terendam Banjir, Gubernur Perintahkan Jajaran Cepat Bantu Korban

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 30 November 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 30 November 2021

Regional
Bendahara Gelapkan Dana Retribusi Pasar Rp 480 Juta di Pamekasan

Bendahara Gelapkan Dana Retribusi Pasar Rp 480 Juta di Pamekasan

Regional
Dua Siswi SD di Gresik Ciptakan Oksibraille, Alat Deteksi Kadar Oksigen bagi Tunanetra

Dua Siswi SD di Gresik Ciptakan Oksibraille, Alat Deteksi Kadar Oksigen bagi Tunanetra

Regional
Temianus Magayang, Tokoh KKB yang Menjabat Kepala Desa, Berusia 25 Tahun dan Terlibat Kerusuhan di Yahukimo

Temianus Magayang, Tokoh KKB yang Menjabat Kepala Desa, Berusia 25 Tahun dan Terlibat Kerusuhan di Yahukimo

Regional
580 ASN Pemkot Surabaya Dites Swab, Hasilnya Semua Negatif Covid-19

580 ASN Pemkot Surabaya Dites Swab, Hasilnya Semua Negatif Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.