PKL Mengeluh Jam Operasional Masih Dibatasi, Wali Kota Surabaya: Itu Sesuai Instruksi Mendagri

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menerima audiensi perwakilan pedagang kaki lima (PKL), Kamis (2/9/2021).

Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Sekda Balai Kota Surabaya ini, bertujuan mencari solusi terbaik untuk masalah yang dialami PKL karena terdampak PPKM Level 3.

Pada kesempatan itu, perwakilan PKL meminta agar ada penambahan jam operasional usaha di Surabaya.

Di sisi lain, mereka juga mengaku, masih ada PKL yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Eri Cahyadi menyatakan, jam operasional usaha di Surabaya sudah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM.

Artinya, kebijakan tersebut tak hanya berlaku di Kota Surabaya, melainkan juga di semua wilayah yang telah diatur dalam Inmendagri.

"Bahwa tidak ada kegiatan yang tidak sesuai dengan Inmendagri. Semua kota melakukan yang sama. Insya Allah semua aturan itu melekat sama," kata Eri, Kamis.

Baca juga: Armuji Murka Sekolah di Surabaya Paksa Siswa Bayar Seragam Rp 1,5 Juta: Harusnya Diberi, Bukan Disuruh Beli

Namun, Eri menyatakan, apabila masih ada pelaku usaha yang beroperasi melebihi jam yang ditentukan, maka informasi itu bisa disampaikan ke petugas agar segera ditindaklanjuti.

Sebab, tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan PPKM di Surabaya ini tidak akan bisa berjalan sempurna.

"Karena itulah masyarakat yang menjadi ujung tombaknya. Karena Surabaya menjadi hebat bukan karena pemerintahannya, tapi masyarakat yang menjadi ujung tombaknya. Ketika saat ini ada yang masih buka (melebihi aturan) monggoh (silahkan) disampaikan," ujar Eri.

Sementara terkait sasaran penerima bansos, Eri menuturkan, saat ini pemkot telah meluncurkan aplikasi Usul Bansos yang dapat diakses di laman: https://usulbansos.surabaya.go.id/.

Melalui aplikasi itu, warga bisa melaporkan diri sendiri atau tetangga yang memang belum menerima dan membutuhkan bansos.

"Kita bikin aplikasi usul bansos. Semua orang bisa mengusulkan. Karena kami pemerintah tidak akan pernah sempurna tanpa informasi dari masyarakatnya. Saya berharap njenengan (anda) ini menjadi ujung tombaknya. Karena laporan itu menjadikan bantuan sosial menjadi lebih sempurna," tutur dia.

Di waktu yang sama, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan menjelaskan, TNI dan Polri mendukung sepenuhnya kebijakan pemkot dalam penerapan strategi penanganan Covid-19.

Apalagi, saat ini Surabaya telah berstatus zona kuning dan tentu harus dijaga atau diturunkan ke zona hijau.

"Ini pertama kali Surabaya zona kuning, artinya kebanggan yang harus kita jaga. Karena ini tidak mudah dan harus tetap kita jaga," kata Yusep.

Oleh karena itu, pihaknya juga meminta dukungan masyarakat, khususnya aktivis beserta perwakilan PKL yang hadir dalam audiensi itu agar membantu pemerintah memutus mata rantai Covid-19.

Adanya pelonggaran ini, jangan sampai kemudian berdampak pada meningkatnya kasus Covid-19.

"Karena itu kami mohon dukungan dari teman-teman. Kami akan terus mengantisipasi (kenaikan kasus) menjelang berakhirnya PPKM Level 3," jelasnya.

Baca juga: Siswa di Surabaya Diminta Beli Seragam Rp 1,5 Juta oleh Sekolah, Begini Respons Wakil Wali Kota

Sementara itu, Kepala Staf Korem (Kasrem) 084/Bhaskara Jaya Kolonel Inf Erwin Rustiawan menambahkan, selama ini Forkopimda Surabaya rutin melakukan evaluasi terkait penanganan Covid-19.

Meski begitu, dalam pelaksanaan di lapangan, tentu dibutuhkan dukungan dari masyarakat.

"Dalam pelaksanaan di lapangan, mari kita sama-sama bekerja sama memberikan informasi. Karena kita sebagai manusia kan terbatas, pasti ada kekurangan. Yang jelas kami akan tindaklanjuti," kata dia.

Menurut dia, kebijakan atau langkah yang diambil Wali Kota Surabaya, pada dasarnya untuk kebaikan masyarakat, khususnya Kota Surabaya sebagai barometer Jawa Timur.

"Oleh karena itu, mari kita jaga stabilitas keamanan di Surabaya ini. Ya dari adik-adik inilah para aktivis yang mempunyai pemikiran-pemikiran maju untuk mengedepankan hukum, menjalankan kehidupan di masyarakat," tutur dia.