Armuji Murka Sekolah di Surabaya Paksa Siswa Bayar Seragam Rp 1,5 Juta: Harusnya Diberi, Bukan Disuruh Beli

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyesalkan adanya permintaan dari sekolah kepada wali murid yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli seragam baru.

Bahkan, di masa pandemi Covid-19 ini, pihak sekolah memberikan tarif biaya pembelian seragam sebesar Rp 1.300.000 hingga Rp 1.500.000.

Hal itu terungkap setelah Armuji didatangi sebanyak enam orang wali murid yang telah diterima di SMP negeri melalui jalur Mitra Warga.

Di sana, sebanyak enam wali murid itu mengadukan keluhan karena oleh pihak sekolah mereka diminta untuk membeli seragam sekolah. Mereka mengeluh itu sangat memberatkan.

Baca juga: Siswa di Surabaya Diminta Beli Seragam Rp 1,5 Juta oleh Sekolah, Begini Respons Wakil Wali Kota

Armuji menyampaikan, siswa yang mendaftar ke sekolah negeri melalui jalur Mitra Warga seharusnya tak dibebani biaya operasional hingga biaya personal.

Menurut Armuji, biaya-biaya tersebut, salah satunya seperti biaya pembelian seragam, merupakan kewajiban pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan siswa MBR.

"Kami telah mengatur dalam regulasi penyelenggaraan pendidikan dan hibah biaya pendidikan daerah, siswa tidak mampu tidak boleh ditarik biaya seragam," kata Armuji, saat dikonfirmasi, Kamis (2/9/2021).

Pada kesempatan itu, Armuji juga memberikan bantuan untuk pelunasan seragam enam pelajar tersebut.

Armuji menyampaikan, akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk melakukan pengawasan terhadap program pemerintah kota di bidang pendidikan.

"Untuk ini (siswa MBR yang memberi laporan) saya bantu lunasi seragamnya, tapi bagi yang lainnya kami pastikan bahwa sekolah negeri, khususnya SMP negeri, tidak boleh menarik biaya seragam bagi siswa MBR yang diterima di jalur Mitra Warga dengan alasan apapun," tutur Armuji.

Namun, Armuji tidak menyebutkan asal sekolah siswa yang diminta untuk membeli seragam.

Menurut Armuji, para siswa tersebut berasal dari berbagai sekolah SMP negeri di Surabaya.

Ia pun menyesalkan adanya unsur pemaksaan kepada siswa untuk membeli seragam.